jurnalistik.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan bantuan biaya pendidikan bagi sekitar 78.000 lulusan SMP yang tidak diterima di SMA dan SMK negeri pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.
Program ini diarahkan agar para siswa tetap dapat melanjutkan pendidikan melalui sekolah swasta yang telah bekerja sama dengan Pemprov Jabar. Sebanyak 751 sekolah swasta disebut menjadi mitra penampung untuk penerimaannya pada jenjang SMA/SMK.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto menyampaikan, setiap siswa dalam skema ini akan memperoleh dukungan biaya pendidikan melalui dua komponen. Komponen pertama berupa Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) atau uang pembangunan, yang nilainya sekitar Rp 1,5 juta per tahun.
Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan biaya pendidikan sebesar Rp 100.000 per bulan, yang setara Rp 1,2 juta per tahun. Dengan penggabungan kedua komponen tersebut, total bantuan per siswa mencapai sekitar Rp 2,7 juta per tahun.
“Per siswa itu Rp 100.000 per bulan, jadi Rp 1,2 juta per tahun. Kemudian DSP-nya sekitar Rp 1,5 juta. Jadi totalnya sekitar Rp 2,7 juta per siswa,” kata Purwanto saat ditemui di SMKN 1 Bandung, Senin (15/6/2026).
Purwanto menjelaskan bantuan tersebut diberikan kepada siswa yang telah mengikuti SPMB, tetapi tidak diterima di sekolah negeri. Menurutnya, situasi ini terjadi karena keterbatasan daya tampung pada sekolah negeri yang menjadi rujukan pendaftaran.
“Karena mereka niat sekolah di negeri tapi tidak tertampung, pemerintah memberikan kompensasi,” ujarnya.
Kebijakan ini, kata Purwanto, merupakan bagian dari upaya Pemprov Jabar untuk merespons keterbatasan daya tampung sekolah negeri. Ia menuturkan, langkah tersebut muncul setelah dilakukan pemetaan kebutuhan dan kondisi penerimaan pada tahun berjalan.
“Ini adalah salah satu bentuk intervensi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat setelah melakukan pemetaan,” ujar Purwanto.
Purwanto menambahkan bahwa kerja sama dengan 751 sekolah swasta tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Tujuan utamanya, menurutnya, memastikan tidak ada anak usia sekolah yang kehilangan kesempatan belajar hanya karena tidak mendapatkan kursi di sekolah negeri.
Selain menggandeng sekolah swasta, Disdik Jabar juga menyiapkan program Sekolah Menengah Atas Terbuka (Smater). Program ini ditujukan bagi siswa yang tinggal jauh dari sekolah atau memiliki keterbatasan akses pendidikan.
Purwanto menyebut Smater sebagai salah satu bentuk intervensi untuk memastikan akses belajar tetap tersedia bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan. Ia juga menekankan bahwa program tersebut terkait pendaftaran pada mekanisme yang berlaku, termasuk bagi siswa yang terdaftar di PCMB.
“Itu salah satu intervensi kita untuk anak-anak yang jauh aksesnya dari sekolah tapi mereka ingin sekolah dan terdaftar di PCMB,” ujar Purwanto.
Dalam pelaksanaannya, Purwanto memastikan bahwa sekolah swasta yang terlibat dalam skema tersebut akan melalui proses seleksi. Ia menekankan bahwa pilihan mitra tidak bersifat sembarang, melainkan mempertimbangkan kesiapan sarana dan prasarana.
“Kita tentu ingin sekolah yang sarana-prasarananya memadai, gurunya memadai, dan akreditasinya baik. Itu menjadi salah satu pertimbangan,” kata dia.
Dengan adanya bantuan sekitar Rp 2,7 juta per siswa per tahun serta dukungan penempatan melalui sekolah swasta, Pemprov Jabar menargetkan agar siswa lulusan SMP yang tidak tertampung di sekolah negeri tetap memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan pada jenjang SMA dan SMK di tahun 2026.
Purwanto juga menegaskan bahwa skema ini menyasar peserta yang sudah mengikuti SPMB, namun hasil penetapannya tidak masuk ke sekolah negeri rujukan. Karena itu, dukungan diberikan sebagai upaya mengalihkan risiko keterbatasan daya tampung agar proses pendidikan lanjutan tetap berjalan.
Dalam koordinasinya, pemprov menyiapkan penempatan melalui sekolah swasta yang menjadi mitra penampung, serta memastikan keterlibatan sekolah tersebut melalui tahap penilaian kesiapan. Pertimbangannya mencakup ketersediaan sarana dan prasarana, kecukupan tenaga pendidik, serta kualitas akreditasi.
Selain jalur melalui sekolah swasta dan dana pendidikan, Disdik Jabar juga menempatkan program Smater sebagai opsi bagi siswa yang menghadapi kendala jarak maupun akses menuju sekolah. Purwanto menyebut program itu selaras dengan mekanisme pendaftaran yang berlaku, termasuk bagi siswa yang terdaftar di PCMB.
