jurnalistik.co.id – Selama lebih dari tujuh dekade, tatanan nuklir global menyimpan kontradiksi yang sulit dijelaskan dalam kerangka hukum internasional: Israel beroperasi sebagai entitas yang memiliki persenjataan nuklir canggih, namun tidak mengikuti rezim non-proliferasi yang selama ini dipakai untuk menahan penyebaran senjata. Dalam narasi yang mengemuka, pengecualian itu diduga dibiarkan oleh komunitas internasional, terutama kekuatan Barat.
Israel, menurut semua perkiraan yang kredibel, memiliki sekitar 400 senjata nuklir. Masalahnya bukan pada jawaban atas “apakah” kepemilikan itu ada, melainkan pada “mengapa” pengecualian terhadap aturan utama tetap menjadi normal yang diterima dalam praktik kebijakan global.
Kontrak utama non-proliferasi yang diacu melalui Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dan inspeksi Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA tidak pernah menjadi bagian dari posisi Israel. Entitas tersebut, sebagaimana digambarkan, juga mempertahankan kebijakan ambiguitas yang disengaja—yang dikatakan tidak lagi menjadi rahasia, tetapi justru diperlakukan sebagai hak istimewa yang diakui secara terbuka.
Di balik sikap diam yang digambarkan berlangsung bertahun-tahun, muncul pertanyaan tentang dampaknya terhadap stabilitas kawasan, hukum internasional, serta kredibilitas seluruh rezim non-proliferasi. Ketika sebuah anomali dibiarkan terus hidup, sistem yang seharusnya menahan proliferasi justru menghadapi risiko kegagalan secara menyeluruh.
Dalam penjelasan yang dipaparkan, kegagalan sistemik itu tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh kenyamanan geopolitik, adanya pengaruh jaringan lobi yang tidak proporsional, serta cara pandang pasca-kolonial yang masih membedakan antara entitas nuklir yang “dapat diterima” dan yang “tidak dapat diterima”. Pembeda semacam itu kemudian berujung pada standar ganda yang memengaruhi pilihan kebijakan negara-negara besar.
Lebih jauh, disebutkan bahwa standar ganda tersebut berakar pada perlindungan yang diberikan oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Dalam kerangka tuduhan yang sama, AS dan Prancis dianggap membantu pengembangan program nuklir rahasia, sehingga keduanya turut memikul tanggung jawab atas perilaku menyimpang rezim.
Menjelang awal pekan ini, utusan Iran untuk organisasi internasional di Wina juga disebut telah memperingatkan bahwa kepemilikan senjata nuklir oleh Israel serta penolakannya untuk bergabung dengan NPT merupakan salah satu tantangan paling serius terhadap kredibilitas rezim pelucutan senjata dan non-proliferasi nuklir global. Pernyataan ini menegaskan bahwa persoalan yang dipersoalkan bukan sekadar teknis, tetapi menyangkut ketertiban tata kelola global.
Berita Terkait
Program yang dikaitkan dengan keterlibatan pihak Barat
Sejumlah penjelasan yang dirujuk menyatakan bahwa program nuklir Israel tidak muncul dari ruang hampa, melainkan dibangun dengan teknologi dan keterlibatan pihak Barat. Disebutkan bahwa pada tahun 1952, Israel mendirikan Komisi Energi Atomnya yang dipandang meletakkan dasar bagi salah satu usaha nuklir paling maju.
Bagian ini juga mengaitkan pembangunan program tersebut dengan konteks wilayah, yakni Gurun Negev. Disebutkan pula rujukan berasal dari Press TV, yang menempatkan narasi keterlibatan eksternal sebagai salah satu unsur awal pembentukan kapasitas nuklir.
Dengan menyoroti asal-usul pembangunan program, argumentasi yang dibentuk kemudian mengarah pada pertanyaan yang lebih besar: apakah pengecualian terhadap Israel hanya dibiarkan karena pertimbangan politik tertentu, atau secara aktif dirawat melalui penggunaan institusi tata kelola global sebagai alat untuk menghadapi pihak-pihak yang menentang status quo.
Dalam garis besar, penggambaran ini menekankan bahwa kemunafikan struktural tidak hanya memungkinkan pengecualian, tetapi juga membentuk cara institusi internasional beroperasi dalam praktik. Ketika sistem yang seharusnya menegakkan prinsip universal bergerak selektif, rezim non-proliferasi kehilangan konsistensi yang menjadi dasar kepercayaannya.
Persis di titik itulah persoalan kredibilitas menjadi inti pembahasan. Jika dunia terus memperlakukan standar ganda sebagai sesuatu yang dapat diterima, maka pesan yang ditinggalkan untuk berbagai negara dan kawasan akan bergeser: aturan tidak lagi dipatuhi secara merata, melainkan bergantung pada posisi politik dan hubungan strategis.
Ujung dari perdebatan tersebut, sebagaimana diarahkan dalam teks sumber, adalah kebutuhan untuk mengungkap kemunafikan struktural yang membiarkan pengecualian nuklir Israel berlangsung. Bagi pendukung pandangan ini, pengungkapan semacam itu diperlukan agar konsekuensi terhadap stabilitas kawasan, kepatuhan pada hukum internasional, serta masa depan kredibilitas rezim non-proliferasi tidak terus dibiarkan menjadi “pengetahuan yang diketahui semua orang” tanpa perubahan.
