jurnalistik.co.id – JAKARTA — PT ITSEC Asia Tbk (CYBR) menilai meningkatnya ancaman siber di tengah gejolak ekonomi global justru mempertegas kebutuhan dunia usaha dan pemerintahan terhadap layanan keamanan digital. Bagi emiten keamanan siber yang tercatat di Bursa Efek Indonesia itu, keamanan digital kini makin diposisikan sebagai infrastruktur strategis, bukan lagi sekadar pelengkap teknologi.
Di saat tekanan tarif, volatilitas pasar, dan ketidakpastian ekonomi global masih membayangi pelaku usaha, kebutuhan terhadap pertahanan siber dinilai tidak bisa lagi ditunda. CYBR melihat keamanan siber sudah bergeser dari pos biaya operasional menjadi kebutuhan yang semakin sulit diabaikan, seiring intensitas serangan digital yang terus meningkat.
“Ancaman siber saat ini bukan lagi sekadar risiko teknologi, tetapi telah menjadi tantangan strategis yang dapat mempengaruhi keberlangsungan operasional berbagai sektor,” ujar Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Slamet Aji Pamungkas, melalui keterangan pers, Jumat (5/6/2026).
Menurut Slamet, tingginya aktivitas serangan di Indonesia menjadi pengingat bahwa keamanan siber perlu menjadi perhatian di tingkat pimpinan organisasi. Ia menegaskan, di tengah percepatan transformasi digital dan pemanfaatan kecerdasan buatan di Indonesia, setiap institusi perlu memperkuat ketahanan siber melalui kesiapan yang matang, kolaborasi lintas sektor, serta investasi berkelanjutan pada teknologi, proses, dan sumber daya manusia.
Serangan siber melonjak di tengah tekanan ekonomi
ITSEC Asia menilai dinamika ekonomi global, mulai dari perang dagang hingga ketidakpastian tarif, secara historis turut mendorong peningkatan aktivitas siber yang melibatkan aktor negara. Pola tersebut pernah terlihat saat konflik dagang Amerika Serikat dan China pada 2018, dan kini dinilai muncul kembali dalam skala yang lebih luas.
Di saat sejumlah perusahaan menahan belanja teknologi akibat tekanan ekonomi, pelaku ancaman siber justru memanfaatkan celah yang muncul karena pengurangan investasi pada pertahanan digital. Kondisi ini, menurut perusahaan, membuat kebutuhan terhadap solusi keamanan digital tidak turun, melainkan semakin penting.
Secara global, anggaran keamanan siber hanya tumbuh 4 persen pada 2025, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 8 persen pada tahun sebelumnya. Meski begitu, total belanja keamanan informasi dunia tetap diproyeksikan mencapai 213 miliar dollar AS.
Perusahaan juga menyoroti meningkatnya penggunaan solusi keamanan siber lokal atau onshoring yang dipicu kekhawatiran terhadap rantai pasok lintas negara. Di kawasan Asia Pasifik, penyedia lokal mulai meraih pangsa pasar lebih besar karena dinilai mampu menjawab kebutuhan regulasi dan kedaulatan data.
Data BSSN tunjukkan intensitas ancaman sangat tinggi
Sementara itu, data BSSN mencatat lebih dari 5,16 miliar anomali trafik di Indonesia sepanjang Januari-November 2025. Jumlah itu setara dengan hampir 182 percobaan serangan siber setiap detik.
Indonesia juga menempati peringkat ke-12 di kawasan Asia Pasifik dalam tingkat aktivitas siber. Sektor keuangan, energi, telekomunikasi, dan pemerintahan menjadi sasaran utama dalam gelombang ancaman tersebut.
Tim Threat Intelligence ITSEC Asia menyebut ancaman yang berkembang paling cepat saat ini berasal dari kelompok stealer malware. Jenis ancaman ini tidak hanya mencuri kata sandi, tetapi juga cookies, session token, kredensial cloud, data browser, hingga akses ke aplikasi bisnis.
Ketika data tersebut jatuh ke tangan pelaku ancaman, akses yang dicuri dapat digunakan untuk pengambilalihan akun, business email compromise (BEC), penipuan, penyalahgunaan layanan cloud, hingga menjadi pintu masuk serangan ransomware.
Data BSSN menunjukkan 93,78 persen anomali trafik nasional sepanjang 2025 berasal dari malware. Pada saat yang sama, kecerdasan buatan mulai dimanfaatkan pelaku kejahatan siber untuk meningkatkan efektivitas rekayasa sosial dan phishing dalam skala yang lebih luas.
Berbagai serangan pada 2025 juga dilaporkan menyasar kementerian, lembaga penegak hukum, hingga platform perdagangan saham ritel. Kondisi ini memperlihatkan bahwa ancaman digital tidak hanya mengincar sektor privat, tetapi juga institusi publik dan layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Regulasi dan kebutuhan pasar ikut dorong pertumbuhan
Di sisi lain, implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan masuknya Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2026 memperkuat tuntutan bagi pelaku ekonomi untuk meningkatkan keamanan digital.
Bagi CYBR, kombinasi antara meningkatnya ancaman, kebutuhan perlindungan data, serta dorongan regulasi membuka peluang pertumbuhan yang lebih besar. Dalam lanskap seperti itu, keamanan siber tidak lagi dipandang sebagai beban tambahan, melainkan bagian dari ketahanan bisnis yang harus disiapkan sejak awal.
Dengan tekanan serangan yang terus meningkat dan kesadaran yang kian tinggi di level organisasi, perusahaan keamanan siber melihat ruang ekspansi masih terbuka lebar. Di tengah risiko yang makin kompleks, kebutuhan untuk melindungi sistem, data, dan operasi bisnis justru menjadi alasan pasar keamanan digital tetap bergerak positif.
