jurnalistik.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyalurkan bantuan Rp 100 juta untuk perbaikan dua sekolah dasar yang mengalami kerusakan parah, masing-masing di Kabupaten Grobogan dan Kota Semarang. Penyaluran ini dimaksudkan agar kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan kondisi yang layak dan aman.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menjelaskan bantuan tersebut menyasar SDN Tanggirejo di Grobogan serta SDN Sendangmulyo 03 di Semarang. Menurut dia, penanganan dilakukan setelah sejumlah kondisi kerusakan dinilai membutuhkan perhatian segera.
Untuk SDN Tanggirejo, Luthfi menyebut sekolah tersebut sempat viral karena kondisi kerusakannya. Ia mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar perbaikan bisa segera direalisasikan melalui skema revitalisasi.
“Yang Grobogan itu sudah full kita bangun, saya sudah koordinasi kementerian nanti akan dibangun dengan dana revitalisasi,” ujarnya di kantornya, Rabu (29/7/2026).
Di sisi lain, kerusakan di SDN Sendangmulyo 03 terjadi setelah atap ruang kelas roboh akibat tertimpa pohon tumbang. Luthfi memastikan Pemprov akan mengerjakan penyelesaian satu ruang kelas agar kegiatan pembelajaran tidak lagi terkendala oleh kondisi bangunan yang tidak aman.
“Yang di Semarang saya tanggung satu kelas saya bangun sendiri,” tegasnya.
Meskipun urusan sekolah dasar menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, Pemprov tetap menekankan pentingnya kelangsungan proses pendidikan. Luthfi memandang penanganan harus tetap berjalan sampai kerusakan yang dinilai berat benar-benar tertangani sehingga hak anak untuk belajar dapat dipenuhi.
Ia juga menyebut pemetaan tidak berhenti pada level sekolah dasar. Pemprov, kata Luthfi, masih mendata sekolah negeri lain yang mengalami kerusakan, termasuk SMA/SMK dan SLB di Jawa Tengah. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota diminta mengidentifikasi kelayakan fasilitas PAUD, SD hingga SMP.
“Sebenarnya bupati walikota sudah sering-sering saya ingatkan. Petakan dan lain sebagainya karena jumlahnya banyak,” imbuhnya.
Gubernur menegaskan siap membantu apabila pemerintah daerah belum mampu menangani perbaikan yang ada. Dalam pandangannya, pendidikan harus diprioritaskan karena belajar merupakan hak yang perlu dijalankan untuk kepentingan anak-anak di daerah tersebut.
“Belajar adalah merupakan hak daripada anak-anak kita yang harus bisa kita laksanakan,” tegas Luthfi.
Berita Terkait
Anggaran tahap awal di Sendangmulyo 03
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Tengah Sadimin menyampaikan bahwa bantuan Rp 50 juta telah disalurkan sebagai tahap awal pembangunan ruang kelas di SDN Sendangmulyo 03, Semarang. Menurut dia, penambahan anggaran kemudian akan dilakukan agar satu ruang kelas bisa rampung dan segera digunakan.
“Selanjutnya kami tambah lagi (anggarannya) supaya satu kelas itu selesai dan bisa digunakan untuk pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan,” ujar Sadimin.
Sadimin menambahkan bahwa ruang kelas yang rusak akibat tertimpa pohon akan ditangani oleh Pemprov. Sementara itu, revitalisasi untuk ruang kelas atau bagian lain akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat sesuai pembagian kewenangan dan mekanisme pendanaan yang disepakati.
Alokasi rehabilitasi sarana pendidikan 2026
Selain bantuan Rp 100 juta untuk dua SD tersebut, Pemprov Jateng juga sebelumnya mengalokasikan anggaran rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan. Dalam APBD 2026, Pemprov menyediakan Rp 24,5 miliar untuk perbaikan sarpras pendidikan di 21 sekolah yang dinilai paling mendesak.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Tengah Dwianto Priyonugroho mengatakan dana tersebut disalurkan untuk merehabilitasi SMA, SMK, dan SLB yang kondisinya dianggap perlu segera dibenahi berdasarkan identifikasi Dinas Pendidikan.
“Khusus tahun 2026 untuk sarana dan prasarana SMA, SMK, dan SLB sudah dialokasikan Rp 24,5 miliar dari APBD. Ini untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolah yang memang kondisinya harus dilakukan perbaikan,” ujar Dwianto di kantornya, Selasa (28/7/2026) sore.
Dwianto merinci, dari total anggaran tersebut sekitar Rp 15 miliar diperuntukkan bagi SMA, Rp 5 miliar untuk SMK, sedangkan sisanya untuk SLB. Ia menuturkan rencana rehabilitasi menyasar sekolah di sejumlah wilayah, seperti Kabupaten Banyumas, Jepara, Demak, Kota Pekalongan, dan Kota Magelang, serta beberapa daerah lainnya.
Meski demikian, BPKAD mengakui anggaran yang tersedia belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan perbaikan sekolah di Jawa Tengah. Saat ini, Pemprov mengelola 598 SMA dan SMK negeri serta 41 SLB negeri, sehingga kebutuhan rehabilitasi yang terus berjalan tidak selalu bisa dipenuhi sekaligus melalui satu periode anggaran.
Dalam konteks itu, penyaluran bantuan untuk SD yang mengalami kerusakan berat di Grobogan dan Semarang menjadi bagian dari upaya menjaga agar pendidikan tetap berlangsung. Di saat sekolah-sekolah lain juga dipetakan untuk perbaikan, Pemprov berupaya memastikan bahwa kondisi bangunan yang mengganggu pembelajaran bisa ditangani, terutama ketika menyangkut keselamatan dan kenyamanan anak-anak.
