jurnalistik.co.id – Perombakan besar-besaran di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN) membuka babak baru dalam pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Pencopotan tiga pucuk pimpinan membuat perhatian publik mengarah pada langkah pembenahan yang akan ditempuh jajaran pimpinan baru, di bawah Kepala BGN Nanik S Deyang.
Perubahan susunan pimpinan dinilai tidak otomatis menghadirkan pemulihan kepercayaan. Tantangannya justru berada pada pembenahan sistem pelaksanaan, mulai dari transparansi pengelolaan program, pengawasan di lapangan, hingga mitigasi risiko yang selama ini dapat memicu penyimpangan maupun kegagalan program.
Pengamat kebijakan publik Eko Prasojo menilai BGN perlu memperkuat manajemen implementasi program agar lebih transparan dan akuntabel. Menurutnya, pembenahan tersebut perlu menjadi fokus utama, bukan sekadar peralihan figur.
Eko menegaskan, setelah Kepala BGN sebelumnya, Dadan Hindayana, beserta dua Wakil Kepala BGN yaitu Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung, ditetapkan Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program MBG pada BGN tahun 2025-2026, ruang kerja BGN menjadi semakin besar. Ia memandang perubahan personel saja belum cukup untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.
Dalam pandangannya, pembenahan sistem harus menjangkau cara program dikelola dan dikendalikan, terutama dalam proses implementasi. Hal ini mencakup bagaimana informasi pengelolaan program dibuka serta bagaimana akuntabilitas pelaksanaan dijaga dari hulu hingga hilir.
Eko juga menilai penguatan pengawasan di lapangan menjadi prasyarat agar potensi penyimpangan dapat diminimalkan sejak dini. Pengawasan yang lebih ketat, menurut dia, perlu berjalan seiring dengan strategi mitigasi risiko yang relevan dengan praktik pelaksanaan program.
“Saya pikir perlu proses manajemen implementasi program yang lebih transparan dan akuntabel,” kata Eko saat dihubungi Kompas.com, pada Rabu (3/6/2026). Pernyataan itu menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai dua kata kunci dalam pembenahan BGN.
Lebih lanjut, Eko menyebut penggunaan teknologi dapat menjadi salah satu jalan untuk meningkatkan kualitas pengawasan. Ia menilai berbagai teknologi informasi, termasuk kecerdasan buatan (AI) dan big data, dapat dimanfaatkan untuk memperkuat sistem pengendalian sekaligus meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan MBG.
“Zaman sekarang semua sudah bisa lebih mudah dengan pemanfaatan teknologi IT, AI dan Big Data ,” tutur dia. Dengan pendekatan tersebut, Eko berharap proses pengawasan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mampu membantu pengambilan keputusan berbasis data.
Pada konteks yang sama, publik juga merujuk pada perkembangan kasus yang melibatkan para pimpinan terdahulu. Kejaksaan Agung menetapkan Dadan Hindayana serta Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program MBG pada BGN tahun 2025-2026.
Peralihan kepemimpinan menuju Nanik S Deyang kemudian diharapkan beriringan dengan pembenahan tata kelola program agar tidak berhenti pada pergantian jabatan. Dalam pandangan Eko, bagian yang paling mendesak adalah penguatan sistem, termasuk transparansi pengelolaan, pengawasan pelaksanaan di lapangan, serta mitigasi risiko agar program dapat berjalan dengan semestinya.
Dengan demikian, PR besar yang dihadapi BGN setelah perombakan tidak hanya soal siapa memimpin, tetapi bagaimana manajemen implementasi MBG dibuat lebih terbuka, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Eko menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi IT, AI, dan big data sebagai perangkat yang dapat mendukung tujuan tersebut.
Pergantian personel hanya menjadi titik awal yang kemudian diuji oleh kualitas cara kerja. Publik akan menilai apakah alur informasi program dibuat lebih jelas, pencatatan pelaksanaan bisa ditelusuri, dan setiap tahapan memiliki standar yang sama. Tanpa pembaruan mekanisme, kepercayaan berpotensi sulit pulih dan program tetap rentan pada kelalaian.
Dalam kerangka itu, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan secara administratif, tetapi perlu didukung langkah-langkah yang membuat penyimpangan lebih cepat terlihat. Strategi mitigasi risiko dapat diperkuat melalui pembacaan pola dari data pelaksanaan, sehingga tindak lanjut tidak terlambat dan koreksi dapat dilakukan lebih awal sesuai kebutuhan di lapangan.
Eko menilai pemanfaatan teknologi IT, AI, dan big data dapat membantu proses pengendalian serta meningkatkan akuntabilitas. Melalui pendekatan berbasis data, pengawasan diharapkan menghasilkan pertimbangan yang lebih objektif, termasuk saat menentukan prioritas perbaikan tata kelola agar MBG berjalan sebagaimana mestinya.
