jurnalistik.co.id – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengingatkan pemerintah agar tidak mengumumkan kebijakan yang masih prematur dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Peringatan tersebut disampaikan Said di tengah tekanan yang terus membayangi perekonomian nasional.
Said menyoroti beberapa faktor utama, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah, tingginya yield surat berharga negara (SBN), hingga tren penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Menurutnya, kondisi ini dapat memengaruhi cara pelaku usaha dan investor membaca arah kebijakan ke depan.
Dalam rapat kerja Banggar DPR RI bersama pemerintah terkait pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 pada Selasa (9/6/2026), Said menekankan pentingnya menjaga kepercayaan pasar. Ia menilai, kepercayaan tersebut menjadi kunci untuk membantu pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah.
Sebagai gambaran, pemerintah mengusulkan asumsi dasar ekonomi makro 2027, yakni pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8–6,5 persen, inflasi 1,5–3,5 persen, serta nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp 15.800 hingga Rp 17.500 per dollar Amerika Serikat (AS). Said memandang pencapaian target tersebut tidak bisa dilepaskan dari konsistensi kebijakan serta kesiapan respons di lapangan.
Ia juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang secara langsung menyampaikan pengantar KEM-PPKF 2027 dalam Sidang Paripurna DPR RI. Meski demikian, Said mengingatkan bahwa target yang dicanangkan membutuhkan kerja keras dan konsistensi dari seluruh pemangku kepentingan.
Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Said menyampaikan, “Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan sangat penting sebagai strategi nasional menuju high-income country ,” pada Selasa. Pernyataan tersebut mempertegas kebutuhan arah kebijakan yang tidak hanya ditetapkan, tetapi juga dijalankan secara berkelanjutan.
Pada kesempatan itu, Said turut menyoroti dinamika pasar keuangan nasional yang dihadapkan pada berbagai tekanan. Di luar pelemahan rupiah, pemerintah juga perlu menghadapi kenaikan yield SBN dan tren penurunan IHSG yang dapat memengaruhi ekspektasi pelaku pasar.
Said menyebut bahwa tantangan tersebut tidak semata-mata perlu diarahkan untuk mencari kambing hitam dari luar. Ia mengatakan, “Kami tidak perlu menuding ke luar, seperti ketika The Fed memilih kebijakan hawkish dan negara-negara Teluk terus bergejolak, karena itu di luar kendali kita,” ujar Said.
Lebih jauh, Said menilai pemerintah perlu menyiapkan respons kebijakan yang tepat untuk merespons tekanan yang muncul secara bersamaan. Ia menekankan bahwa eksekusi menjadi faktor penentu, terutama dalam menghadapi tekanan dari sisi nilai tukar, biaya SBN, serta pergerakan pasar saham.
“Eksekusi yang baik adalah bagaimana mengatasi dolar, yield SBN yang mahal, serta IHSG yang merosot,” kata Said. Menurutnya, stabilitas ekonomi tidak cukup bertumpu pada faktor eksternal, melainkan juga pada kemampuan pemerintah menjaga konsistensi kebijakan dan memberi kepastian bagi pelaku usaha.
Untuk memperkuat kepercayaan investor dan dunia usaha, Said menyampaikan tiga rekomendasi kepada pemerintah. Rekomendasi tersebut ia sampaikan sebagai bagian dari upaya menjawab tantangan pasar yang sedang berlangsung dan memastikan kebijakan RAPBN 2027 berjalan terukur.
Intinya, Said menegaskan agar pemerintah tidak merilis kebijakan yang masih prematur dalam penyusunan RAPBN 2027. Ia memosisikan konsistensi dan kejelasan arah kebijakan sebagai faktor yang menentukan, di tengah tekanan rupiah, yield SBN, dan IHSG yang sama-sama menjadi sorotan.
Pada konteks itu, Said memandang bahwa setiap langkah dalam penyusunan RAPBN 2027 harus dipadukan dengan kesiapan respons yang nyata. Kejelasan jadwal dan arah kebijakan dinilai menentukan apakah pelaku usaha mampu menata keputusan belanja maupun investasi, sekaligus menjaga ekspektasi pasar tetap terukur.
Ia juga menempatkan urgensi eksekusi sebagai penentu ketika tekanan ekonomi datang bersamaan. Pemerintah diminta bukan hanya menyusun target, tetapi memastikan konsistensi menjalankan kebijakan sampai ke pelaksanaan di lapangan, agar biaya kebijakan fiskal terkait SBN tidak makin membebani dan pergerakan pasar saham tidak terus memperlebar ketidakpastian.
