jurnalistik.co.id – Dalam penugasan di Papua, Satgas Yonif 410/Alugoro Blora mengantarkan 37 mantan anggota TPNPB-OPM kembali ke NKRI. Proses keberhasilan tersebut dilakukan tanpa menggunakan kekuatan senjata.
Kegiatan berlangsung di Pos Mayerga Satgas Pamtas Yonif 410/Alugoro pada Kamis (25/6/2026). Di momen itu, para eks TPNPB-OPM menyampaikan pernyataan kembali setia kepada NKRI.
Prosesi diawali dengan pengucapan ikrar setia kepada NKRI. Setelah itu, kegiatan ditandai penyerahan bendera Bintang Kejora serta penyerahan senjata.
Pimpinan kegiatan disampaikan oleh Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Letjen TNI Lucky Avianto. Hadir pula Gubernur Papua Barat, Pangdam XVIII/Kasuari, Kabinda Papua Barat, serta Ketua DPR Papua Barat.
Selain unsur Forkopimda, kegiatan juga dihadiri Komandan Yonif 410/Alugoro di Lapangan Makodam XVIII/Kasuari. Kehadiran pejabat dan pimpinan tersebut menjadi bagian dari rangkaian serah terima dalam kegiatan penugasan di wilayah Papua.
Komandan Satgas Yonif 410/Alugoro, Letkol Inf Sudarmanto, menyampaikan bahwa keberhasilan yang dicapai merupakan hasil pendekatan humanis yang dilakukan prajurit di daerah penugasan. Menurutnya, pendekatan itu berjalan melalui komunikasi yang baik serta kehadiran prajurit yang mampu memberikan rasa aman.
Sudarmanto menegaskan, “Keberhasilan ini tidak diraih melalui kekuatan senjata, tetapi melalui pendekatan humanis, komunikasi yang baik, serta kehadiran prajurit yang mampu memberikan rasa aman dan membantu mengatasi kesulitan masyarakat.” Ia juga menyatakan, “Kami mengajak saudara-saudara yang masih berada di luar untuk kembali bersama membangun Papua dalam bingkai NKRI,” dalam keterangan tertulis Kamis (25/6/2026).
Dalam penjelasan lanjutan, Sudarmanto menyebutkan bahwa para mantan anggota TPNPB-OPM yang menyerahkan diri berasal dari sejumlah wilayah penugasan Satgas Yonif 410/Alugoro. Mereka secara sukarela menyampaikan ikrar setia kepada NKRI dan berkomitmen meninggalkan aktivitas kelompok bersenjata.
Sudarmanto juga menilai langkah tersebut menunjukkan dialog dan kemanusiaan dapat membuka ruang rekonsiliasi. Dari proses tersebut, kata dia, stabilitas keamanan di Papua diharapkan dapat menjadi lebih baik.
Lebih lanjut, ia menyampaikan, “Setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk kembali dan berkontribusi bagi pembangunan daerahnya. Kami siap mendampingi proses tersebut bersama pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat.” Pernyataan itu menegaskan pendampingan yang melibatkan berbagai pihak di wilayah terkait.
Sudarmanto berharap semakin banyak pihak memilih jalan damai. Harapannya, situasi keamanan yang kondusif dapat terus mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Papua, seiring proses rekonsiliasi yang berjalan.
Dalam rangkaian penugasan tersebut, satuan juga menekankan bahwa proses kembalinya para eks anggota berlangsung secara tertib dan terpantau di lingkungan pos pengamanan. Hal itu menjadi bagian dari upaya menjaga suasana kondusif selama tahapan penyerahan.
Atas pelaksanaan ikrar serta penandaan simbolik yang dilakukan dalam prosesi, para pihak yang hadir kemudian menyimak langsung komitmen yang disampaikan. Pernyataan kembali setia ini menjadi penegasan bahwa mereka memilih kembali ke bingkai NKRI.
Serah terima yang disebutkan dalam kegiatan tidak hanya memuat aspek administrasi, namun juga mencakup penyerahan perlengkapan terkait aktivitas bersenjata. Melalui tahapan tersebut, pihak satgas menegaskan adanya perubahan arah untuk menjalani kehidupan sebagai warga negara.
Komunikasi yang disebutkan Sudarmanto turut digambarkan sebagai kunci dalam membangun kepercayaan. Kehadiran prajurit di tengah masyarakat diarahkan untuk memberi rasa aman, sekaligus membantu ketika terdapat kesulitan yang dihadapi warga pada masa penugasan.
Sudarmanto juga menegaskan bahwa ajakan yang disampaikan ditujukan bagi mereka yang masih berada di luar. Dengan langkah kembali bersama membangun Papua, proses rekonsiliasi diharapkan berjalan lebih luas dan memberi ruang bagi stabilitas yang lebih baik.
Ke depan, satgas menyatakan kesiapan untuk mendampingi proses rekonsiliasi bersama pemerintah daerah dan elemen masyarakat. Harapannya, semakin banyak pihak menempuh jalur damai sehingga pembangunan dan kesejahteraan di wilayah Papua dapat terus ditopang situasi keamanan yang kondusif.
