jurnalistik.co.id – Semarang, masa libur sekolah tahun ajaran 2026 dimanfaatkan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain menilai implementasi di lapangan, BGN juga menekankan perbaikan tata kelola hingga penentuan menu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Tengah.
Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN, Tengku Syahdana, mengatakan liburnya distribusi MBG selama liburan sekolah dinilai tepat untuk mengevaluasi program prioritas pemerintah pusat. Ia menyebut evaluasi tersebut dilakukan bersamaan dengan penajaman standar penyelenggaraan dan rantai pasok bahan baku MBG.
“Ini momentum kita karena pas waktunya juga liburan ya peserta didik. Tentu saja ini kita melakukan standarisasi tata kelola SPPG di seluruh Indonesia,” ujar Tengku. Pernyataan tersebut disampaikan setelah rapat koordinasi lanjutan tata kelola penyelenggaraan dan rantai pasok bahan baku MBG di Kantor Gubernur Jateng pada Jumat (19/6/2026) sore.
Evaluasi tata kelola, menu, dan mekanisme distribusi
Tengku menjelaskan evaluasi yang dijalankan menyoroti penguatan standar pelaksanaan program, termasuk penyesuaian menu dan mekanisme distribusi bahan pangan sesuai juknis pemerintah. Ia menekankan bahwa penataan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan lebih terukur dan seragam, terutama dalam pengelolaan SPPG.
Dalam penjelasannya, Tengku juga mengaitkan penyesuaian menu dengan kondisi pasokan komoditas. Ia menyampaikan bahwa surplus produksi telur membuat harga anjlok, sehingga perlu ada pengaturan agar implementasi program tetap menjaga stabilitas di tingkat pelaksana.
Menurut Tengku, Pemprov menerima laporan adanya pembelian telur oleh sejumlah pihak dengan harga yang lebih rendah dari harga acuan pemerintah (HAP). Untuk telur, HAP yang disebut adalah Rp 26.000 per kilogram, sedangkan untuk daging ayam Rp 35.000 per kilogram.
“Ini kita sampaikan kepada seluruh SPPG dan yayasan mitra, minimal dua kali menu dalam seminggu berbasis telur dan daging ayam,” katanya. Tengku juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut diharapkan menjaga kestabilan harga komoditas telur dan daging ayam yang menjadi salah satu bahan pangan utama dalam Program MBG.
“Harapannya dengan adanya intervensi ini secara psikologis di masyarakat itu bisa terkendali lagi harga seperti itu,” imbuhnya. Dengan demikian, BGN memposisikan evaluasi libur sekolah sebagai fase perbaikan, termasuk dalam upaya menguatkan pengendalian harga melalui ketentuan menu dan intervensi yang terarah.
BGN siap menindak SPPG yang tak patuh ketentuan harga
Lebih lanjut, Tengku menegaskan BGN tidak ragu menindak SPPG yang tidak mematuhi ketentuan harga dan melanggar tata kelola atau juknis yang telah ditetapkan. Ia menyebut bahwa bentuk sanksi dimulai dari surat peringatan hingga penghentian sementara atau suspend.
“Kalau SPPG tersebut tidak aware maka kita akan memberikan peringatan-peringatan bahkan sampai kita suspend,” tegas Tengku. Ia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini sejumlah SPPG telah disanksi akibat pelanggaran tata kelola, tetapi jumlah detailnya masih dalam pendataan nasional.
Dalam konteks pelaksanaan di Jawa Tengah, Tengku menyoroti agar seluruh pelaksana dan mitra memahami ketentuan yang berlaku, termasuk aturan terkait harga acuan dan pengelolaan distribusi bahan pangan. Dengan begitu, pelaksanaan MBG diharapkan tetap berjalan sesuai standar yang disepakati.
386 SPPG ditutup sementara karena IPAL belum memenuhi standar
Sebelum pembahasan evaluasi lebih jauh, disebutkan bahwa 386 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ditutup sementara. Penutupan tersebut dilakukan karena instalasi pengolahan air limbah (IPAL) belum memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah.
Satgas Percepatan MBG Jawa Tengah juga menyampaikan informasi tersebut. Sekretaris Satgas Percepatan MBG Jawa Tengah, Urip Sihabudin, mengatakan informasi didapat dari koordinator BGN Jawa Tengah.
“Data yang kami terima dari koordinator BGN Jateng itu ada 386 SPPG. Permasalahannya semuanya masalah IPAL yang belum memenuhi syarat,” ujar Urip saat diwawancarai melalui sambungan telepon, Selasa (9/6/2026). Ia menjelaskan bahwa akar permasalahan pada seluruh SPPG yang ditutup sementara berada pada pemenuhan standar IPAL.
Dengan adanya evaluasi yang dijalankan selama libur sekolah, BGN memusatkan perhatian pada penyesuaian tata kelola, penguatan standar, serta konsistensi pelaksanaan di seluruh rantai pasok. Pada saat yang sama, mekanisme penegakan aturan melalui sanksi disiapkan sebagai langkah preventif agar pelaksanaan Program MBG selaras dengan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam aspek pengelolaan menu, distribusi bahan pangan, dan kepatuhan standar fasilitas pendukung.
