jurnalistik.co.id – Andy Burnham menyatakan pemerintahannya nanti akan membatalkan rencana penerbitan digital ID bagi seluruh warga dewasa Inggris. Keputusan itu, menurut juru bicara Burnham, diarahkan agar fokus bergeser ke kebutuhan harian masyarakat.
Langkah ini diumumkan setelah muncul rencana kebijakan baru terkait pengeboran minyak dan gas di Laut Utara. Kantor Burnham menyebut perubahan prioritas tersebut akan menempatkan pemerintah pada “the daily priorities facing people across the country”.
Di bawah pemerintahan Sir Keir Starmer, rencana digital ID sebelumnya juga sudah mengalami penyesuaian. Gagasan awal tentang kewajiban digital ID untuk pekerja di Inggris dilaporkan telah “watered down”, sebelum akhirnya rencana tersebut kini diberhentikan sepenuhnya.
Menurut pernyataan juru bicara Burnham, “time and resource that was going to be spent on a national ID scheme will go instead to where it’s most needed, such as helping with the cost of living”. Dengan kata lain, sumber daya yang semula dialokasikan untuk skema identitas nasional dialihkan demi isu biaya hidup dan urusan sehari-hari.
Otoritas publik juga mengaitkan kebijakan digital ID dengan sejumlah tujuan sebelumnya. Di periode Starmer, pemerintah berargumen sistem yang bersifat wajib bagi pekerja akan mempermudah penegakan terhadap pekerja migran yang bekerja secara ilegal, sekaligus mendukung modernisasi layanan negara.
Selain penindakan terhadap imigran yang bekerja tanpa izin, Starmer juga menyebut digital ID akan membantu warga membuktikan identitas untuk mengakses layanan penting dengan lebih cepat. Pemerintah ketika itu menilai proses verifikasi tidak lagi harus bergantung pada pencarian dokumen seperti tagihan utilitas.
Di sisi biaya, Office for Budget Responsibility (OBR) memperkirakan program tersebut menelan biaya sebesar £1.8 miliar selama tiga tahun. Namun, angka tersebut ditolak oleh Downing Street.
Perubahan arah kebijakan juga terjadi setelah penolakan publik. Pada Januari, pemerintah disebut mengubah pendekatan setelah hampir tiga juta orang menandatangani petisi parlemen yang menolak penerapan digital ID.
Kabinet Office kemudian memperkenalkan skema yang bersifat sukarela. Menteri Cabinet Office Darren Jones menyampaikan skema sukarela tersebut kelak dapat memungkinkan warga melakukan berbagai urusan, mulai dari mengelola pengasuhan anak hingga mengisi laporan pajak lewat aplikasi “one stop”.
Meski begitu, ketua Komite Urusan Dalam Negeri, Dame Karen Bradley, menyatakan pemerintah tetap tepat memperkenalkan digital ID. Namun, ia menilai peluncurannya berjalan buruk dan memicu kekhawatiran.
Berita Terkait
Dalam laporan komite yang merinci penyelidikan atas peluncuran dan perubahan kebijakan berikutnya, Dame Karen menyebut upaya menjelaskan rencana tersebut sebagai “nothing short of a fiasco”. Ia mengatakan situasi itu “raised fears of government over-reach into people’s lives”, yakni kekhawatiran adanya perluasan jangkauan negara ke kehidupan pribadi masyarakat.
Burnham akan menjadi perdana menteri setelah bertemu Raja Charles III pada Senin. Kantor Burnham menyebut salah satu langkah awal pemerintahannya adalah “put its focus where people need it right now”.
Menurut juru bicara, pembatalan digital ID berarti pengalihan sumber daya yang sudah disiapkan untuk skema itu menuju prioritas harian masyarakat. Dalam kerangka komunikasi tersebut, kebijakan identitas nasional tidak lagi diposisikan sebagai fokus utama.
Keputusan ini sekaligus muncul dalam rangkaian berita yang lebih luas tentang arah kebijakan Burnham. Sebelumnya diberitakan bahwa Burnham akan mengumumkan rencana untuk pengeboran minyak dan gas baru di Laut Utara setelah menjabat sebagai perdana menteri.
Partai Buruh, lewat manifesto 2024 yang dinyatakan akan diikuti oleh pemimpin terpilih, berjanji tidak akan menerbitkan izin baru. Janji tersebut menyertakan komitmen untuk menghormati izin yang sudah ada sebelumnya.
Detail rencana pengeboran yang akan diumumkan masih belum jelas. Meski demikian, pihak yang masuk pemerintahan disebut diharapkan tetap menunaikan komitmen manifesto tersebut.
Dengan demikian, kemungkinan Burnham akan menggarisbawahi langkah untuk mempercepat rencana pengeboran yang telah ada. Di Laut Utara, banyak izin minyak dan gas yang sempat disetujui dalam beberapa tahun terakhir disebut masih relatif belum dieksekusi karena beragam alasan.
Di sisi lain, reaksi dari pihak oposisi juga sudah muncul. Pemimpin Konservatif Kemi Badenoch memperingatkan rencana pemerintah yang disiapkan Burnham dengan menyebutnya “airy fairy” dalam sebuah wawancara untuk program Minggu bersama Laura Kuenssberg.
Dalam penilaian Badenoch, Burnham dituduh belum memahami apa yang menjadi prioritas negara. Ia juga menegaskan bahwa Inggris membutuhkan pemimpin yang siap mengambil keputusan sulit.
Perdebatan mengenai prioritas ini pada akhirnya berujung pada pilihan yang lebih luas: apakah sumber daya negara diarahkan terutama untuk skema identitas digital atau untuk kebutuhan yang disebut lebih mendesak bagi masyarakat. Bagi Burnham, opsi yang dipilih adalah membatalkan rencana digital ID dan menyalurkan anggaran serta waktu menuju agenda biaya hidup serta urusan harian warga.
