jurnalistik.co.id – Politikus Jerman Jens Spahn mengundurkan diri dari posisi pemimpin fraksi parlemen koalisi pemerintahan setelah muncul tuduhan bahwa tindakannya bertentangan dengan sikap politiknya. Penolakan publik dipicu oleh penggunaan ibu pengganti di luar negeri untuk memiliki seorang anak.
Spahn, yang berusia 46 tahun, dinilai tidak konsisten karena praktik surrogacy dilarang di Jerman. Ia sebelumnya menegaskan dukungannya terhadap larangan tersebut, namun kini terjerat perdebatan ketika kelahiran anak yang ia nantikan terjadi melalui jalur yang tidak dapat ditempuh di dalam negeri. Tuduhan “hipokrisi” itu datang dari politisi lintas partai, termasuk dari lingkungan politiknya sendiri.
Dalam pernyataan yang ia sampaikan, Spahn menyatakan bahwa kebahagiaan pribadinya tidak sejalan dengan jabatan politiknya. Ia menulis: “I have realised that my personal happiness – founding a family together with my husband and becoming a father – is not compatible with my political office.”
Perdana Menteri CDU, Friedrich Merz, menyebut keputusan Spahn sebagai langkah yang “right” dan “inevitable”. Merz juga menuliskan di media sosial bahwa: “Credibility is the highest asset in politics,” sebelum menyatakan ia akan memulai proses untuk menentukan pengganti Spahn.
Spahn sebelumnya mengumumkan pada awal pekan bahwa dirinya dan suaminya, Daniel Funke, telah menjadi orang tua. Pengungkapan itu langsung memicu sorotan karena keputusan mereka terkait surrogacy dilakukan di luar Jerman, sehingga sebagian pihak menilai Spahn mengabaikan batas yang ia dukung secara publik.
Di saat mengumumkan pengunduran dirinya pada Sabtu, Spahn menjelaskan bahwa keseimbangan antara keputusan pribadi dan ekspektasi politik semakin sulit dijalani. Ia menyatakan: “The balancing act between my private decision to have a child through surrogacy and the understandable expectations placed on me as Chairman of our parliamentary group has become greater than I anticipated,” serta menambahkan bahwa “the increasing relentlessness in public discourse” memberinya “deep pause for thought”.
Dalam bagian lain pernyataannya, Spahn juga menekankan pentingnya nada komunikasi yang tetap manusiawi. Ia menulis: “Despite all clarity and decisiveness regarding the issues, let us always remain human in our tone,”.
Berita Terkait
Sejumlah media Jerman melaporkan bahwa Alexander Hoffmann, yang memimpin fraksi parlemen Christian Social Union (CSU), akan mengambil alih tugas Spahn hingga seorang pengganti dipilih. Hoffmann berkomentar bahwa: “Jens Spahn’s decision deserves the utmost respect.”
Perdebatan ini juga terikat pada dasar hukum Jerman. Berdasarkan Embryo Protection Act tahun 1990, surrogacy di negara itu dapat dikenai hukuman hingga tiga tahun penjara atau denda. Walau begitu, aturan Jerman tidak otomatis menutup kemungkinan anak yang lahir melalui surrogacy di luar negeri untuk dibesarkan oleh orang tua yang direncanakan (intended parents).
Bagi banyak pasangan di Jerman—baik pasangan sesama jenis maupun heteroseksual—surrogacy di luar negeri menjadi opsi yang ditempuh karena prosedur itu tidak tersedia di dalam negeri. Pada Februari lalu, partai Spahn menandatangani sebuah resolusi yang menegaskan kembali dukungannya pada larangan praktik tersebut di wilayah Jerman. Dalam resolusi itu, disebutkan upaya mencegah munculnya model yang mengubah surrogacy menjadi mekanisme bisnis, dengan ungkapan: “commercial or neutral models that turn surrogacy into a business model”.
Para pengkritik mengaitkan kontroversi ini dengan jejak kebijakan Spahn sebelumnya. Ketika ia menjabat sebagai menteri kesehatan pada 2020, ia menolak seruan dari FDP untuk pelonggaran larangan surrogacy di Jerman. Selain itu, pada 2015 ia menulis bahwa: “as a gay man and a Christian I find it personally very hard to warm to the idea of a rented womb”.
Kontroversi itu juga merembet ke lingkungan internal CDU. Sebelum pengunduran diri Spahn, Daniel Peters, politisi CDU di negara bagian Mecklenburg-Western Pomerania, mengatakan kepada surat kabar Bild bahwa posisi Spahn “no longer tenable and he must resign”. Peters menilai sepenuhnya keliru bila Spahn dianggap mengesampingkan hukum Jerman, lalu membenarkan pilihan sikap berbeda antara kehidupan sebagai warga negara privat dan sikap dalam ruang politik partainya.
Di tingkat Uni Eropa, beberapa negara juga memberlakukan larangan serupa. Perancis, Spanyol, dan Italia termasuk dalam kelompok negara yang melarang surrogacy, yaitu praktik di mana seorang perempuan mengandung dan melahirkan atas nama pasangan yang tidak dapat memiliki anak sendiri.
Perkembangan hukum di Eropa pun menjadi latar penting dari perdebatan tersebut. Perancis, melalui Court of Cassation, memutuskan pada bulan ini bahwa bayi yang lahir dari ibu pengganti di luar negeri harus diakui secara hukum sebagai anak dari pasangan yang menjadi orang tua yang dituju. Sementara itu, Italia membuat surrogacy untuk warga negaranya ilegal pada 2024, mengikuti kebijakan yang didorong oleh pemerintahan sayap kanan Giorgia Meloni.
Dalam rangkaian peristiwa yang saling terkait, pengunduran diri Spahn menutup satu bab kontroversi yang sejak awal berpusat pada isu konsistensi. Bagi Merz, kredibilitas menjadi aset politik utama; bagi Spahn, tekanan perdebatan publik dan jarak antara pilihan pribadi dengan jabatan politis akhirnya membuatnya memutuskan mundur dari pos yang diembannya.
