jurnalistik.co.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menegaskan penjelasan resmi terkait alokasi anggaran rehabilitasi dan pemeliharaan sejumlah fasilitas pemerintahan dalam APBD Tahun 2026 yang belakangan menjadi sorotan publik.
Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar (Kabiro Adpim Setdaprov Sumbar), Nolly Eka Mardianto, menyatakan anggaran tersebut tidak dimaksudkan untuk sekadar memperindah fasilitas, melainkan untuk menjaga fungsi aset daerah yang kondisinya dinilai sudah menurun.
Menurut Nolly, “Perlu kami luruskan bahwa anggaran yang dialokasikan bukan untuk mempercantik fasilitas pemerintahan semata, tetapi lebih kepada rehabilitasi dan pemeliharaan sejumlah aset yang kondisinya memang sudah memerlukan penanganan.”
Ia menambahkan bahwa perbaikan tersebut perlu dilakukan agar fasilitas tetap aman, layak, dan optimal dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat.
Kondisi aset dan kebutuhan rehabilitasi
Nolly menjelaskan, beberapa fasilitas yang dianggarkan untuk direhabilitasi merupakan bangunan yang sudah bertahun-tahun tidak mendapatkan perbaikan menyeluruh. Di saat yang sama, intensitas penggunaannya dinilai tinggi, baik untuk agenda pemerintahan maupun kegiatan publik.
Sebagai contoh, Nolly menyebut Gedung Auditorium Gubernuran yang kerap digunakan untuk rapat, pelantikan, hingga berbagai agenda masyarakat berskala besar. Ia mengatakan, kondisi fisik bangunan tersebut mulai mengalami kebocoran dan kerusakan di beberapa bagian.
Karena itu, Nolly menilai penanganan perlu segera dilakukan untuk menjamin keselamatan pengguna. Ia menempatkan rehabilitasi sebagai langkah yang terkait langsung dengan keselamatan dan kelayakan fungsi fasilitas.
“Prinsip yang digunakan adalah menjaga aset daerah agar tetap berfungsi dengan baik. Ketika ada kerusakan yang berpotensi mengganggu aktivitas atau membahayakan pengguna, tentu pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan rehabilitasi,” jelas Nolly.
Fokus anggaran penanganan bencana
Menanggapi asumsi publik yang menilai Pemprov Sumbar tidak peka terhadap situasi daerah yang tengah bangkit pascabencana, Nolly menepis anggapan tersebut. Ia menegaskan pemerintah tetap memprioritaskan penanganan dampak bencana.
Nolly menyatakan bahwa Pemprov Sumbar telah mengalokasikan seluruh Dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun ini yang mencapai triliunan rupiah khusus untuk penanggulangan bencana. “Kita telah mendapat alokasi TKD sebesar Rp 2,6 triliun. Seluruhnya akan difokuskan pada mitigasi bencana, rehabilitasi pascabencana, dan perbaikan infrastruktur,” kata Nolly.
Dalam penjelasan lanjutan, ia memastikan pelaksanaan anggaran tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, efisiensi, serta disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan agar dapat dipertanggungjawabkan. Nolly menekankan bahwa penyesuaian dilakukan berdasarkan kondisi nyata dalam pelaksanaan.
Keterbukaan informasi sebagai respons publik
Di sisi lain, Pemprov Sumbar juga menyambut positif tingginya perhatian dan sikap kritis masyarakat terhadap penggunaan anggaran daerah. Nolly menyampaikan bahwa keterlibatan publik tersebut sejalan dengan komitmen keterbukaan informasi yang diusung pemprov.
Ia menyebut salah satu wujudnya melalui penyediaan laman dashboard pembangunan Sumbar yang dapat diakses secara bebas. “Pemprov senang masyarakat mau terlibat memperhatikan penggunaan anggaran kita. Ini kan artinya dashboard kita bermanfaat, sekaligus menjadi bukti bahwa tidak ada yang kita tutup-tutupi dari publik,” kata Nolly.
Selain itu, Nolly juga menyatakan, “Semuanya kita sampaikan secara transparan, terbuka, real-time, dan dapat dipantau oleh semua,”. Dengan penegasan tersebut, Pemprov Sumbar ingin menunjukkan bahwa informasi terkait penggunaan anggaran disajikan dalam format yang dapat ditelusuri publik.
Ia menilai, ketika bangunan dan fasilitas pemerintahan menunjukkan tanda penurunan kualitas, tindakan yang tepat bukan sekadar kosmetik, melainkan langkah pemulihan agar fungsi dasar aset tetap berjalan. Penanganan juga dinilai penting mengingat fasilitas tersebut digunakan dalam berbagai agenda resmi maupun kegiatan yang melibatkan publik.
Dalam konteks respons terhadap pertanyaan masyarakat, Pemprov Sumbar menekankan bahwa informasi program pembangunan dan penggunaan anggaran disajikan agar bisa ditelusuri. Melalui dashboard pembangunan Sumbar yang dapat diakses secara bebas, publik diharapkan dapat mengikuti perkembangan pelaksanaan secara berkelanjutan, sekaligus menjadi dasar pengawasan agar proses pertanggungjawaban berjalan lebih terbuka.
