jurnalistik.co.id – Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusumah menanggapi aspirasi warganet yang meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten ikut membantu subsidi operasional TransJabodetabek. Respons itu disampaikan menyusul rencana penyesuaian tarif layanan TransJabodetabek dalam waktu dekat.
Menurut Dimyati, permintaan tersebut berangkat dari kekhawatiran masyarakat Banten yang setiap hari menggunakan TransJabodetabek untuk bekerja di Jakarta. Warganet berharap beban yang ditanggung pengguna dapat menjadi lebih ringan melalui peran Pemprov Banten.
Dimyati menegaskan, pengelolaan dan operasional TransJabodetabek merupakan kewenangan penuh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, ia meminta agar Pemprov DKI menyikapi rencana penyesuaian tarif dengan lebih bijak.
“Itu angkutan yang dimiliki oleh Jakarta. Transjabodetabek itu kan miliknya Jakarta. Jadi, kami minta kepada Pemerintah Provinsi DKI, baik Bapak Gubernur maupun Wakil Gubernur DKI, agar memperhatikan hal ini,” kata Dimyati saat ditemui di Serang, Senin (15/6/2026).
Di saat yang sama, Dimyati mengakui adanya hubungan timbal balik antara wilayah penyangga dan pusat aktivitas ekonomi. Banyak warga Banten yang bekerja di Jakarta, sehingga kontribusi ekonomi dari pergerakan mereka ikut memberi dampak bagi Ibu Kota.
Baginya, keterkaitan tersebut juga terlihat dari fungsi transportasi publik sebagai kebutuhan dasar mobilitas. Transportasi massal menjadi faktor penting yang menopang aktivitas harian warga Banten, terutama dalam perjalanan kerja menuju Jakarta.
“Orang Banten yang menggunakan Trans itu kan menuju ke Jakarta untuk bekerja. Manfaatnya buat Jakarta cukup besar, buat Banten juga lumayan. Jadi ada saling ketergantungan,” ujar Dimyati.
Dimyati menyatakan bahwa penyediaan fasilitas umum, termasuk transportasi publik, merupakan kewajiban pemerintah dalam melayani masyarakat yang beraktivitas di wilayahnya. Ia menilai manfaat transportasi ini seharusnya tetap bisa dinikmati secara layak oleh masyarakat yang menggantungkan perjalanan ke Jakarta.
Dalam konteks permintaan warganet, Dimyati menyampaikan harapan agar kebijakan terkait tarif maupun pengelolaan layanan tetap memperhatikan kebutuhan pengguna lintas wilayah. Ia meminta Pemprov DKI agar melakukan prioritas pada layanan yang dibutuhkan warga Banten yang bekerja di Jakarta.
“Kami minta kepada Pemprov DKI segera prioritaskan agar masyarakat yang tinggal di Banten tapi bekerja di Jakarta tetap mendapatkan fasilitas transportasi yang layak,” sambung Dimyati.
Lebih lanjut, Dimyati menjelaskan bahwa Pemprov Banten terus menjalin komunikasi intensif dengan pihak Pemprov DKI terkait pengembangan jaringan transportasi massal tersebut. Upaya koordinasi itu diarahkan agar akses layanan bisa makin menjangkau kawasan yang mendukung kebutuhan mobilitas warga.
Ia menyebutkan, saat ini layanan TransJakarta telah menjangkau wilayah Alam Sutera dan Kota Tangsel. Capaian tersebut menjadi salah satu bukti bahwa pengembangan jaringan transportasi tidak berhenti pada titik tertentu, melainkan terus bergerak menyesuaikan kebutuhan pengguna.
Dimyati menambahkan, pihaknya berharap perluasan layanan dapat berlanjut hingga mencakup wilayah Kabupaten Tangerang. Harapan itu, menurutnya, penting agar masyarakat Banten yang bekerja ke Jakarta memiliki akses transportasi yang lebih dekat dan terjangkau.
“Komunikasi dengan Pemprov DKI sudah berjalan. Saat ini sudah sampai ke Alam Sutera, dan kita berharap nanti bisa sampai ke wilayah Kabupaten Tangerang,” kata Dimyati.
Dengan demikian, respons Wagub Banten menempatkan peran kebijakan tarif dan operasional pada kewenangan DKI Jakarta, sekaligus tetap menekankan perlunya perhatian pada dampak kebijakan terhadap pengguna dari wilayah sekitar. Aspirasi warganet yang meminta bantuan subsidi menjadi pintu masuk bagi Dimyati untuk mengarahkan perhatian pada aspek prioritas layanan dan penguatan jaringan agar mobilitas warga berjalan dengan fasilitas yang layak.
Langkah koordinasi Pemprov Banten dengan Pemprov DKI juga menjadi bagian dari upaya menjaga kesinambungan layanan transportasi massal lintas wilayah. Dimyati menilai komunikasi yang berjalan perlu dipertahankan agar rencana pengembangan jaringan bisa diwujudkan secara bertahap sesuai kebutuhan masyarakat.
Pada akhirnya, meski kewenangan TransJabodetabek berada di tangan DKI Jakarta, Dimyati menekankan bahwa kepentingan pengguna dari Banten tetap harus menjadi pertimbangan utama. Ia berharap kebijakan dan pengembangan layanan dapat memastikan perjalanan kerja warga dari Banten ke Jakarta tetap didukung oleh sistem transportasi yang memadai.
