jurnalistik.co.id – Nadiem Makarim mengungkapkan bahwa selama pandemi Covid-19, terjadi desakan besar dari guru-guru di seluruh Indonesia ketika kegiatan belajar mengajar dipaksa berlangsung secara daring. Pernyataan itu disampaikannya saat membacakan duplik dalam perkara kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook, terkait Chrome Device Management (CDM), dalam program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek.
Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (23/6/2026), Nadiem menuturkan bahwa keluhan yang mengemuka bersumber dari keterbatasan sarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dimiliki para tenaga pendidik.
“Guru-guru se-Indonesia serentak berteriak. Komplain utamanya adalah: semuanya sulit sekali melaksanakan pembelajaran online menggunakan ponsel mereka,” ujar Nadiem di persidangan tersebut.
Kendala utama bukan akses platform, melainkan perangkat
Nadiem menjelaskan bahwa pada periode itu, Kemendikbudristek telah berkoordinasi dengan berbagai penyedia Learning Management System (LMS) untuk memberikan akses gratis kepada murid dan guru. Menurutnya, upaya tersebut sudah dilakukan, namun persoalan terbesar kemudian muncul karena minimnya perangkat yang dimiliki tenaga pendidik.
Ia menyebut penggunaan telepon genggam untuk mengelola kelas virtual dinilai tidak efektif. Dengan kondisi tersebut, para guru mengalami kesulitan saat menyampaikan materi maupun ketika menjalankan aplikasi pembelajaran daring.
Nadiem menggambarkan bahwa tantangan yang dihadapi bukan sekadar soal kenyamanan, melainkan sampai pada tingkat kelola kelas. Ia menegaskan bahwa proses pembelajaran virtual menjadi sulit dijalankan ketika harus bergantung pada layar ponsel.
“Sekarang, Yang Mulia bisa bayangkan betapa sulitnya mengelola suatu kelas, melakukan Zoom ataupun Google Classroom dengan satu kelas, hanya dengan ponsel? Hampir mustahil guru bisa melaksanakan PJJ. Layar kecil, sulit memaparkan berbagai materi pembelajaran,” katanya.
Guru mendesak penyediaan laptop untuk PJJ
Dalam keterangannya, Nadiem menyampaikan bahwa kondisi tersebut mendorong para guru mendesak pemerintah agar segera menyediakan laptop. Desakan itu tidak berhenti di tingkat individu, tetapi diarahkan sampai ke otoritas pendidikan yang mereka dapat jangkau.
“Mereka mendesak kepala dinas mereka dan juga kementerian untuk memberikan sarana laptop secepat mungkin,” ujar Nadiem.
Lebih lanjut, Nadiem menuturkan bahwa pemerintah akhirnya berupaya mencari laptop dengan harga terjangkau untuk kebutuhan pendidikan. Tujuannya, perangkat dapat disalurkan sehingga proses belajar mengajar daring bisa berjalan dengan dukungan sarana yang memadai.
Tekanan anggaran dan pemotongan ruang fiskal
Nadiem juga mengaitkan tantangan pengadaan perangkat dengan kondisi anggaran pada masa pandemi. Ia menyatakan bahwa pandemi Covid-19 membuat seluruh kementerian mengalami pemotongan anggaran karena pemerintah memusatkan sumber daya untuk penanganan pandemi.
Dalam situasi itu, Kemendikbudristek tidak memiliki ruang fiskal untuk menambah anggaran pengadaan perangkat TIK. Nadiem menyebut bahwa pada tahun 2020, dana pengadaan perangkat TIK telah dialokasikan sebesar sekitar Rp763 miliar sejak tahun sebelumnya.
Namun, ia menegaskan bahwa pemotongan anggaran mengakibatkan pemerintah tidak bisa menambah besaran anggaran yang dibutuhkan. Nadiem menyampaikan penjelasan tersebut langsung dalam persidangan.
“Karena anggaran Kemendikbud dipotong oleh Kemenkeu di tahun 2020, kami tidak bisa menambahkan anggaran dari 763 miliar itu, padahal kami butuh lebih banyak laptop,” kata Nadiem.
Menurut Nadiem, keterbatasan anggaran menuntut pemerintah untuk memaksimalkan setiap rupiah yang tersedia. Ia menekankan bahwa upaya itu dilakukan agar sebanyak mungkin sekolah bisa menerima bantuan perangkat.
Dengan demikian, dari keterangan Nadiem, kebutuhan perangkat menjadi faktor menentukan yang langsung mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Ia menempatkan desakan guru sebagai respons nyata terhadap kesulitan menjalankan pembelajaran online menggunakan ponsel, di tengah upaya koordinasi akses LMS yang telah dilakukan melalui penyedia platform.
Kesimpulannya, Nadiem menggambarkan bahwa saat pandemi memaksa kelas beralih ke mode daring, masalah paling mendesak terletak pada keterbatasan perangkat yang memungkinkan guru mengelola pembelajaran. Desakan untuk laptop, menurutnya, muncul sebagai upaya agar PJJ dapat berjalan lebih efektif, sementara kebijakan pemotongan anggaran pada 2020 membuat pemerintah harus menyesuaikan rencana pengadaan perangkat dengan ruang fiskal yang ada.
