Pendidikan

Disdikbud Samarinda Jelaskan Puluhan Calon Siswa Gagal Masuk Sekolah, Bukan Karena Gangguan Sistem SPMB

×

Disdikbud Samarinda Jelaskan Puluhan Calon Siswa Gagal Masuk Sekolah, Bukan Karena Gangguan Sistem SPMB

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi: Disdikbud Samarinda Buka Suara soal Puluhan Siswa Gagal Dapat Sekolah: Bukan Error Sistem

jurnalistik.co.id – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda menegaskan bahwa pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 tidak mengalami gangguan sistem yang membuat calon peserta didik terlempar dari sekolah tujuan.

Klarifikasi itu muncul setelah sejumlah orangtua menyampaikan keluhan kepada DPRD. Mereka mempertanyakan proses seleksi, termasuk kemungkinan adanya error pada sistem.

SPMB 2026 dinilai berjalan sesuai ketentuan

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Disdikbud Samarinda, Wahiduddin, menyatakan pihaknya tidak menemukan masalah teknis yang berdampak pada hasil seleksi. Menurutnya, yang muncul lebih terkait dengan kondisi daya tampung dan komposisi pendaftar di masing-masing wilayah.

Wahiduddin menjelaskan, secara teknis aplikasi yang digunakan telah melewati simulasi sebelum diterapkan. Proses tersebut melibatkan seluruh sekolah dan pengelolaannya berada di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Samarinda.

Ia juga menekankan bahwa kontrol aplikasi bukan berada di Disdikbud. Karena itu, perubahan di sistem tidak dapat dilakukan oleh pihak dinas pendidikan.

Kepadatan pendaftar jadi pemicu utama

Disdikbud Samarinda memandang ketidaktertampungan calon siswa sebagai konsekuensi dari ketidakseimbangan antara jumlah pendaftar dan kapasitas sekolah negeri. Situasi tersebut, kata Wahiduddin, terutama terjadi di area dengan kepadatan penduduk tinggi.

Ia merujuk pada jalur domisili sebagai mekanisme penilaian jarak antara sekolah dan rumah masyarakat yang mendaftar. Jalur ini menggunakan perhitungan jarak berdasarkan titik koordinat sekolah sebagai acuan.

Wahiduddin menegaskan bahwa bila jumlah calon siswa dalam lingkungan tertentu melebihi daya tampung sekolah, otomatis ada pendaftar yang tidak tertampung. Dengan kata lain, persoalan bukan ditafsirkan sebagai kegagalan sistem, melainkan keterbatasan kapasitas.

Contoh wilayah dan penyesuaian berbasis kajian

Untuk menggambarkan kondisi tersebut, Wahiduddin mencontohkan perbedaan karakter kepadatan antara Jalan Juanda dan Palaran. Ia menyebutkan bahwa kawasan Jalan Juanda memiliki kepadatan penduduk jauh lebih tinggi dibandingkan Palaran.

Meski jumlah sekolah dan daya tampung telah disesuaikan berdasarkan kajian, menurutnya tetap akan ada calon siswa yang tidak mendapat tempat di sekolah terdekat. Hal itu terjadi karena jumlah lulusan yang perlu diakomodasi di satu wilayah tidak selalu sebanding dengan ketersediaan bangku.

Disdikbud, lanjutnya, tidak mengukur secara langsung banyaknya warga yang tinggal dekat sekolah. Yang dianalisis adalah jumlah lulusan SD negeri dan swasta dibandingkan dengan daya tampung SMP negeri dan swasta yang telah ditetapkan melalui kajian.

Jumlah lulusan dan kapasitas SMP negeri

Wahiduddin menyampaikan bahwa pada tahun ini terdapat sekitar 13.000 lulusan SD negeri dan swasta di Samarinda. Sementara itu, kapasitas total SMP negeri hanya mampu menampung sekitar 10.000 siswa.

Dari perbandingan tersebut, Disdikbud menyimpulkan tidak seluruh lulusan SD dapat diterima di sekolah negeri. Wahiduddin menambahkan bahwa bila semua lulusan dipaksakan masuk ke sekolah negeri, sekolah swasta berpotensi mengalami kelumpuhan layanan karena beban penerimaan akan tidak terbagi.

Menunggu daftar ulang sebelum memetakan kuota kosong

Terkait keluhan orangtua yang menyebut anak diterima jauh dari domisili atau bahkan belum memperoleh sekolah, Disdikbud mengatakan masih menunggu proses daftar ulang selesai. Setelah tahap tersebut berakhir, baru akan dilakukan pemetaan untuk menentukan sekolah mana yang masih menyisakan kuota.

Wahiduddin menjelaskan bahwa pihaknya belum bisa memastikan status kuota masing-masing sekolah sebelum proses daftar ulang selesai karena data ketersediaan masih mengikuti hasil penempatan peserta dan konfirmasi pendaftaran.

Ia menyatakan Disdikbud juga akan menyampaikan laporan resmi kepada Wali Kota sebagai dasar penentuan mekanisme pengisian kuota kosong yang masih tersedia.

Penolakan terhadap dugaan gangguan sistem dan perubahan koordinat

Selain itu, Wahiduddin membantah keras adanya dugaan server error maupun perubahan titik koordinat pada sistem SPMB. Ia menyebut hal tersebut menjadi bagian dari keluhan sebagian orangtua, namun menurut penilaiannya tidak sesuai dengan temuan proses pelaksanaan seleksi.

Wahiduddin menegaskan bahwa siswa yang nantinya diarahkan ke sekolah lain akan ditempatkan pada sekolah yang memiliki daya tampung memadai. Dengan demikian, pengalihan tidak diposisikan sebagai hasil gangguan sistem, melainkan sebagai penyesuaian setelah proses administrasi dan daftar ulang selesai.