Bisnis & Ekonomi

Petani Sawit Minta DSI Cukup Jadi Pengawas Ekspor

1
×

Petani Sawit Minta DSI Cukup Jadi Pengawas Ekspor

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi: Dinilai Perbanyak Regulasi, Petani Sawit Minta DSI jadi Pengawas Saja

jurnalistik.co.id – JAKARTA — Petani sawit meminta PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) cukup berperan sebagai verifikator dan pengawas dalam kegiatan ekspor, bukan menambah lapisan aturan baru. Harapan itu muncul karena pelaku sawit menilai proses ekspor minyak sawit di Indonesia sudah melibatkan terlalu banyak pihak dan perlu dibuat lebih sederhana agar lebih cepat berjalan.

Ketua Umum Perhimpunan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) Mansuetus Darto mengatakan, DSI sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk membangun platform ekspor secara daring yang terhubung dari penerimaan tandan buah segar (TBS) sampai produksi di pabrik kelapa sawit. Menurut dia, sistem itu juga idealnya memuat informasi stok tangki, pengiriman stok di pelabuhan, hingga penjualan dan ekspor.

“Ini harus dihubungkan juga dengan pihak Bea Cukai dan segala macam. Ini harus integrasi data,” kata Darto ketika ditemui di Kantor Kompas.com, Selasa (26/5/2026).

Darto menambahkan, peran DSI ke depan sebaiknya tidak berhenti pada fungsi administratif semata. Ia berharap badan tersebut bisa menjadi pengelola big data yang membantu penyederhanaan birokrasi di sektor ekspor, terutama untuk komoditas minyak sawit yang pergerakannya sangat cepat dan membutuhkan keputusan real time.

“Kemudian itu juga di birokrasi yang memang harus disederhanakan,” imbuh dia. Menurut Darto, kegiatan ekspor di Indonesia yang melibatkan Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, hingga otoritas pelabuhan perlu dibuat lebih ringkas. Ia menilai, dalam konteks perdagangan minyak sawit global, keterlambatan persetujuan bisa langsung menyulitkan pelaku usaha dan petani.

“Karena untuk konteks trading minyak sawit global itu ya real time, begitu approval-nya lama, ya susah untuk kami,” ungkap dia.

Di sisi lain, Darto juga mengingatkan agar Indonesia tetap waspada terhadap negara-negara lain yang kini turut mengembangkan komoditas minyak sawit. Ia menyebut persebaran negara penghasil minyak sawit sudah mencakup wilayah seperti China, Papua Nugini, hingga negara-negara di Afrika dan Amerika Latin. Bahkan, menurut dia, India yang selama ini menjadi peminta minyak sawit terbesar dari Indonesia juga sedang menanam sawit.

“India yang sebagai peminta minyak sawit kita paling (besar) sedang menanam sawit,” ungkap dia.

DSI dinilai hanya menambah regulasi

Dalam kesempatan yang sama, Kobar Sembiring, petani sawit swadaya asal Kalimantan Tengah, menyampaikan pandangan lebih kritis. Ia menilai kehadiran DSI justru hanya akan menambah regulasi yang sudah ada. Menurut dia, pada ujungnya aktivitas ekspor tetap akan diserahkan kepada swasta.

“Jadi ujung-ujungnya nanti ini tetap ada diserahkan ke swasta,” ungkap dia.

Kobar menjelaskan, kekhawatiran itu muncul karena ia teringat pada peristiwa 2022, ketika pemerintah melarang ekspor. Saat itu, kata dia, tangki penyimpanan pabrik menjadi penuh karena tidak ada ekspor, sehingga produksi minyak sawit berhenti. Kondisi tersebut, menurut dia, menjadi pelajaran bahwa kebijakan ekspor sangat menentukan kelancaran rantai pasok di lapangan.

Karena itu, para petani berharap kehadiran DSI tidak justru menambah kerumitan baru bagi sektor yang sudah menghadapi banyak persoalan di tingkat produksi, distribusi, dan ekspor. Mereka menginginkan badan tersebut hadir untuk mempermudah, bukan memperlambat, alur perdagangan sawit yang menurut mereka sudah cukup padat dengan aturan dan pihak yang harus dilalui.

Para petani menilai, jika DSI benar-benar difungsikan sebagai penghubung data, maka proses dari hulu ke hilir bisa dipantau lebih jelas tanpa menambah tumpukan prosedur. Dengan alur yang lebih sederhana, mereka berharap keputusan ekspor tidak lagi tersendat hanya karena proses administrasi yang berlapis dan membutuhkan waktu lama.

Di tengah dinamika perdagangan minyak sawit yang bergerak cepat, mereka juga ingin agar peran lembaga baru ini benar-benar terasa di lapangan. Bagi para petani, ukuran keberhasilan DSI bukan pada banyaknya aturan yang dibuat, melainkan pada kemampuannya membantu kelancaran ekspor dan menjaga rantai usaha tetap berjalan tanpa hambatan tambahan.