jurnalistik.co.id – JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memberi waktu satu bulan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengkaji ulang dan merapikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, arahan itu disampaikan Prabowo dalam pertemuan di Kompleks Istana, Jakarta, pada Rabu (15/7/2026). Menurut Agustina, Presiden meminta BGN menelusuri kembali langkah-langkah yang sudah berjalan sebelum mengambil keputusan berikutnya.
“Pak Presiden meminta kami mengkaji lagi yang seperti itu. Kami diberi waktu kurang lebih satu bulan, silakan dikaji lagi,” ujar Agustina usai rapat bersama Prabowo. Ia menegaskan, dalam diskusi tersebut Kepala Negara juga menekankan agar proses dilakukan dengan kehati-hatian dan tidak tergesa-gesa.
Fokus perbaikan tata kelola MBG
Agustina menjelaskan, penataan yang dimaksud mencakup mekanisme penerima manfaat. Selain itu, BGN juga diminta memperbaiki pengaturan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk dapur MBG, agar pelaksanaan program lebih tertata dan sesuai kebutuhan di lapangan.
“Kembali lagi Pak Presiden intinya adalah silakan dikaji lagi. Pak Presiden tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan. Beliau ingin hati-hati,” kata Agustina. Ia menilai, waktu yang diberikan memang diperlukan untuk memastikan kebijakan berjalan dengan tepat.
Dalam penjelasannya, Agustina menyampaikan bahwa Presiden memahami kompleksitas perbaikan tata kelola MBG. Kebijakan ini menyasar jutaan penerima manfaat, sehingga perubahan yang dilakukan harus melalui evaluasi yang matang.
Ia menyebut jumlah penerima manfaat MBG mencapai 63 juta orang. “Karena memang tidak mudah mengambil sebuah kebijakan untuk jutaan orang,” ujar Agustina. Menurutnya, proses penyesuaian memerlukan pertimbangan yang tidak sederhana.
Agustina juga mengatakan Prabowo memerintahkan seluruh kementerian untuk membantu BGN dalam membenahi MBG. Dengan dukungan antarlembaga, evaluasi dan penataan diharapkan bisa mencakup berbagai aspek yang selama ini menjadi catatan pelaksanaan program.
Berita Terkait
Pemerintah akan merampungkan persoalan sebelum keputusan lanjutan
Senada, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan penataan MBG masih membutuhkan tambahan waktu satu bulan. Ia mengatakan periode tersebut dipakai untuk menyelesaikan persoalan yang menjadi hambatan, termasuk indikasi penyalahgunaan dalam pelaksanaan program.
Zulhas menyampaikan pemerintah meminta waktu “satu, satu bulan” agar langkah perapihan dapat tuntas. Ia menekankan, dalam rentang waktu tersebut kementerian dan BGN akan melakukan penataan lebih lanjut sebelum melangkah ke tahap keputusan berikutnya.
Setelah evaluasi dilakukan, hasilnya akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Zulhas menyebut pemerintah akan mengkaji lebih mendalam selama satu bulan terhitung sejak pembahasan di rapat tersebut, lalu menunggu arahan terkait keputusan akhir.
Politikus PAN itu merinci bahwa persoalan yang perlu dibereskan tidak tunggal. Di antaranya, ia menyinggung titik-titik terkait SPPG yang masih menjadi masalah dalam pelaksanaan di lapangan.
Menurut Zulhas, ada banyak kondisi yang perlu dirapikan, termasuk persoalan penyalahgunaan. Ia juga menyebut sejumlah titik yang sebenarnya sudah layak menerima manfaat, tetapi belum memiliki SPPG, serta situasi ketika wilayah sudah dibangun namun SPPG belum tersedia.
Dengan arahan tersebut, pemerintah berupaya memastikan pelaksanaan MBG berjalan lebih terukur dari sisi penetapan penerima manfaat maupun kesiapan layanan gizi melalui SPPG dan dapur MBG. Dalam proses satu bulan ke depan, fokus utama berada pada evaluasi, perbaikan tata kelola, serta perampungan kendala yang membuat program belum optimal.
Dalam arahan tersebut, Prabowo menempatkan proses peninjauan sebagai langkah awal sebelum keputusan lanjutan diambil. Dengan tenggat sekitar satu bulan, BGN diharapkan menelusuri alur kebijakan yang selama ini diterapkan, sekaligus memastikan perbaikan dilakukan secara bertahap dan terarah.
Koordinasi antarkementerian juga menjadi bagian dari fokus perapihan. Dukungan yang melibatkan berbagai pihak diarahkan agar evaluasi tidak hanya berhenti pada tataran kebijakan, tetapi juga menyentuh kendala pelaksanaan, termasuk pengaturan layanan gizi melalui SPPG, kesiapan dapur MBG, serta kondisi di wilayah yang belum sepenuhnya memiliki perangkat layanan.
