jurnalistik.co.id – Di tengah masih berlangsungnya negosiasi intensif terkait kemungkinan berakhirnya perang Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melancarkan dorongan besar ke arah normalisasi hubungan antara negara-negara Muslim dan Arab dengan Israel. Trump disebut mendesak agar lebih banyak negara mayoritas Muslim segera membuka hubungan diplomatik dengan Israel melalui perluasan Kesepakatan Abraham.
Mengutip laporan Axios, pesan itu disampaikan Trump dalam konferensi telepon tingkat tinggi bersama para pemimpin Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Pakistan, Turki, Mesir, Yordania, dan Bahrain pada akhir pekan kemarin. Dalam pembicaraan tersebut, Trump menegaskan bahwa setelah perang Iran berakhir, ia ingin lebih banyak negara mayoritas Muslim mengakui Israel dan bergabung dalam Abraham Accords atau Kesepakatan Abraham.
“Setelah perang Iran berakhir, saya berharap negara-negara yang belum mengakui Israel akan bergerak menuju normalisasi hubungan,” kata Trump kepada para pemimpin kawasan, dikutip laman AS itu pada Senin (25/5/2026).
Pernyataan itu disebut memicu suasana hening di dalam panggilan tersebut, terutama dari Arab Saudi, Qatar, dan Pakistan yang hingga kini belum memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel. Seorang pejabat AS bahkan mengatakan Trump sempat bercanda di tengah keheningan itu.
“Trump bertanya apakah mereka masih berada di sambungan telepon,” ujar pejabat tersebut.
Upaya Membentuk Tatanan Baru Asia Barat
Langkah Trump dinilai tidak semata-mata bertujuan menghentikan perang Iran. Lebih jauh, manuver itu dipandang sebagai upaya membentuk ulang peta geopolitik Asia Barat dengan menempatkan Israel sebagai bagian dari poros baru kawasan.
Di antara negara yang disebut, hambatan terbesar datang dari Arab Saudi. Meski Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman (MBS) sebelumnya membuka peluang hubungan dengan Israel, perang Gaza dan meningkatnya sentimen publik Arab membuat Riyadh tetap berhati-hati.
Arab Saudi menegaskan normalisasi hubungan dengan Israel hanya mungkin dilakukan jika ada jalur yang jelas menuju pembentukan negara Palestina. Namun, pemerintah Israel masih menolak skema tersebut.
Trump Lempar Ide agar Iran Ikut Bergabung
Dalam unggahan di Truth Social, Trump juga kembali melontarkan gagasan kontroversial. Ia mengajak Iran ikut bergabung dalam Abraham Accords.
“Saya ingin berterima kasih kepada semua negara di Timur Tengah atas dukungan dan kerja sama mereka, yang akan semakin diperkuat dengan bergabungnya mereka ke dalam Negara-negara Perjanjian Abraham yang bersejarah dan, siapa tahu, mungkin Republik Islam Iran juga ingin bergabung!” tulis Trump.
Meski begitu, gagasan tersebut dinilai hampir mustahil diwujudkan di bawah rezim Iran saat ini. Teheran selama puluhan tahun menolak mengakui Israel dan menyebut negara itu sebagai “kekuatan pendudukan”.
“Iran tidak akan pernah mengakui rezim pendudukan yang telah melakukan genosida dan membunuh anak-anak,” kata Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dalam wawancara televisi pemerintah Iran pada 2025.
Kesepakatan Abraham sendiri dimediasi Amerika Serikat pada 2020 dan menjadi salah satu terobosan diplomatik terbesar di Asia Barat. Melalui kesepakatan itu, Israel berhasil menjalin hubungan resmi dengan sejumlah negara Arab seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko.
Kesepakatan tersebut juga mengubah pendekatan lama negara-negara Arab yang sebelumnya menolak mengakui Israel sebelum persoalan Palestina diselesaikan. Kini, fokus kerja sama bergeser pada kepentingan strategis bersama, mulai dari perdagangan, teknologi, investasi, hingga pertahanan, terutama untuk menghadapi pengaruh Iran di kawasan.
Dalam konteks itu, dorongan Trump tampak ingin mempercepat perubahan yang sebelumnya berlangsung bertahap. Namun, resistensi politik dan sensitivitas publik di sejumlah negara membuat langkah semacam ini tetap sarat risiko, terutama jika tidak dibarengi kemajuan yang dianggap nyata dalam isu Palestina.
Karena itu, peluang perluasan Kesepakatan Abraham masih bergantung pada kalkulasi masing-masing negara. Bagi Washington, normalisasi dengan Israel dipandang sebagai instrumen penting untuk merapikan ulang keseimbangan kekuatan kawasan, tetapi bagi banyak pemerintah Arab, pertimbangan domestik tetap menjadi penentu utama.
