jurnalistik.co.id – Israel mengumumkan rencana untuk memutus hubungan dengan pemimpin tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Langkah yang bersifat simbolis itu diambil sebagai bentuk protes setelah nama Israel dimasukkan ke dalam laporan tahunan mengenai kekerasan seksual di wilayah konflik.
Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menyampaikan sikap keras pemerintahnya dalam pernyataan pada Kamis (28/5) waktu setempat. Ia menegaskan bahwa Israel menolak keputusan tersebut dan mulai membekukan hubungan dengan kantor Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.
“Kami sudah selesai dengan Sekretaris Jenderal PBB yang satu ini,” tegas Danny Danon dalam pernyataannya. Ucapan itu menandai penolakan terbuka Israel terhadap laporan yang menempatkan negaranya dalam daftar hitam terkait kekerasan seksual di wilayah konflik.
Meski mengambil langkah pembekuan hubungan dengan kantor sekretaris jenderal, Israel tetap berstatus sebagai anggota PBB. Israel juga masih dapat berinteraksi secara terpisah dengan sejumlah badan di bawah naungan organisasi dunia tersebut di luar kantor sekjen.
Masuk ke dalam daftar hitam laporan kekerasan seksual disebut dapat membawa dampak negatif bagi negara anggota. Salah satu konsekuensinya berkaitan dengan partisipasi dalam misi penjaga perdamaian, sehingga status dalam laporan semacam itu memiliki bobot politik dan diplomatik yang besar bagi tiap negara yang tercantum di dalamnya.
Menanggapi situasi itu, juru bicara PBB Stephane Dujarric menegaskan bahwa pintu Sekretaris Jenderal tetap terbuka bagi perwakilan Israel. Ia juga menyampaikan bahwa PBB tetap ingin menjaga jalur komunikasi dengan seluruh pihak yang datang ke gedung tersebut.
“Pintu Sekretaris Jenderal secara kiasan maupun harfiah selalu terbuka bagi perwakilan dari misi Israel,” ujar Stephane Dujarric kepada para wartawan pada hari Kamis (28/5). “Kami ingin dapat berdialog dan berbicara dengan semua perwakilan yang berada di gedung ini.”
Pernyataan Israel dan respons PBB itu menunjukkan ketegangan yang muncul setelah nama Israel masuk daftar hitam dalam laporan tahunan terkait kekerasan seksual di wilayah konflik. Di satu sisi, Israel menilai langkah tersebut sebagai alasan untuk menghentikan hubungan dengan kantor Sekretaris Jenderal PBB. Di sisi lain, PBB tetap menegaskan pentingnya dialog dan komunikasi dengan semua perwakilan negara anggota, termasuk Israel.
Dengan demikian, protes Israel tidak mengubah status keanggotaannya di PBB, tetapi memperlihatkan jarak politik yang makin jelas antara pemerintah Israel dan kantor Sekretaris Jenderal PBB. Pada saat yang sama, PBB menegaskan bahwa ruang komunikasi masih terbuka, meski hubungan formal Israel dengan kantor Guterres kini dibekukan.
Langkah pembekuan hubungan itu memperlihatkan bahwa respons Israel lebih diarahkan sebagai penegasan sikap politik ketimbang pemutusan total dengan sistem PBB. Meski demikian, sinyal yang dikirim tetap kuat karena menyasar langsung kantor Sekretaris Jenderal, yang selama ini menjadi salah satu kanal utama komunikasi resmi di dalam organisasi internasional tersebut.
Di sisi lain, masuknya sebuah negara ke dalam daftar hitam laporan tahunan seperti ini bukan perkara kecil. Selain memengaruhi reputasi, penempatan tersebut juga dapat memunculkan konsekuensi praktis dalam hubungan dengan lembaga-lembaga PBB, terutama yang berkaitan dengan misi penjaga perdamaian. Karena itu, keberatan Israel tampak tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga terkait dengan dampak diplomatik yang bisa melekat lebih lama.
Sikap PBB yang tetap membuka pintu dialog menunjukkan bahwa organisasi itu tidak ingin hubungan sepenuhnya tertutup meski ketegangan meningkat. Pernyataan Stephane Dujarric menegaskan adanya upaya menjaga komunikasi tetap berjalan, setidaknya pada level perwakilan. Dengan keadaan seperti ini, perselisihan antara Israel dan kantor Sekretaris Jenderal PBB kini memasuki fase yang lebih kaku, namun belum sepenuhnya memutus ruang komunikasi formal di dalam gedung PBB.
