jurnalistik.co.id – Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Rahmawati, mengusulkan pembangunan 1.000 layar bioskop desa yang dibiayai melalui APBN 2027. Usulan itu ia sampaikan sebagai bagian dari dorongan untuk memperluas akses perfilman nasional hingga ke daerah, sekaligus memberi ruang lebih besar bagi rumah produksi atau production house kecil.
Rahmawati menilai langkah tersebut bisa menjadi salah satu cara mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah. Menurut dia, industri perfilman tidak semestinya terus berpusat di kota-kota besar, melainkan juga harus menjangkau masyarakat di wilayah lain di Indonesia.
Dukungan untuk PH kecil dan daerah
Dalam keterangannya, Rahmawati juga meminta adanya insentif fiskal yang dapat membantu PH kecil dan pelaku industri di daerah. Ia menyampaikan usulan itu kepada Kementerian Keuangan dan pihak-pihak terkait agar anggaran pembangunan 1.000 layar bioskop desa bisa masuk dalam APBN 2027.
“Kepada Kemenkeu, mungkin lintas mitra, mungkin siapkan insentif fiskal untuk PH-PH kecil dan daerah, dan alokasikan anggaran 1.000 layar bioskop desa dari APBN 2027,” kata Rahmawati, dikutip dari YouTube TVR Parlemen, Senin (25/5).
Menurut Rahmawati, pembangunan bioskop desa bukan hanya soal memperbanyak layar tontonan. Ia melihatnya sebagai bagian dari upaya membuka akses yang lebih merata bagi film nasional, termasuk karya-karya dari daerah yang selama ini memiliki ruang tayang lebih terbatas.
Ia juga menekankan bahwa pemerataan akses itu penting agar film dari daerah bisa bersaing dengan film-film besar. Dengan ruang tayang yang lebih luas, karya yang lahir dari berbagai wilayah di Indonesia disebutnya berpeluang mendapatkan penonton yang lebih banyak dan tidak selalu kalah oleh arus distribusi film dari pusat-pusat produksi utama.
Pertumbuhan ekonomi dari daerah
Rahmawati menilai sektor perfilman dapat ikut bergerak seiring dengan penguatan ekonomi daerah. Karena itu, menurut dia, pembangunan bioskop desa tidak bisa dilepaskan dari visi yang lebih besar untuk menumbuhkan ekonomi kreatif di luar kota-kota besar.
“Karena kita tahu, mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari daerah,” ujarnya.
Usulan ini menempatkan bioskop desa bukan sekadar fasilitas hiburan, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem ekonomi kreatif yang lebih luas. Dalam pandangan Rahmawati, keberadaan layar bioskop di desa dapat membantu mempertemukan penonton di daerah dengan film nasional, sambil memberi dukungan pada ekosistem produksi yang lebih kecil agar tetap hidup dan berkembang.
Di saat yang sama, ia menilai distribusi film nasional perlu dijaga agar tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu. Pemerataan itu, menurut dia, akan memberi kesempatan yang lebih adil bagi karya-karya dari daerah untuk hadir di hadapan publik yang lebih luas.
Dengan dorongan tersebut, Rahmawati berharap pemerintah dapat mempertimbangkan alokasi anggaran yang mendukung pembangunan jaringan bioskop desa pada APBN 2027. Ia memandang langkah itu dapat menjadi salah satu pintu untuk memperluas akses masyarakat terhadap film nasional sekaligus menggerakkan roda ekonomi kreatif di daerah.
Jika gagasan itu berjalan, bioskop desa dapat menjadi jembatan antara penonton di wilayah yang selama ini jauh dari pusat distribusi dan para pembuat film yang membutuhkan ruang putar lebih luas. Rahmawati tampak menempatkan akses tontonan sebagai bagian dari pemerataan, sehingga masyarakat di daerah tidak hanya menjadi penonton pasif, tetapi juga ikut masuk dalam arus pertumbuhan industri film nasional.
Di sisi lain, keberadaan layar bioskop yang lebih merata juga dapat memberi napas tambahan bagi pelaku produksi skala kecil. Dengan dukungan yang tepat, film-film dari daerah memiliki peluang lebih besar untuk tampil dan memperoleh penonton tanpa harus selalu bergantung pada pusat-pusat hiburan di kota besar. Dari situ, ekosistem perfilman bisa bergerak lebih seimbang dan tidak hanya menguntungkan pemain besar.
Usulan ini pada akhirnya menegaskan kembali pandangan bahwa pertumbuhan ekonomi kreatif tidak harus berangkat dari ibu kota atau kota metropolitan semata. Rahmawati melihat daerah sebagai titik awal yang penting untuk menggerakkan sektor ini, sehingga pembangunan bioskop desa dan pemberian insentif fiskal dapat dibaca sebagai bagian dari upaya memperluas kesempatan, memperkuat distribusi film nasional, dan membuka ruang yang lebih adil bagi karya dari berbagai wilayah.
