jurnalistik.co.id – Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus menuding PDI-P masih sakit hati karena ditinggal Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Menurut Bestari, kekesalan itu membuat PDI-P terus-menerus mengungkit Jokowi, termasuk soal kabar Jokowi dipecat partai pada 2024 lalu.
Bestari menduga PDI-P mengembangkan narasi tersebut untuk menutupi keadaan yang dianggap kurang menguntungkan. Dia menyatakan bahwa Jokowi tidak dipecat oleh PDI-P, melainkan memilih keluar dengan kesadarannya sendiri.
“Ya memang salah satu orang keluar itu kan dengan kesadaran sendiri, dengan mencuekin partainya juga bisa. Ya kemudian supaya (PDI-P) enggak kalah malu, bilangnya (Jokowi) dipecat gitu,” ujar Bestari saat dihubungi pada Minggu (14/6/2026). Dalam penilaiannya, keputusan Jokowi keluar tidak otomatis membuat PDI-P bisa merasa “kalah” atau “terbantahkan” secara politik.
Bestari juga menilai langkah Jokowi meninggalkan partai menimbulkan kehilangan dan respons emosional yang besar. “Kenapa mesti bangga kemudian terlepas gitu loh Pak Jokowi itu dari partai itu, dari partai PDI-P itulah. Kehilangan, sakit hati yang luar biasa, tidak dapat pengganti yang selayak Jokowi. Sekaliber Jokowi itu tidak ada, langka di partai itu. Calonnya kalah mulu kecuali Pak Jokowi calon presidennya,” sambungnya.
Ia kemudian menegaskan bahwa PDI-P sedang mengalami kekecewaan yang sangat luar biasa, khususnya karena tidak mampu menjaga kadernya sendiri. Bestari juga meminta PDI-P untuk belajar lagi cara menjadi partai yang “waras”, termasuk soal kemampuan menjaga kader dan kedamaian.
“Kalau hari ini kan dia enggak bisa jadi contoh lagi karena omongannya busuk terus gitu. Sampaikan kepada PDI-P saya bersimpati atas rasa sakit yang mendalam. Saya cuma bisa bersimpati, tidak bisa ber-Indosat karena Indosat sudah dijual,” tukas Bestari.
Bestari menyinggung posisi Jokowi di PDI-P
Bestari mengungkit Jokowi sebagai sosok yang pernah mengangkat PDI-P begitu tinggi. Ia menyampaikan heran mengapa setelah itu Jokowi justru disebut dipermalukan, diremehkan, dan “dikuyo-kuyo”.
“Perhatikan Pak Jokowi, tidak pernah dia menjelek-jelekkan PDI-P tuh, tapi PDI-P sepertinya menjelek-jelekkan kepedean gitu, menjelek-jelekkan Pak Jokowi,” ucapnya. Menurut Bestari, perbandingan semacam itu menunjukkan adanya perbedaan sikap antara Jokowi dan PDI-P.
Selanjutnya, Bestari juga menyayangkan gaya komunikasi PDI-P yang dinilai tidak mencerminkan karakter partai besar. Ia menilai pernyataan yang disampaikan PDI-P kerap tidak berkelas dan mengarah pada cara menyikapi yang kosong serta rendah.
“Hanya gini, sangat disayangkan yang katanya partai itu besar ya, partai besar tapi kok tidak dalam hal terkait dengan Pak Jokowi itu kok sangat tidak berkelas, kosong, dan low level gitu loh dalam menyikapinya gitu ya. Dan tidak tahu balas budi juga gitu. Coba berapa menterinya waktu itu diangkat oleh Pak Jokowi itu? Banyak itu, banyak. Masa enggak nikmat sih? Penikmat diberikan kenikmatannya begitu kenikmatannya dicabut, terkaing-kaing kan begitu,” imbuh Bestari.
Menanggapi pernyataan PSI tersebut, politikus PDI-P Guntur Romli menegaskan bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sudah dipecat dari PDI-P. Guntur menyebut Jokowi dipecat karena melanggar konstitusi, AD/ART, dan aturan partai.
Guntur juga menyampaikan hal itu sebagai respons atas rencana PSI yang akan menjadikan Jokowi sebagai Dewan Pembina. Ia menyebut PSI ingin Jokowi mengingatkan masyarakat bahwa dirinya sudah bukan lagi anggota PDI-P.
Dalam pandangannya, perbedaan narasi itu juga tidak seharusnya dipersoalkan semata-mata sebagai soal siapa yang lebih dulu “mengalah” secara politik. Bestari menilai, ketika seorang tokoh memilih keluar, yang utama justru bagaimana sikap partai bersangkutan memaknai langkah tersebut tanpa menambah kegaduhan yang berpotensi memperpanjang luka di internal.
Bestari lantas menilai bahwa kritik PSI terhadap PDI-P lebih luas dari sekadar isu personal Jokowi. Ia menilai PDI-P semestinya menahan diri dalam membangun pesan publik, karena respons yang terlalu menekan atau bernada menyudutkan dapat memberi kesan tidak matang dalam pengelolaan hubungan kader, sekaligus membuat komunikasi politik terasa rendah dibanding standar partai besar.
Sementara itu, Guntur Romli menempatkan versi yang berbeda dengan menegaskan bahwa Jokowi dinyatakan dipecat, bukan sekadar memilih pergi. Menurut Guntur, alasan pemecatan merujuk pada pelanggaran terhadap konstitusi, AD/ART, dan aturan partai, sehingga rencana PSI untuk menjadikan Jokowi sebagai Dewan Pembina dipandang perlu disertai penjelasan mengenai status Jokowi yang sudah tidak lagi berada di PDI-P.
