jurnalistik.co.id – Riuh suara klakson terdengar bersahutan di sela aksi demonstrasi yang digelar aliansi mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Soloraya di Jalan Adi Sucipto, Karangasem, Kecamatan Laweyan, tepat di depan Gedung DPRD Solo pada Jumat (12/6/2026). Di tengah keramaian, sebagian pengendara memilih memperlambat laju kendaraan dan merespons tulisan yang terpasang pada poster.
Dalam aksi turun ke jalan tersebut, sejumlah mahasiswa membentangkan kertas poster berukuran besar yang menarik perhatian pengguna jalan. Poster itu memuat kalimat provokatif, “Bunyikan Klakson Kalau Muak Sama Kondisi Negara Jengkel Sama Pemerintah”.
Metode demonstrasi yang melibatkan klakson massal itu menciptakan suasana yang tidak sepenuhnya terpaku pada kerumunan di lokasi. Ridwan Nur Hidayat menyebut bahwa desain aksi tersebut juga diarahkan sebagai ajakan tidak langsung bagi lapisan masyarakat umum yang tidak bisa bergabung secara fisik dalam barisan massa.
Ridwan mengatakan bahwa pemantik aksi hari ini berangkat dari kegelisahan publik yang dinilai ikut merepresentasikan situasi ekonomi yang terus memburuk. Ia menilai respons spontan dari pengendara—yang sengaja menekan tombol klakson berkali-kali—mempunyai makna simbolis.
“Itu bukti untuk biar masyarakat yang hari ini mungkin sibuk kerja dan tidak bisa mengikuti aksi, bukti bahwa mereka juga cemas. Makanya kita membawa banner, kalau masyarakat kecewa dengan pemerintah bisa membunyikan klakson,” ujar Ridwan di sela-sela aksi unjuk rasa.
Menurut Ridwan, kekhawatiran itu berkaitan dengan kondisi makroekonomi negara yang dinilai tidak menentu. Ia menyoroti tren melemahnya nilai tukar rupiah yang disebut terus merosot tajam terhadap dollar Amerika Serikat (AS).
Ridwan menyampaikan, “Dollar sudah naik ke Rp 18 ribu, ini bukti kegagalan pemerintah,” dengan nada kecewa. Ia juga mengaitkan kritiknya pada pernyataan lawas Presiden Prabowo Subianto sebelum menjabat sebagai kepala negara.
Ia mengungkit narasi sebelumnya mengenai indikator keruntuhan suatu bangsa yang tercermin dari nilai mata uang. “Padahal Prabowo dulu pernah membuat statement sebelum menjabat presiden, dia menyampaikan ‘Keruntuhan negara itu pertama kali adalah nilai rupiah’. Tetapi pada saat ini, dia malah menyampaikan bahwa rakyat desa tidak butuh dollar, mohon maaf, itu kan kacau,” kata Ridwan.
Selain soal nilai tukar, Ridwan turut menyinggung kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi Pertamax. Ia menilai kebijakan fiskal tersebut membawa dampak domino terhadap ketersediaan stok Pertalite di tingkat hilir.
Ia menunjuk fenomena antrean kendaraan yang disebut mengular saat pengisian Pertalite di sejumlah SPBU Pertamina sebagai indikator yang dianggap menegaskan kondisi yang sedang terjadi. Dari pengamatan di lapangan, Ridwan menilai ketersediaan Pertalite menjadi masalah yang lebih nyata bagi masyarakat.
“Terkait dengan BBM yang naik. Kita melihat Pertalite yang subsidi memang tidak naik, tetapi apa? Saat ini banyak sekali Pertalite yang habis, Pertalite yang langka,” ucapnya. Ridwan menjelaskan temuan itu sebagai kondisi riil yang ditemukan selama proses perjalanan dan pemantauan di lapangan.
Ia menambahkan, “Banyak masyarakat yang antre sampai ratusan motor menunggu Pertalite. Ini membuktikan bahwa perekonomian kita benar-benar kacau,” kata Ridwan. Kalimat tersebut ia gunakan untuk menggambarkan situasi yang menurutnya paling dirasakan oleh kelas pekerja.
Dalam kesempatan itu, Ridwan juga menyampaikan bahwa draf tuntutan aksi demonstrasi hari ini menegaskan desakan kepada pemerintah pusat. Tuntutan tersebut secara khusus mendesak agar dua proyek strategis nasional (PSN) yang disebut menjadi andalan segera dihentikan.
Ridwan menyebut dua program yang didesak untuk dihentikan, yaitu program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Baginya, penekanan tuntutan tersebut merupakan respons atas kondisi yang dinilai berdampak langsung dan meluas ke kehidupan sehari-hari masyarakat.
Dengan mengusung poster ajakan membunyikan klakson, aksi di depan Gedung DPRD Solo akhirnya tidak hanya menjadi rangkaian unjuk rasa, tetapi juga ruang ekspresi publik. Gelombang respons pengendara yang menekan klakson berkali-kali diposisikan sebagai tanda bahwa kegelisahan yang dibawa demonstran turut dirasakan oleh banyak pihak di luar barisan aksi.
Keributan yang terjalin dari suara klakson bersahutan, poster yang dipasang di tepi jalur protokol, hingga pernyataan-pernyataan Ridwan, membentuk satu narasi keluhan yang berfokus pada ketidakpastian situasi ekonomi dan dampak kebijakan. Di tengah arus kendaraan di lokasi aksi, tuntutan untuk menghentikan MBG dan KDMP dibawa sebagai penutup dari penyampaian aspirasi pada hari itu.
