jurnalistik.co.id – Jakarta kembali menjadi sorotan terkait wacana penyesuaian tarif Transjakarta. Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat, penumpang Transjakarta sepanjang Mei 2024 naik menjadi lebih dari 29 juta penumpang dibanding April 2024 yang mencapai lebih dari 26 juta penumpang.
Di tengah meningkatnya kebutuhan subsidi dan biaya operasional, pertanyaan muncul apakah tarif Transjakarta masih bisa dipertahankan di angka Rp 3.500 per perjalanan. Wacana ini terus menjadi perbincangan setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengkaji penyesuaian tarif layanan transportasi publik tersebut.
Ketua Umum Inisiatif Strategis Transportasi (Instran), Budi Susandi, menilai mempertahankan tarif pada level saat ini sebenarnya masih memungkinkan. Ia mengatakan situasinya memang tidak sederhana, tetapi tetap ada ruang untuk menjaga tarif.
“Memang itu ya sebenarnya kan dilematis juga gitu kan,” ujar Budi kepada Kompas.com (11/6/2026). Ia juga menegaskan bahwa penyediaan angkutan umum tidak semata-mata pilihan kebijakan, melainkan amanat yang diatur melalui peraturan perundang-undangan.
“Ketersediaan angkutan umum itu kan merupakan kewajiban mandat dari undang-undang ya, Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, bahwa pemerintah itu harus menyediakan angkutan umum gitu kan,” ucap Budi.
Transportasi umum idealnya disubsidi
Budi menjelaskan bahwa di banyak negara, transportasi publik tidak sepenuhnya dibebankan kepada pengguna. Menurutnya, pemerintah biasanya memberikan subsidi agar masyarakat dapat menikmati layanan yang lebih terjangkau.
Ia menilai masalah yang sering muncul bukan sekadar soal tersedianya anggaran, melainkan persoalan komitmen pelaksanaan. “Nah, ini kan sebenarnya ada (anggaran), tapi tidak semua melaksanakan. Alasannya karena tidak cukup budget yang disediakan. Tapi, sebenarnya ini bukan masalah cukup atau tidak cukup, masalah mau atau gitu kan,” katanya.
Dalam pandangannya, daerah dengan kemampuan fiskal yang kuat seperti Jakarta seharusnya memiliki ruang untuk mempertahankan tarif murah. Ia menekankan bahwa prioritas pada transportasi publik menjadi faktor penentu.
“Karena memang idealnya di negara manapun transportasi publik itu disubsidi oleh negara. Dalam hal ini adalah pemerintah gitu kan. Apalagi sekelas DKI atau pemerintah daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang baik,” ujar dia.
Dengan kata lain, kemungkinan tarif Transjakarta tetap Rp 3.500 masih terbuka apabila pemerintah bersedia menanggung porsi subsidi yang lebih besar melalui kebijakan anggaran yang tepat. Keputusan tersebut, menurut Budi, sangat terkait kemauan politik dan arah penganggaran pemerintah.
Kuncinya pada realokasi anggaran dan efisiensi
Budi menyebut langkah yang bisa ditempuh bukan hanya menambah subsidi. Ia mengarahkan perhatian pada kebutuhan efisiensi serta realokasi anggaran dari program yang dinilai kurang efektif.
“Tinggal kalau dia mau punya political will, dia bisa melakukan realokasi anggaran dari pos-pos yang tidak efektif dan efisien itu dialihkan atau melakukan efisiensi,” ucap Budi.
Ia juga mengaitkan dukungan pada transportasi umum dengan manfaat yang melampaui aspek mobilitas. Menurutnya, dampak penggunaan transportasi umum dapat membantu mengurai kemacetan dan mengurangi polusi.
“Karena dampak penggunaan transportasi umum itu selain mengurai kemacetan, mengurangi polusi yang akan mengurangi biaya kesehatan atau BPJS, juga akan menekan angka kecelakaan karena orang tidak lagi menggunakan sepeda motor untuk jarak jauh,” katanya.
Pendapat tersebut menggambarkan bahwa mempertahankan tarif Transjakarta di angka Rp 3.500 bukanlah sesuatu yang mustahil. Namun, Budi menekankan bahwa hasil akhirnya akan bergantung pada kemampuan Pemprov DKI dalam mengelola anggaran, melakukan efisiensi, serta menentukan besaran subsidi yang siap dikucurkan.
Tantangan di tengah biaya operasional dan ruang fiskal
Di sisi lain, kondisi lalu lintas juga menjadi bagian dari pembahasan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti kemacetan di kawasan Blok M yang kerap padat karena bus Transjakarta parkir di pinggir jalan.
Pada saat yang sama, tekanan pada biaya operasional disebut terus berkembang. Jika biaya operasional meningkat, imbas kenaikan BBM turut menambah beban, dan subsidi berjalan semakin besar sementara ruang fiskal makin terbatas, penyesuaian tarif menjadi kemungkinan yang sulit dihindari.
Karena itu, keseimbangan antara keberlanjutan layanan dan keterjangkauan tarif akan menjadi tantangan dalam menentukan arah kebijakan. Putusan akhir pada akhirnya akan mengikuti kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun strategi anggaran sekaligus menjaga kualitas layanan transportasi publik.
