jurnalistik.co.id – Teheran membantah klaim Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance bahwa Iran akan mengizinkan inspektur nuklir kembali masuk ke negara itu, setelah putaran pertama pembicaraan AS–Iran di Swiss. Penyangkalan itu muncul ketika pernyataan kedua pihak masih saling bertentangan terkait isu inspeksi nuklir.
Menurut Vance, pembahasan dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) bisa mulai berlangsung “as soon as [Monday]”. Ia juga mengatakan proses tersebut diharapkannya mulai “at a minimum this week”, sambil menambahkan bahwa percakapan dengan para inspektur “could happen as soon as today”.
Namun, Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan Tehran membuat “no new commitments” terkait inspeksi nuklir. Juru bicara kementerian itu, Esmaeil Baqaei, menyampaikan tidak ada rencana untuk mengizinkan inspektur mengakses lokasi-lokasi yang dibom AS dan Israel tahun lalu.
Baqaei menegaskan setiap bentuk keterlibatan dengan inspektor PBB akan berjalan “under existing procedures set by Parliament and the Supreme National Security Council”. Pernyataan itu menempatkan Iran pada posisi bahwa tidak ada perubahan komitmen baru di bidang inspeksi.
Sementara itu, Presiden AS Donald Trump menyatakan AS telah “fully and completely agreed” untuk inspeksi, meski menyebut Iran “protestations and false statements to the contrary”. Trump juga menulis, “If they did not agree to this, there would be no further negotiations!”
Di tengah perdebatan soal akses inspektur, AS juga menjalankan pelonggaran sanksi sementara yang memungkinkan Iran menjual minyak dalam dolar AS untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun. Kebijakan itu diterbitkan melalui “emergency licence” yang memberi izin produksi, penjualan, dan pengiriman minyak mentah serta petrokimia Iran hingga 21 Agustus.
Langkah tersebut, menurut penjelasan dalam laporan tersebut, membuka akses transaksi perbankan, asuransi, dan transportasi. Bantuan sanksi juga mengurangi kebutuhan jaringan kompleks yang selama ini dipakai Iran untuk menjual minyak.
Dalam pertukaran pesan publik, Sekretaris Keuangan AS Scott Bessent menyampaikan bahwa sebagai imbalan dari masa keringanan 60 hari, Teheran berkomitmen menjaga Selat Hormuz tetap terbuka serta mengizinkan inspektur nuklir IAEA kembali ke Iran. Pernyataan ini berbeda dengan garis besar yang disampaikan pihak Iran terkait tidak adanya komitmen baru.
Perdana pembicaraan di Bürgenstock, Swiss, dipimpin oleh mediator Qatar dan Pakistan. Dalam pernyataan bersama yang dirilis Senin, kedua mediator menyebut AS dan Iran menyetujui “a roadmap towards reaching a final deal within 60 days”, dan Vance menggambarkan perundingan sebagai telah meletakkan “a very good foundation”.
Vance menyebut tim kedua negara membahas pembukaan kembali Selat Hormuz serta “de-confliction for the regional ceasefire”. Mediator juga menyatakan pembentukan “a communication line” bertujuan menghindari insiden dan kesalahpahaman agar ada “safe passage for commercial vessels through the Strait of Hormuz”. Selain itu, mereka menyebut adanya kesepakatan pembentukan “de-confliction cell” antara AS, Iran, dan Lebanon untuk menghentikan operasi militer di Lebanon.
Untuk isu nuklir, konteks sejarahnya bermula dari perjanjian 2015 antara Iran dan enam kekuatan dunia, yakni AS, China, Prancis, Rusia, Jerman, dan Inggris, yang membuka jalan bagi inspeksi IAEA di situs nuklir Iran. Pada masa pemerintahan pertama Trump, pada 2018, AS keluar dari kesepakatan tersebut dengan alasan itu “bad deal”.
Laporan tersebut juga mengungkap bahwa Iran sebelumnya sempat menangguhkan akses IAEA ke situs-situs yang dibom Israel dan AS selama perang 12 hari musim panas lalu. Bulan berikutnya, pengawas nuklir PBB menyatakan telah menarik para inspektor yang tersisa dari negara itu, sementara IAEA pada saat itu tidak memberi komentar segera.
Di sisi konflik regional, Menteri Luar Negeri Iran Seyed Abbas Araghchi menyebut bahwa ujian pertama yang sesungguhnya adalah Lebanon. Fighting antara Israel dan Hizbullah di Lebanon disebut mereda sejak Sabtu malam, dan sebuah gencatan senjata yang rapuh sedang bertahan saat perundingan memasuki tahap lanjutan.
Seiring negosiasi berlanjut, kelompok perundingan juga akan dibentuk untuk membahas tema seperti isu nuklir dan sanksi, sebagaimana dilaporkan media negara Iran pada Selasa. Di tengah dinamika itu, Iran dan AS tetap memperlihatkan perbedaan sikap mengenai apakah inspeksi nuklir akan kembali dilakukan sebagai bagian dari kesepakatan yang sedang dicari.
