jurnalistik.co.id – JAKARTA — Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan kementeriannya telah melakukan sinkronisasi data izin usaha pertambangan (IUP) untuk mendukung ekspor komoditas satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Yuliot menyebut langkah itu berkaitan dengan data yang menjadi tanggung jawab Kementerian ESDM, terutama yang berhubungan dengan izin usaha pertambangan, pengangkutan, dan penjualan. Menurut dia, pendataan yang saat ini dilakukan juga menyasar IUP operasi produksi.
IUP operasi produksi jadi fokus pendataan
“Yang menjadi tanggung jawab dari Kementerian ESDM itu adalah yang terkait dengan izin usaha pertambangan, pengangkutan dan penjualan. Jadi sekarang yang kita lakukan pendataan itu ada yang terkait dengan IUP operasi produksi,” jelas Yuliot kepada awak media di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (29/5/2026).
Pernyataan itu menegaskan bahwa proses sinkronisasi data tidak berdiri sendiri, melainkan menyesuaikan ruang lingkup tugas yang berada di bawah ESDM. Dalam penjelasannya, Yuliot kembali menekankan bahwa data yang sedang dirapikan adalah data yang memang terkait langsung dengan izin, pengangkutan, dan penjualan komoditas pertambangan.
Sinkronisasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari persiapan skema ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia. Dengan penyesuaian data yang disebutnya telah berjalan, Kementerian ESDM tampak ingin memastikan bahwa pelaksanaan ekspor nanti memiliki dasar administrasi yang selaras dengan kewenangan yang ada di kementerian tersebut.
Yuliot juga menambahkan bahwa pihaknya sudah berkonsultasi dengan Danantara. Konsultasi itu disebut dilakukan agar sistem yang berkaitan dengan pelaksanaan ekspor lewat DSI bisa tetap berada dalam koridor kebijakan yang telah diumumkan sebelumnya.
“Nah, itu kita juga sudah lakukan konsultasi dengan Danantara. Jadi untuk sistem ini yang terkait kan sudah diumumkan oleh Pak Menko [Airlangga Hartarto], paling tidak kita juga mengamankan kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan ekspor yang dilakukan oleh Danantara Sumberdaya Indonesia,” tambahnya.
Dengan demikian, ESDM menempatkan sinkronisasi data sebagai bagian dari upaya mengamankan kebijakan yang akan dijalankan. Fokusnya ada pada kesiapan data IUP, khususnya IUP operasi produksi, agar pelaksanaan ekspor komoditas lewat PT DSI dapat mengikuti arahan yang sudah diumumkan pemerintah.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim bahwa kalangan pengusaha eksportir menyambut positif adanya perusahaan pelat merah yang diberikan mandat untuk melakukan ekspor komoditas baru dalam waktu dekat. Pernyataan itu menjadi salah satu landasan dari arah kebijakan ekspor satu pintu yang kini tengah dipersiapkan.
Dalam konteks itu, sinkronisasi yang dilakukan ESDM menunjukkan bahwa kebijakan ekspor tidak hanya menyangkut penetapan mandat, tetapi juga penyesuaian data dan kesiapan administratif dari instansi yang terkait langsung. Yuliot menegaskan bahwa kementeriannya ikut mengamankan kebijakan yang akan dijalankan oleh Danantara Sumberdaya Indonesia.
Langkah ini juga memperlihatkan bahwa pelaksanaan ekspor satu pintu melalui PT DSI masih berada pada tahap penataan. Kementerian ESDM, melalui data yang telah disinkronkan, tampak mempersiapkan fondasi yang dibutuhkan sebelum skema tersebut dijalankan lebih jauh sesuai arahan pemerintah.
Dengan sinkronisasi data IUP, konsultasi dengan Danantara, dan penyesuaian terhadap arahan Menko Perekonomian, ESDM menempatkan diri sebagai salah satu pihak yang memastikan kesiapan sisi administrasi untuk ekspor komoditas satu pintu. Yuliot menekankan, perhatian utama kementeriannya tetap berada pada izin usaha pertambangan, pengangkutan, penjualan, serta pendataan IUP operasi produksi.
Pada akhirnya, seluruh proses yang dijelaskan Yuliot mengarah pada satu tujuan yang sama, yakni memastikan pelaksanaan ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia berjalan sesuai kebijakan yang telah diumumkan. Di saat yang sama, ESDM terus menyelaraskan data yang menjadi kewenangannya agar skema ekspor tersebut memiliki landasan data yang lebih rapi dan terhubung dengan kebijakan pemerintah.
