jurnalistik.co.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mengakhiri kemiskinan ekstrem melalui paket kebijakan yang menyasar masyarakat pada kelompok miskin ekstrem hingga rentan miskin, yakni mereka yang berada pada desil 1 sampai desil 4.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026), Prabowo memaparkan bahwa pemerintah telah menjalankan 29 kebijakan terkait peningkatan kesejahteraan. Ia menyebut, seluruh program itu kemudian dikelompokkan ke dalam tiga kategori besar.
Kategori pertama adalah program penghapusan kemiskinan dengan target “0 persen kemiskinan”. Sementara itu, dua kategori lainnya mencakup program universal serta program afirmatif yang ditujukan untuk memperkuat perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok yang membutuhkan.
Kerangka penargetan bantuan dan dukungan pendidikan
Prabowo memulai paparannya dengan Program Keluarga Harapan (PKH) yang menargetkan 10 juta keluarga pada desil 1 sampai dengan desil 4. Ia menyampaikan besaran bantuan yang diterima keluarga-keluarga tersebut, serta kaitannya dengan skema layanan pendidikan.
“(Keluarga-keluarga itu) menerima antara Rp75.000 sampai Rp250.000 per bulan. Sekolah Rakyat, anak-anak dari desil yang paling miskin, total yang diterima itu Rp4 juta per bulan. Kartu Indonesia Pintar, 1,2 juta mahasiswa dibantu biaya hidup Rp800.000 sampai Rp1,4 juta per bulan,” kata Presiden di hadapan para anggota Kabinet Merah Putih dan pejabat-pejabat negara, dikutip dari Antara.
Selain itu, Prabowo menjelaskan mekanisme bantuan pendidikan melalui Uang Kuliah Tunggal (UKT) serta Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa. Ia menegaskan UKT dibantu dan langsung ditujukan ke perguruan tinggi, sementara PIP diperuntukkan bagi peserta didik pada desil 1 sampai desil 4.
“Uang Kuliah Tunggal (UKT) dibantu, langsung dibayar ke PT (perguruan tinggi). Program Indonesia Pintar, 22.100.000 siswa dari desil 1, 2, 3, 4, yang paling bawah. Jadi, keberpihakan kita kepada orang miskin luar biasa,” ujar Presiden.
Prabowo juga menyampaikan rincian dukungan yang tercantum dalam daftar program dukungan kesejahteraan Tahun 2026. Untuk pendidikan, tercatat antara lain: Sekolah Rakyat dengan 44.635 siswa dari keluarga desil 1-2 yang menerima bantuan Rp4.000.000 per siswa per bulan; Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah untuk 1.200.000 mahasiswa yang dibebaskan dari biaya UKT karena dibayarkan negara langsung ke perguruan tinggi, dengan bantuan biaya hidup Rp800.000 sampai Rp1.400.000 per bulan.
Berita Terkait
Program Indonesia Pintar (PIP) juga disebut menargetkan 22.100.000 siswa dari desil 1-4 dengan besaran bantuan Rp37.500 sampai Rp150.000 per bulan. Di jalur layanan kebutuhan pokok, pemerintah mencantumkan Kartu Sembako untuk 18.250.000 keluarga pada desil 1-5 dengan bantuan Rp200.000 per bulan.
Penguatan layanan kesehatan dan skema bantuan untuk kebutuhan sehari-hari
Pada sektor kesehatan, Prabowo menyampaikan bahwa Jaminan Kesehatan Nasional telah diberikan kepada 96.800.000 orang. Ia mengaitkan angka tersebut dengan skalanya yang dinilai jauh lebih besar dibanding rujukan negara lain.
“Nyaris 100 juta, 20 kali lebih besar dari (penduduk) Singapura, 3,5 kali lebih besar dari Malaysia, kita beri jaminan,” kata Prabowo.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga menyebut bantuan pemerintah yang mencakup berbagai bentuk subsidi dan kompensasi. Daftar yang dipaparkan mencakup subsidi LPG, subsidi solar, kompensasi Pertalite, subsidi dan kompensasi listrik, diskon tarif kereta api, diskon tarif angkutan laut, serta bantuan pangan.
Prabowo kemudian menyinggung bantuan pangan dalam bentuk komoditas dan durasi pemberian. Ia menyebutkan parameter bantuan beras dan minyak goreng, sekaligus cakupan penerima yang ditujukan pada keluarga desil 1 sampai dengan desil 4.
“Bantuan pangan, 10 kilogram beras, 2 liter minyak goreng untuk 3 bulan, 33,24 juta keluarga di desil 1, 2, 3, 4. Tunjukkan negara mana seperti kita? Pasti ada yang lebih hebat, pasti, tetapi untuk bangsa Indonesia, not bad-lah. Jangan anggap enteng kita terus, we are strong, we are rich, and we will be richer .”
Pemaparan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kebijakan yang, menurut Prabowo, ditujukan langsung untuk mendorong pemulihan kesejahteraan kelompok miskin ekstrem hingga rentan miskin. Ia memposisikan paket 29 kebijakan itu sebagai upaya terstruktur melalui kombinasi program penghapusan kemiskinan, program universal, dan program afirmatif.
Dengan menyebutkan besaran bantuan, jumlah penerima, dan cakupan program di bidang pendidikan, kesehatan, hingga subsidi dan kompensasi, Presiden ingin menunjukkan gambaran skema perlindungan yang berlangsung melalui berbagai jalur—mulai dari dukungan langsung kepada keluarga penerima hingga penguatan layanan yang dapat dirasakan secara luas.
