jurnalistik.co.id – Komunikasi pemerintah yang buruk tidak hanya soal “gaya”. Ia bisa berubah menjadi pemantik keresahan sosial yang terasa nyata di ruang publik.
Pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin, 20 Juli 2026, Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi capaian sekitar 21 bulan pemerintahan. Evaluasi itu tidak berhenti pada urusan teknis, melainkan turut menjangkau cara para menteri berbicara kepada publik.
Sehari berselang, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut gaya komunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dinilai kurang pas dan menjadi catatan untuk diperbaiki. Dalam pembacaan politik komunikasi, kasus Menteri PU tersebut dinilai hanya “puncak gunung es”.
Keributan berawal dari ucapan “Ampun bos, ampun” yang dilontarkan Dody Hanggodo sambil tertawa saat menanggapi isu reshuffle. Ucapan yang terdengar remeh dalam format obrolan itu kemudian berkelindan dengan rangkaian persoalan lain yang ikut mencuat.
Pernyataan tersebut muncul bersamaan dengan isu reshuffle serta polemik terkait mutasi 117 pejabat di kementeriannya. Di saat yang sama, timbul juga kontroversi dokumen perjalanan dinas ke Amerika Serikat yang mencantumkan nama anggota keluarga.
Komisi V DPR kemudian menegur sang menteri pada 16 Juli 2026. Teguran itu meminta agar Dody Hanggodo berhenti membuat kegaduhan dan fokus bekerja.
Namun, pola yang sama tidak berdiri di satu titik. Sebelumnya, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid juga harus menggelar konferensi pers khusus untuk meminta maaf atas pernyataan bahwa tanah yang menganggur selama dua tahun bisa diambil negara. Pernyataan tersebut viral dan baru diralat setelah gelombang kritik membesar, sebagaimana diberitakan Antara pada 12 Agustus 2025.
Berita Terkait
Contoh lain datang dari komunikasi yang dipandang tidak sensitif. Hasan Nasbi mundur dari kursi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan setelah komentarnya tentang teror kepala babi ke redaksi Tempo dinilai tidak sensitif.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga pernah terlibat adu argumen dengan mahasiswa saat merespons kritik. Serangkaian kejadian seperti ini menunjukkan bahwa “kata-kata” para pejabat tidak berhenti pada wilayah personal atau informal.
Dalam banyak kasus, publik kemudian melihat alur yang nyaris seragam: pejabat berbicara sembrono, ruang publik gaduh, pernyataan viral menyebar cepat, lalu klarifikasi dan permintaan maaf menyusul. Media mencatat bahwa sebagian besar menteri dalam Kabinet Merah Putih pernah tersandung kontroversi pernyataan dan cenderung memperbaiki komunikasi setelah viral.
Di sini persoalannya bergeser: komunikasi dikelola reaktif, bukan strategis. Klarifikasi menjadi genre komunikasi pemerintah yang paling sering diproduksi, sementara pengelolaan narasi sejak awal tidak berjalan dengan disiplin yang sama.
Gambaran kuantitatif memperkuat kesimpulan itu. Riset Sintesa Strategi Indonesia terhadap percakapan digital periode 5 Juni hingga 2 Juli 2026 mencatat lebih dari 231 juta paparan tentang Presiden Prabowo, tetapi kurang dari 20 persen percakapan yang berkaitan langsung dengan nama-nama anggota kabinet. Artinya, beban persepsi publik lebih banyak dipikul satu figur, sedangkan para pembantunya lebih sering hadir dalam pemberitaan karena kontroversi ketimbang capaian.
Konsekuensinya, energi birokrasi habis untuk memadamkan “kebakaran” yang disulut oleh lidah sendiri. Pemerintah yang sedang dituntut membenahi kritik atas program-program unggulan yang belum beres—mulai dari tata kelola Makan Bergizi Gratis hingga efisiensi anggaran—jadi kehilangan fokus pada pekerjaan substansial.
Kepercayaan adalah modal utama efektivitas pemerintahan, dan komunikasi berada tepat di pusat modal itu. Ketika cara bicara dianggap ceroboh, publik bukan hanya menilai pernyataan, tetapi juga menyimpulkan sikap, empati, dan keseriusan.
Karena itu, menata ulang pola komunikasi pejabat negara menjadi bagian dari tata kelola, bukan sekadar urusan gaya bahasa. Tanpa strategi komunikasi yang rapi, setiap klarifikasi datang terlambat—sementara keresahan sudah terlanjur terbentuk.
