jurnalistik.co.id – Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI-ICMA) menilai praktik pertambangan batu bara ilegal di Kalimantan Selatan (Kalsel) masih menjadi sorotan, meski produksi batu bara di provinsi tersebut tergolong tinggi.
Penilaian itu disampaikan dalam rangkaian road show tata kelola pertambangan batu bara di Banjarmasin pada Kamis (2/7/2026) malam.
Direktur Eksekutif APBI-ICMA, Gita Mahyarani, menyebut aktivitas ilegal sebagai salah satu tantangan terbesar dalam upaya mewujudkan tata kelola pertambangan yang berkelanjutan di Kalsel.
Menurut Gita, Kalsel memiliki posisi strategis bagi industri batu bara nasional.
Ia menyampaikan, “Dari sekitar 15 perusahaan anggota APBI yang beroperasi di provinsi ini, kontribusi produksinya mencapai hampir 70 persen dari total produksi batu bara,”.
Dalam road show tersebut, salah satu fokus pembahasan adalah penguatan tata kelola pertambangan yang baik (good mining practice), terutama dalam menghadapi aktivitas pertambangan ilegal yang masih menarik perhatian publik.
Gita juga menekankan pentingnya keterpaduan langkah antarpihak agar penanganan tidak berhenti pada satu titik penindakan.
Ia menjelaskan, “Kami menghadirkan diskusi mengenai upaya-upaya yang sudah dilakukan perusahaan serta bagaimana sinergi dengan kepolisian dan instansi penegak hukum di sektor ESDM dapat berjalan secara berkelanjutan,”.
APBI-ICMA, lanjut Gita, memandang pemberantasan pertambangan ilegal perlu disertai perhatian pada berbagai aspek lain yang ikut memengaruhi kualitas tata kelola di lapangan.
“Bukan hanya penambangan ilegal, tetapi juga tumpang tindih izin dan berbagai aspek penegakan hukum lainnya yang masih perlu mendapat perhatian,” ujar Gita.
Tantangan tata kelola dan penegakan hukum
Di luar soal praktik ilegal semata, APBI melihat bahwa persoalan tata kelola di Kalsel juga terkait dengan izin yang kerap tumpang tindih.
Situasi itu, menurut APBI, dapat memunculkan celah dalam pengawasan dan penegakan, sekaligus menghambat upaya perbaikan berkelanjutan.
Karena itu, diskusi pada kegiatan road show diarahkan untuk memperkuat kolaborasi antara pelaku usaha, aparat, serta instansi penegak hukum sektor ESDM.
Gita menilai sinergi semacam ini diperlukan agar proses pengendalian dan perbaikan tidak hanya bersifat responsif, melainkan bisa berjalan dalam jangka yang lebih panjang.
Berita Terkait
Ia juga menegaskan bahwa persoalan yang muncul tidak cukup diselesaikan lewat pendekatan tunggal.
Dalam kerangka itulah, APBI-ICMA menempatkan good mining practice sebagai bagian penting dari agenda perbaikan tata kelola.
Adaptasi industri melalui elektrifikasi operasional
Selain membahas isu hukum, Gita juga menyampaikan dorongan agar perusahaan mulai beradaptasi dengan tantangan baru dalam industri pertambangan.
Salah satu langkah yang didorong APBI adalah elektrifikasi operasional tambang.
Menurutnya, elektrifikasi dinilai dapat menekan biaya operasional sekaligus mendukung upaya pengurangan emisi karbon.
Ia merinci, “Biaya bahan bakar terus meningkat, ditambah kondisi geopolitik global. Karena itu kami mulai mendorong elektrifikasi di sektor pertambangan. Memang membutuhkan investasi yang tidak sedikit, tetapi ke depan potensinya sangat menjanjikan,”.
Pernyataan itu menempatkan aspek efisiensi biaya sebagai pertimbangan praktis, di samping tujuan lingkungan yang ingin didorong melalui perubahan cara kerja di lapangan.
Gita menilai, meskipun elektrifikasi memerlukan investasi, prospek ke depannya tetap menjadi alasan kuat untuk memulai langkah adaptasi sejak sekarang.
Apresiasi pemerintah daerah
Sementara itu, Staff Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Pemprov Kalsel, Adi Santoso, mengapresiasi upaya APBI dalam membantu membangun tata kelola pertambangan batu bara di Kalsel.
Adi mengatakan, upaya tersebut sejalan dengan visi misi gubernur Kalsel terkait pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata melalui sektor pertambangan.
Ia menyampaikan, “Kegiatan ini mudahan-mudahan bisa mengakomodir persoalan-persoalan yang dipertanyakan oleh publik,”.
Dengan demikian, road show yang digelar di Banjarmasin tidak hanya menjadi forum penekanan isu pertambangan ilegal, melainkan juga ruang pembahasan langkah-langkah perbaikan tata kelola dan adaptasi industri.
APBI-ICMA pada akhirnya menegaskan perlunya sinergi yang berkelanjutan antara penegak hukum, perusahaan, dan pemerintah agar pemberantasan pertambangan ilegal dapat ditangani secara konsisten.
