jurnalistik.co.id – Perubahan iklim kini dipandang tidak lagi semata urusan lingkungan, melainkan telah menjelma menjadi persoalan ekonomi dan sosial yang berpotensi memengaruhi stabilitas fiskal, ketahanan pangan, hingga kesejahteraan masyarakat. Penilaian itu disampaikan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dalam forum Global Sustainable Development Congress (GSDC) 2026.
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo Adypurnama Teguh Sambodo menyatakan bahwa dampak perubahan iklim makin terlihat melalui meningkatnya frekuensi cuaca ekstrem dan bencana alam di berbagai negara, termasuk kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, perubahan iklim telah bergeser menjadi isu pembangunan yang lebih luas.
“Perubahan iklim tidak lagi hanya masalah lingkungan lingkungan jangka panjang. Dia telah berkembang menjadi tantangan pembangunan ekonomi dan sosial,” ujar Leonardo dalam keynote speech pada pembukaan GSDC 2026 di ICE BSD, Tangerang, Senin (22/6/2026).
Leonardo menekankan bahwa risiko yang muncul tidak berhenti pada kerusakan ekologis. Perubahan iklim dinilainya dapat mengganggu stabilitas fiskal, mengancam ketahanan pangan dan air, meningkatkan risiko terhadap infrastruktur publik, serta menekan kesejahteraan masyarakat. Dalam pandangannya, tanpa intervensi yang sistematis dan transformatif, biaya ekonomi, sosial, dan lingkungan akan terus meningkat dan menjadi beban bagi generasi mendatang.
Lebih lanjut, Leonardo menjelaskan bahwa tantangan tersebut tidak dapat diatasi melalui kebijakan sektoral yang berjalan sendiri-sendiri. Ia menyebut perlunya transformasi pembangunan yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara bersamaan, agar respons terhadap perubahan iklim tidak hanya bersifat parsial.
“Keberlanjutan tidak lagi bisa dipandang sebagai pilihan kebijakan. Keberlanjutan harus menjadi jalur utama bagi seluruh strategi pembangunan jangka panjang,” ucapnya.
Dalam keynote tersebut, Leonardo juga menjelaskan cara Indonesia memposisikan isu keberlanjutan dalam agenda pembangunan nasional. Ia menyampaikan bahwa pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) tidak dipandang sekadar komitmen internasional, melainkan bagian dari strategi pembangunan nasional.
Menurutnya, pemerintah berupaya menyelaraskan agenda SDGs dengan visi Indonesia Emas 2045 serta target mencapai emisi nol bersih atau net zero emission (NZE) pada 2060. Leonardo menambahkan, sekitar 62,7 persen indikator SDGs nasional telah mencapai target atau menunjukkan kemajuan yang signifikan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa capaian pembangunan berkelanjutan secara global masih tertinggal. “Hanya sekitar 18 persen target SDGs dunia yang berada di jalur untuk dicapai pada 2030,” kata Leonardo.
Di tingkat regional, kondisi yang diuraikan Leonardo juga menunjukkan kesenjangan yang besar. Ia menyebutkan bahwa di kawasan Asia Pasifik, sebanyak 88 persen target SDGs masih belum berada di jalur yang tepat. Faktor yang memengaruhi kondisi tersebut, menurut Leonardo, mencakup kesenjangan pembangunan, tekanan perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta kesenjangan data dan kebijakan.
Kolaborasi riset untuk mempercepat solusi
Leonardo menilai perguruan tinggi dapat memainkan peran penting dalam membantu pemerintah menjawab tantangan tersebut melalui riset dan inovasi. Ia menyebutkan Indonesia telah membentuk 75 pusat SDGs yang tersebar di 26 provinsi untuk memperkuat kolaborasi antara kampus, pemerintah daerah, dunia usaha, dan mitra pembangunan.
Dengan keberadaan pusat-pusat tersebut, kolaborasi diharapkan dapat lebih terhubung dengan kebutuhan kebijakan dan implementasi di lapangan, sekaligus mendorong inovasi yang relevan terhadap agenda pembangunan berkelanjutan. Leonardo menempatkan upaya tersebut sebagai bagian dari respons terhadap tantangan yang saling terkait antara lingkungan, ekonomi, dan sosial.
Perkataan Leonardo disampaikan dalam rangkaian Global Sustainable Development Congress (GSDC) 2026 yang berlangsung di Jakarta pada 22-25 Juni 2026. Forum tersebut dihadiri sekitar 5.000 peserta dari kalangan akademisi, pemerintah, industri, dan masyarakat sipil dari berbagai negara.
Selain membahas percepatan pencapaian SDGs, forum ini juga mengangkat isu pembiayaan hijau, perdagangan berkelanjutan, dan pengembangan talenta untuk mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Melalui rangkaian pembahasan tersebut, GSDC 2026 menempatkan keberlanjutan sebagai agenda yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan lintas pihak, seiring meningkatnya kebutuhan untuk menghadapi dampak perubahan iklim dalam berbagai dimensi kehidupan.
