jurnalistik.co.id – Dosen Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero, Maumere, Felix Baghi SVD, menanggapi usulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mendorong keterlibatan lembaga agama, termasuk gereja, dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Felix menilai usulan itu sekilas dapat dibaca sebagai pengakuan terhadap peran sosial gereja. Namun, ia mengingatkan bahwa gereja memiliki tugas yang lebih mendasar daripada sekadar menjadi pelaksana program pemerintah.
“Dalam perspektif keadilan dan perdamaian (justice and peace), pertanyaan yang lebih mendasar harus diajukan adalah apakah gereja dipanggil pertama-tama untuk menjadi pelaksana program negara, atau menjadi suara kenabian yang menjaga keadilan, martabat manusia, dan integritas kehidupan bersama?” ujar Felix saat dihubungi, Kamis (18/6/2026).
Menurut Felix, sejak awal gereja tidak lahir sebagai perpanjangan tangan kekuasaan. Gereja justru berakar pada tradisi kenabian yang bersikap kritis terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan.
Gereja tak sekadar operator program
Felix menyebut para nabi dalam tradisi keagamaan tidak dipanggil untuk mempercantik wajah kekuasaan. Dalam pandangannya, para nabi hadir untuk mengingatkan saat hukum diinjak, rakyat diperalat, dan kebenaran diperdagangkan.
Karena itu, keterlibatan gereja dalam MBG, lanjut Felix, tidak bisa dimaknai semata-mata sebagai kontribusi pada ranah teknis dan logistik. “Dalam tradisi ini, gereja memiliki tugas yang jauh lebih besar daripada sekadar menyediakan gedung, dapur, atau tenaga sukarela bagi program pemerintah,” katanya.
Ia menekankan bahwa peran gereja tidak berhenti pada fasilitas maupun tenaga sukarela. Lebih dari itu, gereja dituntut menjaga suara moral yang mampu mengawal martabat manusia dan integritas kehidupan bersama.
Keadilan dan perdamaian sebagai arah misi
Felix berpandangan krisis yang dihadapi masyarakat saat ini tidak hanya soal kekurangan pangan. Baginya, persoalan yang lebih mendasar adalah ketidakadilan yang bekerja dalam cara hidup bersama.
Ia menjelaskan, kelaparan dapat muncul akibat distribusi yang tidak merata, korupsi, perampasan ruang hidup masyarakat, hingga sistem ekonomi yang hanya menguntungkan kelompok tertentu.
“Karena itu, misi justice and peace dari gereja tidak berhenti pada pemberian makanan, tetapi menuntut keberanian untuk mempertanyakan struktur yang melahirkan kemiskinan itu sendiri,” ujarnya.
Dengan cara pandang seperti itu, Felix menilai pelibatan gereja dalam program sosial seharusnya tidak menghapus kewajiban untuk membaca akar masalah. Gereja perlu memastikan bahwa tindakan membantu tidak berubah menjadi pembenaran terhadap ketidakadilan.
Independensi suara kritis tetap dijaga
Felix menegaskan, gereja tidak cukup hanya terlibat dalam pembagian bantuan sosial tanpa ruang untuk menyuarakan persoalan ketidakadilan. Ia memandang keterlibatan semacam itu perlu dibarengi keberanian menyampaikan kritik terhadap keadaan yang merugikan kelompok rentan.
Ia menyebut gereja harus berani bersuara terkait ketimpangan agraria, eksploitasi sumber daya alam, kriminalisasi warga, perusakan lingkungan, hingga kebijakan pembangunan yang dinilai merugikan masyarakat kecil. Dengan demikian, peran gereja tidak berhenti pada pendekatan karitatif semata.
Felix juga mengingatkan risiko ketika gereja hanya dilibatkan sebagai operator program sosial tanpa ruang untuk menyampaikan kritik. Dalam kondisi demikian, ia mengatakan gereja berisiko direduksi menjadi instrumen teknokrasi negara.
Lebih lanjut, Felix menilai gereja perlu mewaspadai jebakan pendekatan karitatif yang hanya mengatasi gejala tanpa menyentuh akar persoalan. Baginya, bantuan makanan dalam MBG tetap harus dibaca sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk memastikan keadilan berlangsung nyata di tengah masyarakat.
Dengan menempatkan gereja sebagai suara kenabian, Felix menekankan pentingnya menjaga independensi moral. Ia berharap keterlibatan dalam program negara tidak menghilangkan mandat gereja untuk mengingatkan ketika terdapat penyimpangan dan ketimpangan yang berulang.
Ia menutup pandangannya dengan menegaskan bahwa misi justice and peace tidak boleh menyempit menjadi pelaksanaan tugas yang sepenuhnya ditentukan kekuasaan. Menurutnya, gereja justru perlu hadir sebagai ruang kesadaran yang mengawal martabat manusia dan integritas kehidupan bersama.
