jurnalistik.co.id – Pemerintah menyalurkan anggaran Rp 203,7 triliun untuk belanja subsidi dan kompensasi hingga 31 Mei 2026. Realisasi tersebut setara 45,6 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa belanja subsidi dan kompensasi ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat. “Belanja subsidi dan kompensasi dipastikan tetap bisa menjaga daya beli masyarakat,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2026 di Jakarta, Jumat (5/6/2026).
Rincian subsidi dan kompensasi
Dari total Rp 203,7 triliun, belanja subsidi tercatat sebesar Rp 94,8 triliun. Sementara itu, belanja kompensasi mencapai Rp 108,9 triliun.
Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah mengubah pola pembayaran kompensasi pada 2026. Jika sebelumnya pembayaran dilakukan pada akhir tahun, pada skema baru sebanyak 70 persen kompensasi dibayarkan setiap bulan.
Menurutnya, sisa 30 persen akan dihitung dan dibayarkan setelah evaluasi pada September 2026. Perubahan pola tersebut diharapkan dapat menjaga arus kas perusahaan, seperti PT Pertamina (Persero), agar tetap memadai.
Pemerintah juga menyebut perubahan itu dilakukan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. “Ini juga dilakukan atas petunjuk Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi, pemerintah terus menjaga kesediaan barang dengan harga bersubsidi,” tambah Purbaya.
Ketersediaan barang dan layanan bersubsidi
Hingga Mei 2026, pemerintah menyatakan tetap menjaga ketersediaan sejumlah barang dan layanan dengan harga bersubsidi. Penyaluran BBM subsidi tercatat mencapai 6.310 ribu kiloliter, atau tumbuh 8,6 persen.
Untuk penyaluran LPG 3 kilogram, realisasi mencapai 2.858,3 juta kilogram dengan pertumbuhan 2,7 persen. Sementara itu, listrik bersubsidi menjangkau 43 juta pelanggan atau tumbuh 2,1 persen.
Selain itu, penyaluran pupuk bersubsidi mencapai 3,7 juta ton atau tumbuh 20,7 persen. Pemerintah juga mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjangkau 1,93 juta debitur atau tumbuh 0,52 persen.
Perkembangan belanja pemerintah pusat
Dalam laporan yang sama, pemerintah juga mencatat belanja pemerintah pusat tumbuh pesat. Realisasinya mencapai Rp 1.059,3 triliun atau naik 52,6 persen secara tahunan.
Belanja kementerian dan lembaga (K/L) tercatat sebesar Rp 517,7 triliun. Angka tersebut tumbuh 58,9 persen secara tahunan, sedangkan belanja non-K/L tersalurkan sebesar Rp 541,6 triliun dengan pertumbuhan 47 persen secara tahunan.
Dengan demikian, penyaluran subsidi dan kompensasi hingga akhir Mei 2026 menjadi bagian dari upaya menjaga daya beli sekaligus menjaga kesinambungan program, diiringi capaian belanja pemerintah pusat yang menunjukkan pertumbuhan signifikan.
Selain pembenahan skema pembayaran, pemerintah menekankan bahwa belanja subsidi dan kompensasi diarahkan agar manfaatnya tetap terasa langsung oleh masyarakat. Dengan penjadwalan yang lebih teratur pada 2026, pemerintah menilai program yang ditujukan untuk menopang daya beli dapat berjalan lebih konsisten sepanjang tahun, tidak hanya terakumulasi pada periode akhir.
Dalam penjelasan tersebut, Purbaya juga menyebut penyesuaian dilakukan melalui pengaturan tahapan kompensasi. Sebanyak 70 persen kompensasi dibayarkan setiap bulan, sedangkan 30 persen lainnya dikalkulasikan melalui evaluasi pada September 2026. Model ini diharapkan memberi ruang bagi perusahaan penerima, termasuk PT Pertamina (Persero), agar pengelolaan arus kas tetap terjaga dan program tetap bisa berjalan sesuai rencana.
Upaya menjaga kelangsungan program juga tercermin dari indikator penyaluran hingga Mei 2026. Realisasi BBM subsidi mencapai 6.310 ribu kiloliter atau bertumbuh 8,6 persen, sedangkan LPG 3 kilogram tersalurkan 2.858,3 juta kilogram dengan pertumbuhan 2,7 persen. Untuk layanan bersubsidi, listrik menjangkau 43 juta pelanggan atau naik 2,1 persen, sementara penyaluran pupuk bersubsidi mencapai 3,7 juta ton atau tumbuh 20,7 persen.
Selain itu, pemerintah melaporkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga mencapai 1,93 juta debitur dengan pertumbuhan 0,52 persen. Di waktu yang sama, pemerintah menempatkan capaian tersebut sebagai bagian dari kesinambungan belanja, sejalan dengan pertumbuhan belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp 1.059,3 triliun. Dengan kombinasi realisasi subsidi, kompensasi, serta belanja pusat yang meningkat, pemerintah berharap strategi menjaga daya beli dapat berjalan beriringan dengan stabilitas program.
