jurnalistik.co.id – Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin menegaskan masih ada tiga pekerjaan rumah besar yang perlu menjadi perhatian serius Pemprov DKI menjelang perayaan 5 abad Jakarta pada 2027. Menurutnya, fokus itu berkaitan dengan penanganan banjir, masalah kemacetan, serta pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Pernyataan tersebut disampaikan Suhud setelah menghadiri malam puncak perayaan HUT ke-499 Jakarta di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Sabtu (27/6/2026). Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan penilaiannya tentang aspek-aspek pembangunan yang dinilai masih harus dibenahi.
Dalam arahannya, Suhud menempatkan banjir sebagai persoalan yang paling dekat dengan pengalaman warga sehari-hari. Ia menilai, keberhasilan Jakarta menapaki rencana menuju kota global yang berkelanjutan dan berbudaya akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan menekan dampak banjir.
“Yang paling mendasar, yang paling dirasakan oleh warga adalah ya masih terkait dengan soal banjir,” ujar Suhud. Ia menggarisbawahi bahwa penanganan banjir tidak bisa diperlakukan sebagai pekerjaan yang dikerjakan sambil lalu.
Menurut Suhud, upaya pengendalian banjir harus dilakukan secara serius dan menyeluruh agar tidak terus menimbulkan dampak besar bagi masyarakat. Ia juga menegaskan pentingnya pendekatan yang melibatkan banyak pihak, bukan hanya mengandalkan kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Soal banjir ini memang harus serius diantisipasi agar banjir ini tidak memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat. Harus ada antisipasi dari awal dan juga harus ada penanganan yang integral, yang menyeluruh,” kata Suhud.
Ia menilai, rencana dan pelaksanaan penanganan banjir perlu disiapkan sejak tahap awal, termasuk ketika musim hujan belum mencapai puncaknya. Kesiapan itu menurutnya menjadi bagian dari mitigasi yang harus direncanakan dengan matang.
Selain itu, Suhud menyebut kerja antardaerah menjadi prasyarat penting untuk mengurangi risiko banjir. Ia mengatakan penanganan tidak bisa hanya dilakukan oleh Jakarta sendiri, melainkan harus melibatkan daerah penyangga seperti Bogor dan wilayah lainnya di kawasan Jabodetabek.
Dengan begitu, Suhud memandang, kolaborasi lintas wilayah bisa menjadi cara untuk membuat upaya pengendalian banjir lebih menyeluruh. Ia menekankan bahwa pengelolaan harus berjalan secara terintegrasi, sehingga dampak yang ditimbulkan bisa dikendalikan secara lebih efektif.
Fokus berikutnya: transportasi dan kemacetan
Usai menyoroti banjir, Suhud juga menempatkan kemacetan sebagai tantangan besar yang masih dirasakan di Jakarta. Baginya, persoalan lalu lintas tidak lepas dari kemampuan kota dalam mendorong kemajuan transportasi.
Ia menilai pengembangan transportasi publik yang terintegrasi perlu terus didorong agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Langkah ini, menurut Suhud, menjadi kunci agar kemacetan tidak terus berulang pada berbagai titik dan jam-jam tertentu.
“Kemacetan ini tentu berhubungan dengan kemampuan kita di dalam mendorong kemajuan transportasi kota,” kata Suhud.
Suhud juga menekankan bahwa perbaikan tidak cukup berhenti pada pembangunan fisik semata. Peningkatan kualitas layanan transportasi, integrasi antarmoda, dan penggunaan kendaraan ramah lingkungan dinilai menjadi faktor penting untuk menekan kemacetan sekaligus mengurangi polusi udara.
Ia menambahkan bahwa transformasi tersebut akan lebih terasa bila layanan yang tersedia memang mudah dijangkau dan nyaman digunakan. Suhud mengaitkan efektivitas program transportasi dengan pengalaman nyata warga saat memanfaatkan layanan publik.
“Tentu ini akan terjadi ketika memang layanan baik dan juga kemudahan di dalam warga untuk menggunakan layanan transportasi tersebut,” lanjutnya. Dengan demikian, kemajuan transportasi kota dinilai harus menjawab kebutuhan pengguna di lapangan.
SDM sebagai prioritas pembangunan
Di samping pembenahan infrastruktur dan penguatan sistem layanan publik, Suhud menegaskan bahwa pembangunan SDM juga harus menjadi prioritas. Ia melihat kebutuhan peningkatan kualitas manusia sebagai bagian dari pekerjaan rumah yang tak boleh tertunda.
Bagi Suhud, penetapan SDM sebagai agenda penting sejalan dengan persiapan Jakarta menuju perayaan 5 abad pada 2027. Persiapan itu, menurutnya, tidak hanya berkaitan dengan fasilitas, tetapi juga kesiapan masyarakat dan kemampuan kota dalam mengelola pembangunan secara berkelanjutan.
Ia juga menilai masih banyak aspek yang perlu dibenahi agar Jakarta siap menuju visi kota global yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga berkelanjutan dan berbudaya. Karena itu, tiga PR yang ia sebutkan—banjir, macet, dan SDM—menjadi fokus yang saling terhubung dalam kerangka besar pembangunan.
Pada bagian akhir, Suhud kembali menekankan bahwa penanganan banjir harus disertai antisipasi sejak awal dan dilakukan secara integral. Sementara untuk kemacetan, ia menekankan perlunya transportasi publik terintegrasi dengan kualitas layanan yang baik, serta kemudahan akses bagi warga.
Dari rangkaian pernyataan tersebut, Suhud menempatkan agenda-agenda itu sebagai langkah yang perlu segera diperkuat. Menjelang perayaan 5 abad Jakarta, ia berharap pembenahan yang dilakukan dapat membuat Jakarta menghadirkan perbaikan nyata yang lebih terasa oleh masyarakat.
