jurnalistik.co.id – Nelayan di wilayah pesisir Paloh, Kabupaten Sambas, mengeluhkan keterbatasan solar bersubsidi yang dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan saat melaut.
Dalam praktiknya, sebagian nelayan terpaksa mencari tambahan bahan bakar dari luar skema subsidi agar aktivitas penangkapan tetap berjalan.
Keluhan tersebut disampaikan saat pertemuan yang digelar Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Sambas bersama Dinas Perikanan Kabupaten Sambas pada Senin (8/6/2026). Para nelayan menyampaikan bahwa pembatasan jatah berdampak langsung pada kesiapan operasional di laut.
Salah satu yang hadir, Hermanto, mengaku persoalan ketersediaan BBM masih menjadi hambatan utama bagi aktivitas penangkapan ikan di wilayahnya. Ia memperkenalkan diri sebagai ketua Kelompok Nelayan Kuda Laut yang beranggotakan 12 orang dari Desa Sebubus, Kecamatan Paloh.
Hermanto mengatakan, hasil tangkapan saat ini sebenarnya berjalan lancar. Namun, ia menegaskan kendala di lapangan terus muncul, terutama terkait solar dan es batu.
“Untuk kondisi nelayan, untuk saat ini penangkapan ikan sangat lancar, berjalan lancar, tapi nampaknya ada kendalanya kami,” ujarnya.
“Kendalanya dari BBM, setelah itu kendalanya dari es batu. Es batunya memang sangat kendala bagi kami juga,” tambah Hermanto.
Menurutnya, keterbatasan solar yang tersedia untuk kebutuhan melaut dan kesulitan memperoleh es batu merupakan masalah yang berulang. Ia menilai persoalan tersebut mengganggu kelancaran proses sejak persiapan hingga penanganan hasil tangkapan.
Hermanto juga mengeluhkan ketersediaan es batu untuk kebutuhan melaut. Karena jatah subsidi dianggap belum memadai, sebagian nelayan mencari tambahan solar dari pengecer maupun pihak lain yang memperoleh BBM dari SPBU.
Ia menyebut harga yang harus dibayar untuk tambahan tersebut jauh di atas harga subsidi. Dalam keluhan yang disampaikan, ada nelayan yang harus membeli dengan harga hingga Rp 18.000 per liter agar tetap bisa melaut.
Dalam skema yang berlaku saat ini, setiap nelayan hanya memperoleh alokasi 15 liter solar bersubsidi melalui surat rekomendasi yang digunakan untuk pembelian di SPBU. Namun, kebutuhan solar saat melaut minimal 20 liter, dengan besaran yang bergantung pada kapasitas mesin kapal.
Hermanto menjelaskan, nelayan yang beroperasi di sekitar perairan Tanjung Api hingga kawasan Tanjung Datok yang berbatasan dengan Malaysia membutuhkan cadangan bahan bakar lebih banyak demi keamanan selama berada di laut. Ia menilai minimnya solar yang dibawa dapat menimbulkan risiko selama perjalanan.
“Kenapa kami ngomongnya kurang. Kami nelayan di perairan Tanjung Api, bisa-bisa kami melaut ataupun hanyut di daerah kawasan Tanjung Datok, perbatasan Malaysia. Nah, dengan minimnya kami membawa solar, kami akan ketakutan,” jelas Hermanto.
Selain alokasi yang terbatas, Hermanto juga menyoroti variasi harga yang harus dibayar ketika nelayan mencari tambahan di luar jalur subsidi. Ia mengatakan bahwa sebagian nelayan bisa menghadapi harga Rp 15.000 atau Rp 18.000 untuk melaut, sementara opsi Rp 15.000 pun dinilai sulit didapatkan.
“Untuk nelayan bervariasi, bisa Rp 15.000 atau Rp 18.000 untuk melaut, sementara. Kalau ada yang Rp 15.000 itu pun sulit mendapatkan solarnya. Beli segitu bukan kita kaya, bukan kita berduit,” ungkap Hermanto.
Dalam pertemuan itu, para nelayan menekankan bahwa kendala BBM dan es batu tidak dapat dipisahkan dari kondisi operasional harian. Ketersediaan yang kurang, menurut mereka, membuat persiapan melaut menjadi tidak pasti dan menambah beban biaya.
Hermanto menegaskan bahwa meski penangkapan ikan dapat berjalan, persoalan utama tetap berasal dari keterbatasan solar subsidi dan sulitnya memperoleh es batu. Ia menggambarkan kondisi tersebut sebagai hambatan yang terus berulang, sehingga menyulitkan nelayan menjaga ritme kegiatan di laut.
Keluhan yang disampaikan dalam pertemuan HNSI dan Dinas Perikanan Kabupaten Sambas itu memperlihatkan adanya jarak antara jatah subsidi yang diterima nelayan dan kebutuhan nyata ketika kapal beroperasi. Bagi nelayan Paloh, perbedaan itu mendorong upaya mencari tambahan BBM dari jalur lain, yang berujung pada harga lebih mahal dibanding skema subsidi.
Di sisi lain, mereka juga menilai persoalan es batu sama-sama memengaruhi kelancaran proses setelah hasil tangkapan diperoleh. Kombinasi dua kendala tersebut, menurut Hermanto, membuat aktivitas nelayan membutuhkan penanganan yang lebih sesuai dengan kondisi di lapangan.
