jurnalistik.co.id – Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky meminta percepatan penyaluran bantuan untuk penyintas banjir di wilayahnya. Upaya itu ia lakukan melalui serangkaian pertemuan dengan tiga menteri Kabinet Prabowo Subianto di Jakarta dalam beberapa hari terakhir.
Iskandar menyampaikan langsung kebutuhan penanganan pascabencana kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto. Pertemuan tersebut berlangsung di Jakarta, termasuk saat ia menemui Tito Karnavian pada Jumat (7/8/2026).
Dalam pertemuan itu, Iskandar menekankan agar bantuan tahap kedua segera disalurkan kepada warga terdampak. Langkah percepatan dinilai penting agar proses pemulihan tidak tertahan dan keresahan di masyarakat tidak melebar.
Fokus bantuan tahap kedua
Bantuan tahap kedua yang menjadi perhatian utama mencakup perbaikan rumah warga yang terdampak banjir pada November 2025. Iskandar menyampaikan data kerusakan yang terjadi di Aceh Timur sebagai dasar penyusunan kebutuhan bantuan.
Berdasarkan keterangan Iskandar, tercatat 18.681 rumah mengalami kerusakan. Rinciannya, 13.501 rumah dikategorikan rusak ringan, 3.493 rumah rusak sedang, dan 1.687 rumah rusak berat.
Selain mengawal realisasi tahap kedua, Iskandar juga menyampaikan usulan untuk bantuan tahap berikutnya. Pemkab Aceh Timur telah mengajukan bantuan tahap ketiga kepada BNPB dengan total 26.126 unit rumah.
Usulan bantuan tahap ketiga itu terdiri dari 24.454 rumah rusak ringan, 1.272 rumah rusak sedang, dan 400 rumah rusak berat. Dengan demikian, pemerintah daerah berharap alur bantuan dapat berjalan berkelanjutan sesuai kebutuhan lapangan.
Jadup dan stimulan ekonomi
Berita Terkait
Di luar komponen rumah, Iskandar juga mendorong percepatan bantuan jaminan hidup (jadup) tahap kedua yang disalurkan melalui BNPB. Nilai bantuan yang diusulkan mencapai Rp 129.018.150.000 untuk 26.775 keluarga penerima manfaat (KPM).
Iskandar berharap bantuan tersebut segera direalisasikan agar masyarakat terdampak dapat kembali memenuhi kebutuhan hidup setelah bencana. Ia memandang jeda penyaluran yang terlalu lama berpotensi mengganggu pemulihan ekonomi warga.
Kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Iskandar menyampaikan permintaan yang menyasar dua komponen tambahan. Pemerintah daerah meminta percepatan penyaluran bantuan stimulan ekonomi serta bantuan isi hunian.
Bantuan stimulan ekonomi yang diusulkan mencapai Rp 133.875.000.000 untuk 26.775 penerima. Sementara itu, bantuan isi hunian diusulkan sebesar Rp 80.325.000 agar kebutuhan dasar rumah tangga penerima dapat segera dipenuhi.
Permintaan tersebut disampaikan agar proses pemulihan tidak hanya menitikberatkan pada perbaikan fisik, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan pascabencana. Iskandar menyebut agar percepatan penyaluran dapat membantu warga bergerak lagi dari fase terdampak menuju fase pemulihan.
Antisipasi gejolak dan pergeseran fokus pemulihan
Iskandar mengatakan percepatan penyaluran bantuan diperlukan supaya bantuan tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Menurutnya, ketika penyaluran berjalan lebih cepat, fokus lanjutan pemulihan dapat segera diarahkan pada kebutuhan lain yang sifatnya permanen dan strategis.
Ia menyampaikan kekhawatirannya langsung dalam pernyataan berikut: “Kita harap bantuan itu bisa segera disalurkan. Agar tidak menimbulkan gejolak ditengah masyarakat. Sehingga fokus berikutnya bisa bergeser pada pemulihan yaitu perbaikan sarana fisik yang rusak karena banjir pada November 2025 lalu,” kata Iskandar, Minggu (9/8/2026).
Dalam konteks itu, perbaikan sarana fisik yang rusak akibat banjir pada November 2025 menjadi tahap lanjutan yang ingin segera digeser setelah proses bantuan berjalan. Iskandar menilai penjadwalan dan kecepatan penyaluran berpengaruh pada kesiapan warga untuk kembali menjalankan aktivitas sehari-hari.
Melalui rangkaian pertemuan di Jakarta ini, Iskandar berharap langkah yang dibahas dapat menghasilkan percepatan penyaluran bantuan tahap kedua. Baik untuk perbaikan rumah, jadup, maupun stimulan ekonomi dan bantuan isi hunian, semuanya ditujukan untuk mempercepat pemulihan penyintas banjir Aceh Timur.
