Hukum & Kriminal

Lebih dari 50 perempuan di Prancis serukan penghapusan masa kadaluwarsa kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual

×

Lebih dari 50 perempuan di Prancis serukan penghapusan masa kadaluwarsa kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual

Sebarkan artikel ini
Women alleging rape and sexual assault in France call to abolish statute of limitations
Ilustrasi: Women alleging rape and sexual assault in France call to abolish statute of limitations

jurnalistik.co.id – Lebih dari 50 perempuan yang mengaku menjadi korban pemerkosaan dan pelecehan seksual di Prancis kini mendesak penghapusan batas waktu daluarsa (statute of limitations) dalam perkara pidana. Mereka menilai aturan itu telah membuat proses pelaporan dan pencarian keadilan tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya.

Para perempuan tersebut tergabung dalam sebuah kolektif bernama Survivors’ Voices. Dalam konferensi pers, mereka menyampaikan bahwa pembatasan waktu pelaporan membuat kasus-kasus yang mereka hadapi seolah “menghilang” hanya karena peristiwa terjadi pada tanggal tertentu.

Thysia Husiman, salah satu peserta gerakan, menegaskan, “Rape doesn’t expire, trauma doesn’t expire,” sambil menyebut pengalaman pribadinya. Ia mengatakan mengaku menjadi korban pemerkosaan pada usia 18 tahun di Paris oleh model agent Jean-Luc Brunel.

Jean-Luc Brunel, menurut artikel, ditemukan meninggal dengan cara digantung di selnya pada 2022. Saat itu, ia ditahan dengan dugaan terkait pemerkosaan terhadap anak di bawah umur serta perdagangan anak di bawah umur untuk eksploitasi seksual.

Dalam dorongan perubahan hukum yang mereka lakukan, para anggota Survivors’ Voices menyebut bahwa skema daluarsa saat ini dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan korban. Untuk orang dewasa, terdapat batas 20 tahun agar dapat melaporkan dugaan pemerkosaan atau pelecehan seksual kepada otoritas Prancis. Sementara itu, untuk pelapor yang saat kejadian masih di bawah umur, berlaku batas 30 tahun sejak tanggal kejahatan terjadi.

Para perempuan menilai pembatasan ini menghambat mereka untuk menempuh proses pidana, terutama ketika kebutuhan untuk melapor muncul setelah jangka waktu tertentu. Mereka menyampaikan perasaan bahwa perkara mereka tidak lagi dianggap bermakna hanya karena tanggal peristiwa.

Gerakan ini juga menyebut keterlibatan nama-nama yang pernah dikaitkan dengan dugaan pelecehan atau pemerkosaan di Prancis. Di antara contoh yang disebut adalah Jeffrey Epstein, mantan mitra bisnisnya yang juga disebut Jean-Luc Brunel, serta pengusaha miliarder Mohammed Al Fayed.

Selain Husiman, Lisa Brinkworth turut mengemukakan kisahnya dalam upaya yang sama. Brinkworth adalah mantan produser BBC yang mengaku mengalami pelecehan seksual saat bekerja menyamar untuk membongkar dugaan penyalahgunaan di industri fesyen yang melibatkan pimpinan Elite Model Management, Gérald Marie.

Brinkworth menyatakan ia berperan sebagai model untuk sebuah dokumenter seri BBC berjudul Donal McIntyre Investigates pada 1998. Ia kemudian melaporkan dugaan yang menimpanya kepada polisi pada 2021.

Namun, menurut artikel, kasus Brinkworth terhadap Gérald Marie dihentikan karena batas 20 tahun untuk melapor di Prancis dinilai telah terlewati. Brinkworth melanjutkan proses hukum melalui dua banding, termasuk upaya hingga pengadilan tertinggi di Prancis, sebelum akhirnya diberitahu bahwa perkaranya melebihi statute of limitations dan tidak bisa diteruskan.

Brinkworth juga menjelaskan adanya arahan pada periode ketika dugaan itu pertama kali ia alami. Ia mengatakan, “At the time I was directed not to report the assault [by people who worked for the BBC]. I was in the middle of a high profile, very expensive television documentary series.” Ia menambahkan bahwa adanya produser yang menjadi korban dinilainya menjadi aib besar bagi institusi.

Dalam pernyataan yang sama, Brinkworth menyebut hambatan lain ketika ia ingin melapor. Ia menyatakan bahwa sekalipun ia berkeinginan melaporkan tuduhan kepada polisi, bukti yang dikumpulkan pada saat itu tidak diberikan kepadanya oleh pihak senior di tim.

Ia juga menegaskan bahwa BBC tidak berupaya membantunya lebih lanjut dengan tidak menyerahkan apa yang ia sebut sebagai “vital evidence”. Menurut artikel, Brinkworth merujuk pada rekaman mentah (raw footage) tempat ia mengaku merekam ceritanya dalam menit-menit setelah kejadian berlangsung.

Dalam keterangan terkait, artikel menyebut bahwa setelah dokumenter disiarkan pada November 1999, Elite Models menggugat BBC dengan tuduhan misrepresentation. Brinkworth menyebut adanya kesepakatan yang mengikat secara hukum, yang rincian detailnya tidak akan diungkap oleh BBC.

Brinkworth menyatakan bahwa ia “specifically and categorically told a number of times” oleh BBC bahwa dirinya “legally bound” untuk tidak berbicara mengenai aspek apa pun dari dokumenter tersebut, termasuk dugaan pelecehan seksual yang ia alami. Ia menilai larangan itu menjadi hambatan utama dalam upaya suaranya didengar dalam proses berikutnya.

Dari pihak yang disebut, kuasa hukum Gérald Marie membalas dengan menyatakan bahwa tuduhan yang dilontarkan pengadu telah menjadi subjek penyelidikan menyeluruh di Prancis, dan penyelidikan tersebut ditutup tanpa tindakan lanjutan.

Sementara itu, juru bicara BBC dalam artikel menyatakan BBC menangani perkara semacam ini dengan sangat serius. Ia menegaskan BBC tidak berniat untuk membungkam Lisa Brinkworth, dan menyebut Brinkworth bebas untuk berbicara tentang investigasi BBC dan pengalamannya.

Menurut juru bicara tersebut, BBC telah menyerahkan materi kepada otoritas Prancis untuk membantu Brinkworth menempuh proses. Disebutkan pula bahwa investigator telah memberi jaminan bahwa mereka memiliki kebutuhan yang diperlukan dari BBC pada saat itu. BBC juga dikatakan telah menyediakan materi secara langsung kepada Brinkworth dan akan terus membantu proses yang sedang berjalan.

Di tengah perbedaan pandangan tersebut, inti tuntutan Survivors’ Voices tetap sama: mereka meminta perubahan hukum agar daluarsa tidak lagi menjadi alasan untuk menutup kesempatan korban mencari keadilan melalui jalur pidana. Dengan mengangkat kasus-kasus yang melibatkan berbagai periode kejadian, mereka berharap perubahan ini dapat mengubah cara sistem hukum memandang keterlambatan pelaporan, tanpa menghapus kebutuhan pemulihan bagi korban.