jurnalistik.co.id – Pelibatan pelajar dalam pawai yang berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Batam, Kepulauan Riau, menuai sorotan. Pemerhati anak, Erry Syahrial, menilai keterlibatan siswa di ruang publik yang memunculkan pro dan kontra tidak sejalan dengan prinsip perlindungan anak.
Erry menyoroti bahwa kegiatan semacam itu berpotensi menempatkan anak dalam posisi yang rentan. Ia menilai, anak-anak seharusnya tidak dilibatkan dalam isu publik yang masih diperdebatkan.
Menurut Erry, anak sekolah bukan tempatnya berada di ruang jalanan ketika tujuan kegiatan berkaitan dengan aspirasi publik. “Anak sekolah bukan tempatnya di jalanan. Jika ingin menyampaikan aspirasi, bisa dilakukan di sekolah atau ruang-ruang yang aman dan ramah anak,” ujarnya melalui sambungan telepon, Rabu (24/6/2026).
Ia menyatakan, jika ada keinginan menyampaikan pesan, jalurnya semestinya disesuaikan dengan tempat yang aman bagi anak. Sekolah, atau ruang-ruang yang ramah anak, dinilai lebih tepat dibanding ruang publik yang rawan tarik-menarik kepentingan.
Erry juga menekankan adanya aturan pemerintah yang telah mengatur partisipasi pelajar. Ia mengatakan siswa tidak seharusnya turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi.
“Anak-anak masih memiliki ruang lain yang lebih aman dan sesuai untuk menyampaikan pendapat, seperti melalui sekolah atau organisasi siswa,” kata Erry.
Dalam penilaiannya, pelibatan anak dalam kegiatan yang substansinya berkaitan dengan kebijakan publik tidak tepat dilakukan. Erry menilai siswa belum memiliki kapasitas memadai untuk memahami seluruh aspek persoalan yang sedang diperdebatkan.
Selain soal kapasitas, ia mengingatkan agar pelajar tidak dibawa ke dinamika yang tidak menjadi ranah mereka. “Jangan sampai anak dibenturkan dengan kepentingan lain. Biarkan mereka tumbuh dan berkembang secara alami tanpa harus terlibat dalam pro-kontra yang sebenarnya belum menjadi ranah mereka,” ujarnya.
Erry menambahkan, prinsip yang seharusnya diutamakan adalah perlindungan anak dan ruang tumbuh kembang yang sehat. Ia menilai, dunia pendidikan tidak semestinya menjadi wilayah yang rentan terhadap kepentingan di luar proses pendidikan.
Di sisi lain, perhatian Erry tidak hanya tertuju pada pelibatan siswa. Ia juga mengkritisi keterlibatan sejumlah tenaga pendidik dalam pawai tersebut.
Menurut Erry, ia tidak ingin berspekulasi mengenai alasan para guru ikut terlibat. “Bisa saja mereka mendapat instruksi atau mungkin belum memahami aturan yang ada,” ujarnya, seraya menegaskan substansinya tetap sama.
Erry menilai, apa pun latar belakang keterlibatan guru, anak-anak tetap seharusnya tidak dibawa ke ruang-ruang yang berpotensi menimbulkan kontroversi. Baginya, substansi perlindungan anak harus menjadi ukuran utama.
Ia menekankan bahwa persoalan kebijakan publik, termasuk program MBG, merupakan ranah pengambilan keputusan orang dewasa. Karena itu, sekolah seharusnya tetap menjadi lingkungan yang aman, nyaman, dan berorientasi pada tumbuh kembang anak.
Erry meminta Pemerintah Kota Batam maupun BP Batam konsisten dalam menerapkan prinsip perlindungan anak. Ia menilai penting agar tidak ada standar yang berbeda dalam menyikapi keterlibatan pelajar dalam kegiatan di ruang publik.
“Kalau memang ada hal yang perlu dievaluasi, lakukan kajian secara menyeluruh terhadap dampaknya kepada anak. Fokus utamanya tetap harus perlindungan anak,” kata Erry.
Sorotan ini muncul seiring berlangsungnya pawai yang diikuti oleh ratusan siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Kegiatan berlangsung di depan Kantor Pemkot Batam pada Minggu (21/6/2026), sebagaimana diberitakan dalam laporan.
Dalam pandangan Erry, keterlibatan anak di ruang publik bukan hanya persoalan teknis pelaksanaan. Ia melihatnya sebagai isu tata kelola yang menyangkut keselamatan, kenyamanan, serta kesiapan anak untuk berada dalam situasi yang berpotensi memunculkan benturan kepentingan.
Dengan demikian, Erry mendorong agar jika aspirasi ingin disampaikan, prosesnya dibingkai dalam aktivitas yang aman dan ramah anak. Sekolah serta organisasi siswa dinilai dapat menjadi jalur yang lebih selaras dengan aturan, kapasitas, dan kebutuhan tumbuh kembang anak.
Ia berharap, evaluasi terhadap kegiatan yang melibatkan pelajar dilakukan dengan memperhitungkan dampak yang mungkin muncul bagi anak. Prinsip perlindungan anak, menurut Erry, harus menjadi dasar utama sebelum menetapkan bentuk partisipasi pelajar dalam agenda yang bersinggungan dengan kebijakan publik.
