jurnalistik.co.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah Sumarno menanggapi viral temuan minyak goreng subsidi merek Minyakita yang diduga beraroma menyengat seperti minyak tanah atau solar. Menurutnya, Perum Bulog Jawa Tengah telah menindaklanjuti temuan tersebut dan seluruh produk yang sempat dikeluhkan masyarakat sudah ditarik dari peredaran.
Respons itu disampaikan Sumarno saat diwawancarai di Kompleks Gubernur Jateng, Rabu (1/7/2026). Ia mendorong evaluasi menyeluruh serta memperketat pengawasan distribusi bantuan pangan agar kejadian serupa tidak terulang.
Langkah Bulog setelah keluhan masyarakat
Sumarno memastikan penanganan sudah berjalan cepat sejak keluhan muncul. Ia menyebut produk yang bermasalah telah ditarik semua oleh pihak yang menyalurkan bantuan.
“Ini kan sudah ditindaklanjuti dari teman-teman Bulog ya, kemarin juga produk sudah ditarik semua,” ujar Sumarno.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan pengawasan di rantai pasok. Sumarno mengatakan koordinasi dengan Bulog dilakukan, lalu tindak lanjut diperluas untuk mencegah masalah serupa kembali terjadi di masa mendatang.
“Kami kemarin nyampaikan ke teman-teman Bulog. Saya sudah dapat laporan dari Menteri Bulog bahwa itu sudah ditarik dan tentu saja saya perbesar untuk pengawasan ya, pengawasan lebih lanjut supaya hal yang seperti itu tidak terulang lagi,” tuturnya.
Di sisi lain, Sumarno mengaku belum mengetahui secara pasti jumlah kuantitas produk yang diamankan kembali oleh Bulog Jawa Tengah. Namun, ia menegaskan seluruh produk bermasalah telah ditarik.
Hasil uji laboratorium menguatkan temuan
Sumarno menjelaskan keputusan penarikan tidak hanya berdasarkan keluhan, melainkan juga didukung hasil pengujian terhadap sampel. Ia menyebut ada kejanggalan pada sampel minyak goreng yang kemudian diputuskan untuk ditarik secara massal.
“Kalau jumlah saya belum dapat laporan secara totalnya berapa, tapi semua sudah ditarik. Jadi, pada waktu kejadian itu keluar di informasi, hari itu juga teman-teman Bulog sudah ke lapangan. Begitu dites, memang terjadi hal seperti itu, langsung dieksekusi untuk ditarik,” bebernya.
Disperindag mulai terima laporan sekitar 19 Juni 2026
Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jateng, Noval Nixmamara, menyampaikan Disperindag pertama kali menerima laporan aduan soal produk Minyakita berbau solar sekitar tanggal 19 Juni 2026.
Noval merinci, aduan yang diterima berasal dari beberapa wilayah di Solo Raya. Ia menyebut daerah tersebut meliputi Klaten, Wonogiri, serta Karanganyar.
“Kalau yang kami terima itu ada beberapa daerah di Solo Raya, di Klaten, Wonogiri, kemudian Karanganyar,” kata Noval.
Noval mengatakan Disperindag melakukan koordinasi intensif dengan Bulog sebagai lembaga penyalur bantuan pangan. Ia menyatakan, pos-pos penyaluran resmi Minyakita telah melakukan penggantian stok untuk produk yang dikaitkan dengan keluhan warga.
“Sudah ditarik melalui pos-pos penyaluran itu dan diganti dengan produk yang baru. Pihak perusahaan distributornya juga menarik produknya yang ditemukan terindikasi itu,” ujarnya.
Kronologi di Grobogan: warga mengembalikan hingga membakar
Sebelumnya, peristiwa di Grobogan menarik perhatian publik setelah warga mengembalikan paket bantuan minyak goreng ke balai desa. Warga Desa Kemadohbatur, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, mengembalikan paket bantuan Minyakita pada Senin (29/6/2026).
Selain mengembalikan kepada aparat desa, sebagian warga juga nekat membakar dan membuang minyak goreng tersebut. Mereka mengeluhkan cairan minyak goreng jatah bantuan mengeluarkan aroma menyengat mirip bahan bakar solar.
Lasiyem (45), warga setempat, menyampaikan produk yang diterimanya dalam kemasan 4 liter sangat tidak layak konsumsi karena dinilai memiliki kualitas buruk. Ia mengatakan produk itu diterima sepekan sebelum peristiwa viral terjadi.
“Warnanya keruh dan saat dimasak baunya solar,” kata Lasiyem saat ditemui.
Sumarno kemudian menindaklanjuti isu tersebut melalui penguatan pengawasan distribusi bantuan pangan di Jawa Tengah. Ia menegaskan hasil uji laboratorium menjadi dasar untuk memastikan adanya kejanggalan pada sampel, sehingga penarikan dilakukan lebih cepat dan lebih tegas.
Dengan adanya laporan dari masyarakat di berbagai wilayah, Disperindag juga menekankan koordinasi dengan Bulog agar mekanisme penyaluran berjalan dengan pengendalian yang lebih ketat. Noval menyebut penggantian stok dilakukan melalui pos-pos resmi dan melibatkan penarikan oleh pihak distributor terhadap produk yang ditemukan terindikasi.
Kasus ini memperlihatkan bagaimana respons lintas pihak—Pemprov Jateng, Bulog, hingga pengelola pos penyaluran—dijalankan setelah keluhan menyebar di ruang publik. Namun, Sumarno menekankan evaluasi dan pengawasan lanjutan tetap menjadi pekerjaan rumah agar kasus serupa tidak kembali terjadi pada penyaluran berikutnya.
