jurnalistik.co.id – Asosiasi Pertambangan Indonesia (API) atau Indonesian Mining Association (IMA) meminta pemerintah memberi panduan yang lebih jelas dalam proses transisi kebijakan tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia. Permintaan itu disampaikan di tengah kebutuhan industri untuk memastikan kegiatan usaha tetap berjalan tanpa gangguan dalam masa perubahan kebijakan.
Direktur Eksekutif API-IMA, Sari Esayanti, menegaskan bahwa kejelasan menjadi hal penting agar proses negosiasi yang krusial bagi perusahaan tidak terhambat. Menurut dia, negosiasi tersebut harus tetap bisa berjalan karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan perusahaan dan kestabilan pasar.
“Dibutuhkan kejelasan agar proses negosiasi yang krusial bagi perusahaan dapat tetap berjalan untuk keberlanjutan perusahaan dan menjaga kestabilan pasar,” ujar Sari dalam keterangan tertulis, Senin (25/5/2026).
IMA menempatkan isu ini sebagai bagian dari kebutuhan yang lebih besar di sektor pertambangan. Sebagai sektor vital yang mendukung perekonomian nasional, industri ini menurut IMA memerlukan kepastian dalam pelaporan dan keterlibatan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM. Kepastian tersebut dipandang penting agar perubahan tata kelola tidak menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan di lapangan.
Dalam pandangan IMA, transisi kebijakan ekspor komoditas sumber daya alam strategis tidak cukup hanya diumumkan, tetapi juga perlu dijelaskan secara rinci agar seluruh pihak yang terlibat memahami alur kerja baru. Tanpa panduan yang terang, perusahaan akan menghadapi risiko dalam mengatur proses bisnis yang selama ini sudah berjalan berdasarkan skema yang ada.
Karena itu, IMA menilai peran Ditjen Minerba tetap penting untuk memastikan bahwa proses pelaporan dan koordinasi berjalan sesuai kebutuhan industri. Bagi pelaku usaha pertambangan, keterlibatan otoritas yang jelas memberi pegangan dalam menjalankan kewajiban administratif sekaligus menjaga ritme kegiatan perdagangan.
Kontrak jangka panjang
Selain menyoroti panduan transisi, IMA juga menegaskan pentingnya penghormatan terhadap kontrak jangka panjang yang sudah ada. Hal itu mencakup pula penjualan jangka pendek yang selama ini menjadi bagian dari aktivitas bisnis pelaku industri.
Bagi IMA, kontrak bukan sekadar dokumen administratif, melainkan dasar yang memberi kepastian bagi jalannya usaha. Karena itu, perubahan tata kelola ekspor perlu diselaraskan dengan kontrak-kontrak yang telah berjalan agar tidak mengganggu keberlangsungan bisnis.
Pelaku industri, kata IMA, mengandalkan kejelasan dan konsistensi dalam kontrak untuk menjaga keberlangsungan bisnis sekaligus melindungi investasi yang sudah dilakukan. Dalam konteks transisi kebijakan, kepastian seperti ini menjadi salah satu faktor utama yang menentukan apakah pelaku usaha dapat menyesuaikan diri dengan mulus atau justru menghadapi hambatan baru.
IMA menempatkan kebutuhan tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pasar. Jika proses transisi dibuat terlalu samar, maka perusahaan bisa kesulitan membaca langkah yang harus diambil, sementara pasar juga berisiko menghadapi ketidakpastian. Karena itu, kejelasan aturan dinilai sama pentingnya dengan arah kebijakan itu sendiri.
Kepastian bagi keberlanjutan usaha
Dengan menekankan perlunya panduan yang lebih terang, IMA pada dasarnya meminta agar transisi tata kelola ekspor tidak mengganggu operasional industri pertambangan. Kejelasan dipandang sebagai prasyarat agar perusahaan tetap dapat menjalankan negosiasi, memenuhi kebutuhan pelaporan, dan menjaga hubungan bisnis yang telah dibangun.
Poin lain yang ditegaskan IMA adalah bahwa perubahan kebijakan sebaiknya tetap memberi ruang bagi kontrak yang telah berjalan. Bagi pelaku usaha, penghormatan terhadap kontrak jangka panjang maupun penjualan jangka pendek menjadi landasan agar bisnis tetap berlangsung dan investasi yang sudah tertanam tidak kehilangan kepastian.
Dalam keterangan yang sama, Sari menutup penjelasannya dengan menegaskan kembali pentingnya konsistensi bagi dunia usaha. Sikap itu mencerminkan harapan agar proses transisi tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis dapat berjalan lebih jelas, lebih terukur, dan tetap memperhatikan keberlangsungan industri yang selama ini berkontribusi pada perekonomian nasional.
