jurnalistik.co.id – Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI), Anggoro Eko Cahyo, mengungkapkan pembahasan internal mengenai rencana peningkatan porsi saham beredar di publik untuk BRIS hingga mencapai 15%.
Menurutnya, opsi peningkatan free float tersebut disiapkan oleh BSI, namun keputusan akhir mengenai skema yang akan ditempuh berada di tangan pemegang saham mayoritas, yakni Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia).
Anggoro menyatakan saat ini porsi free float emiten berkode BRIS masih berada di kisaran 9,33%. Angka itu masih jauh dari ketentuan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), yakni minimal 15%.
Bursa, lanjut Anggoro, menargetkan 75% emiten di pasar modal memenuhi ketentuan free float minimum 15% pada tahun pertama penerapan aturan baru tersebut. Target ini diposisikan sebagai tonggak awal dalam skema penahapan yang berlangsung hingga tiga tahun ke depan.
Dalam penahapan tersebut, tujuan yang ingin dicapai adalah memperkuat struktur pasar dan meningkatkan likuiditas. Dengan demikian, penguatan tidak dilakukan sekaligus, melainkan bertahap sesuai mekanisme implementasi yang disusun otoritas dan bursa.
Anggoro menambahkan bahwa pembahasan opsi peningkatan free float telah dilakukan perseroan, tetapi rincian opsi yang akan dipilih tidak dapat diputuskan oleh manajemen. Ia menegaskan manajemen lebih berperan pada eksekusi setelah pemegang saham menentukan pilihan.
“Ya tentu kita bisa dengan Danantara, itu kan call -nya ada di pemegang saham kan. Kita lebih kepada mengikuti saja pengembangan saham mau pakai opsi yang mana. Tetapi kita tentu saja sudah membahas beberapa opsi. Tetapi itu kan pemegang saham lah yang punya call . Kita kan lebih pada ya sama eksekusinya saja,” ujar Anggoro saat ditemui di kantor pusat BSI, Jakarta Selatan, Rabu (1/7/2026).
Sebelum keputusan skema ditetapkan, struktur kepemilikan BRIS juga menjadi faktor penting. Berdasarkan data pemegang saham BRIS per 17 Juni 2026, kepemilikan masih didominasi bank-bank BUMN.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) tercatat sebagai pemegang saham terbesar dengan kepemilikan 23,74 miliar saham atau setara 51,47%. Selanjutnya, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) menguasai 10,72 miliar saham atau 23,24%, sedangkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) memiliki 7,09 miliar saham atau 15,38%.
Selain tiga bank BUMN tersebut, terdapat Employees Provident Fund Board yang menguasai 531,88 juta saham atau sekitar 1,15%. Dengan komposisi itu, sekitar 90% saham BRIS masih berada di tangan pemegang saham utama.
Anggoro menilai, kondisi tersebut membuat ruang untuk menaikkan porsi saham beredar di publik hingga 15% bergantung pada keputusan para pemegang saham pengendali. Karena itu, pilihan skema yang memungkinkan peningkatan free float menjadi kewenangan Danantara, sementara BSI menyelaraskan pelaksanaan sesuai arah yang ditetapkan.
Dengan penguatan free float melalui penahapan, skema yang dipilih diharapkan dapat membantu pencapaian target yang dijalankan regulator dan bursa. Pada akhirnya, implementasi akan ditentukan oleh pemegang saham, sementara manajemen menyiapkan langkah eksekusi setelah keputusan tersebut diambil.
Melalui rencana peningkatan free float tersebut, arah kebijakan diarahkan untuk menyesuaikan pasar agar memenuhi standar yang ditetapkan OJK dan BEI. Dalam konteks penahapan, bursa dan otoritas menekankan implementasi yang berjalan bertahap, sehingga perubahan pada struktur saham beredar dapat diikuti secara terukur sampai periode tiga tahun ke depan.
Di sisi lain, dominasi kepemilikan BRIS pada pemegang saham utama membuat skema yang dipilih tidak bisa dilepaskan dari keputusan para pengendali. Dengan kondisi sekitar 90% saham berada di tangan pihak-pihak pengendali, BSI menempatkan diri pada peran penyiapan dan penyelarasan opsi, sementara langkah eksekusi baru akan mengikut setelah Danantara menentukan pilihan untuk mencapai porsi free float yang ditargetkan.
