jurnalistik.co.id – Dari kawasan Pentland Hills dekat Edinburgh hingga pusat-pusat kota terbesar di Inggris Raya, kemunculan remaja bermasker balaclava yang melaju dengan sepeda dan skuter listrik kian sering terlihat. Kehadiran mereka dilaporkan membuat warga merasa terganggu, panik, bahkan dalam beberapa kasus berujung kematian.
Insiden di Pentland Hills berangkat dari unggahan seorang warga di media sosial. Dalam ceritanya, kuda di sekitar lokasi tampak tersentak ketika sekelompok anak muda—identitasnya disamarkan dengan balaclava hitam—tiba-tiba melaju dengan sepeda atau skuter listrik secara ilegal di jalur pejalan kaki.
Di hari kejadian itu, polisi menyebut tidak ada korban jiwa. Namun, otoritas dan berbagai pihak memperingatkan, insiden serupa tidak selalu berakhir tanpa luka atau tragedi.
Beberapa bulan sebelumnya, pengadilan menayangkan rekaman dashcam yang memperlihatkan momen seorang pria bertopeng berusia 18 tahun mengendarai motor listrik menabrak seorang perempuan di penyeberangan pejalan kaki di Sunderland. Gloria Stephenson, 86, meninggal dunia di tempat kejadian.
Pada putusan tersebut, pengendara—Billy Stokoe—dinyatakan telah mengonsumsi cannabis serta menggunakan ponsel saat kecelakaan terjadi. Ia kemudian dijatuhi hukuman penjara lebih dari enam tahun atas menyebabkan kematian melalui pengemudian berbahaya.
Masalah utama: kendaraan ilegal dan modifikasi
Meski banyak orang sepakat praktik e-bike dan skuter listrik ilegal adalah persoalan yang terus membesar, jawabannya tidak bisa tunggal. Salah satu fokusnya adalah cara kerja aturan bagi kendaraan yang benar-benar legal.
Istilah e-bike sering dipakai secara longgar untuk berbagai jenis kendaraan. Secara ketat, e-bike merujuk pada electrically assisted pedal cycle (EAPC), yakni sepeda dengan motor listrik yang membantu saat pengendara mengayuh.
Dalam ketentuan hukum, motor harus berhenti bekerja ketika kecepatan mencapai 15.5mph (25km/h), dan daya kontinu dibatasi hingga 250 watt. Di lapangan, batas ini disebut dapat diakali melalui “tuning kits” atau peretasan perangkat lunak yang membuat sepeda mampu melaju jauh lebih cepat—kadang lebih dari 40mph.
Pencarian cepat di pasar daring memperlihatkan berbagai modifikasi yang dipromosikan terbuka. Salah satunya berupa handel gas model sepeda motor (motorbike-style twist grip throttles) yang memungkinkan pengendara mempercepat tanpa mengayuh.
Selain itu, ada pula electric dirt bikes buatan pabrikan seperti Sur-Ron yang secara tampilan menyerupai sepeda gunung, tetapi bisa melaju sekitar 50mph. Modifikasi lebih lanjut disebut dapat mendorong kecepatannya hingga 70mph atau lebih.
Berbeda dari e-bike legal, kendaraan seperti ini memerlukan lisensi dan asuransi untuk digunakan di ruang publik maupun di jalan raya. Pada saat yang sama, e-scooter juga menjadi sorotan karena popularitasnya, padahal saat ini e-scooter tidak boleh dikendarai di jalan umum atau trotoar—kecuali di zona sewa tertentu.
Upaya penyitaan dan pendekatan berbasis unit khusus
Yang sering membuat tindakan tegas dianggap relevan adalah biaya perangkat tersebut. Nilai kendaraan bisa berkisar dari beberapa ratus hingga ribuan poundsterling, sementara modifikasi tambahan dapat menambah ratusan poundsterling lagi. Penyitaan dan pemusnahan menjadi bentuk sanksi yang diharapkan memberi efek jera.
Sejumlah perubahan hukum yang diperkenalkan musim panas ini memberi polisi di Inggris dan Wales wewenang lebih besar untuk menyita kendaraan ilegal tanpa perlu peringatan formal. Kebijakan ini diterapkan ketika kendaraan digunakan secara antisosial.
Di Skotlandia, menteri menyatakan dukungan untuk meningkatkan kewenangan penyitaan polisi. Mereka juga menekankan bahwa sepeda tetap dapat disita dalam situasi tertentu, meskipun kerangka kekuasaannya belum serupa di semua aspek.
Pengejaran pelaku juga memiliki tantangan tersendiri. David Kennedy dari Scottish Police Federation menilai, menangkap suspek sulit karena kejahatan ini memberi peluang pelarian cepat dan sangat lincah.
Ia menambahkan bahwa mobil patroli dapat dengan mudah menghindar dengan cara berbelok ke gang sempit atau menerobos pembatas jalan. “These individuals on these bikes will come up one-way streets the wrong way so there’s no way a police officer in a car or even on a motorbike would be safe to follow them,” kata Kennedy.
Sejumlah kepolisian merespons dengan membentuk unit khusus yang didukung drone. Di wilayah London bagian dalam, Metropolitan Police menyiapkan armada 25 motor dirt Sur-Ron, yang sebagian didanai menggunakan hasil dari proceeds of crime money.
Dalam penindakan yang menargetkan pencurian ponsel—yang di London sering melibatkan sepeda atau kendaraan sejenis—pihak kepolisian mengklaim upaya tersebut membantu menurunkan jumlah pelanggaran sebesar 13,000 dalam setahun.
Untuk strategi lain, beberapa pasukan menggunakan drone guna melacak pengendara e-bike ilegal tanpa melakukan pengejaran berisiko. Petugas memantau suspek dari atas, lalu rekan mereka diarahkan untuk bergerak mendekat dengan berjalan kaki guna menyita dan menangkap.
Berita Terkait
Di Devon dan Cornwall, polisi juga dilaporkan menggunakan SmartWater. Produk penanda forensik ini mengandung kode kimia unik yang dapat terlihat menggunakan sinar ultraviolet.
Menutup wajah: balaclava, masker, dan konsekuensi di ruang publik
Salah satu aspek yang paling mengkhawatirkan dari penyalahgunaan e-bike adalah cara mereka menutupi identitas. Banyak pengendara mengenakan balaclava hitam atau “ballys”, baik sebagai upaya praktis menyembunyikan diri maupun bagian dari subkultur.
Debat soal kesesuaian mengenakan balaclava di ruang publik melebar ke isu perilaku antisosial, tindak kejahatan, hingga sebagian aksi terkait isu imigrasi. Kendati demikian, pembahasan itu bertemu pada pertanyaan: bagaimana menangani tanda-tanda serupa yang berpotensi membahayakan warga lain.
Di Nottingham, pembatasan yang diperkenalkan pekan ini melalui Operation Reclaim memberi polisi dan petugas dewan kekuasaan untuk memerintahkan orang melepas penutup wajah. Aturan tersebut disertai denda tetap sebesar £70, dengan pengecualian untuk alasan religius, medis, serta alasan sah tertentu lainnya.
Kennedy menilai masih ada “more to do” soal penutup wajah. Ia juga mengingatkan penegakan yang terlalu lokal bisa membuat remaja berpindah tempat. Dalam keterangannya ia berkata, “If you are on an e-bike and you are wearing a face covering, the concern I have got is you are not wearing a helmet,” lalu menambahkan, “I don’t see many people travelling about the city centre on e-bikes wearing helmets.”
Menyasar orang tua, pedagang, dan celah di proses pembelian
Selain mengejar pengendara, ada pula gagasan untuk menekan akar masalah lebih awal, termasuk peran orang tua dan cara kendaraan dijual. Sebagian orang berpendapat banyak orang tua tidak menyadari bahwa membiarkan anak menggunakan e-bike atau e-scooter ilegal secara sengaja dapat berujung denda atau poin pada lisensi mengemudi.
Dalam hukum yang berlaku, e-scooter hanya dapat digunakan secara legal di tanah pribadi. Pengecualian yang disebutkan berada pada sejumlah zona uji sewa, dan semuanya berada di Inggris.
Untuk e-bike yang legal secara electrically assisted pedal cycle, pengendara minimal harus berusia 14 tahun. Namun, setiap modifikasi ilegal membuat sepeda dianggap sebagai kendaraan bermotor/moped yang memerlukan pendaftaran, SIM, pajak, dan asuransi.
Bila seseorang di bawah 18 tahun dihentikan polisi, orang tua dapat berpotensi dituduh “causing or permitting” pelanggaran mengemudi. Dalam skenario itu, kemungkinan hukumannya mencakup denda hingga £300 dan enam poin.
Kennedy juga mengingatkan konsekuensi pada pengendara yang bahkan belum cukup umur untuk mengemudi. Poin dapat ditambahkan pada apa yang disebut “ghost licence”, yang kelak bisa dialihkan ke provisional saat mereka memenuhi syarat usia untuk mengajukan.
Argumen lain menekankan perlunya pembenahan di titik penjualan. Langkah yang dimaksud dapat berupa peringatan yang lebih jelas tentang aturan, hingga skema informasi pembeli dan pendaftaran yang bersifat wajib. Tujuannya adalah memudahkan polisi menelusuri kendaraan yang digunakan untuk tindak kejahatan atau perilaku antisosial.
Menurut laporan BBC, tahun lalu sebuah penyelidikan lintas partai di Westminster meminta tindakan untuk menutup “legal loophole” yang memungkinkan kendaraan ilegal dijual dengan dalih pemakaian off-road. Anggota parlemen juga menyarankan marketplace daring bertanggung jawab atas produk berbahaya seperti modification kits yang dijual melalui platform mereka.
Mencari ruang alternatif bagi remaja
Di sisi lain, ada pendekatan yang tidak hanya berfokus pada penindakan. Kemarahan publik terhadap perilaku remaja bukan hal baru dan bahkan mendahului hadirnya e-bike. Sejarawan, misalnya, menemukan teks yang mengeluhkan menurunnya standar sejak 4,000 tahun lalu di Mesopotamia kuno.
Sejumlah pihak berpendapat “e-bike scourge” bisa jadi manifestasi terbaru dari persoalan lama. Alih-alih hanya mendemonisasi “bally boys”, mereka menyarankan pentingnya memahami kebosanan dan frustrasi yang menjadi bagian dari tren.
Di Aberdeen, selain penegakan oleh polisi, sebuah pusat gokart dilaporkan menawarkan sesi gratis bagi pengendara e-scooter dan e-bike. Program ini dimaksudkan agar mereka bisa berkegiatan di lingkungan yang legal dan lebih aman.
Pertanyaan besarnya: apakah skema semacam itu mampu memberi dampak saat penyalahgunaan sudah meluas. Latar yang disinggung adalah penurunan layanan jangka panjang untuk anak muda, ditambah tekanan finansial pada otoritas lokal dan lembaga yang selama ini mendukung.
Laporan dari YMCA tahun lalu menyebut layanan pemuda yang didanai dewan di Inggris dan Wales kehilangan lebih dari £1bn sejak 2010. Dalam periode itu, ratusan klub pemuda tutup dan posisi pekerja pemuda menghilang. Youth Scotland, dengan mengutip riset dari Unison, menggambarkan kondisi yang serupa.
Pada akhirnya, baik jawaban itu berupa drone, unit polisi khusus, atau penciptaan cara yang lebih positif bagi remaja mengisi hari, benang merah yang disebut adalah perlunya “fresh thinking” dan—agak yang paling menantang—tambahan sumber daya.
