jurnalistik.co.id – Penataan penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG) akan dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dengan melakukan evaluasi terhadap kelompok yang selama ini dinilai masuk kategori mampu.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyebut, salah satu fokus evaluasi adalah pelajar SMA yang selama ini menerima uang saku dari orang tuanya hingga Rp 100 ribu per hari.
Pelajar SMA elit jadi sasaran evaluasi penerima
Agustina menyampaikan bahwa penerima MBG yang akan dievaluasi merupakan siswa SMA elit yang dianggap tidak lagi perlu mendapatkan program tersebut.
“Contohnya, siswa SMA mungkin tidak perlu lagi menerima Makan Bergizi Gratis (MBG). Apalagi SMA-SMA yang high class, yang uang saku siswanya sudah Rp 100 ribu sampai Rp 200 ribu per hari. Mereka mungkin tidak perlu lagi menerima program ini,” kata Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari, di DPR RI, dikutip dari laporan detikcom, Selasa (16/6/2026).
Menurutnya, pengurangan jumlah penerima manfaat dari kategori siswa SMA kelas atas dilakukan untuk menyesuaikan sasaran program.
“Dengan mengurangi jumlah penerima manfaat kategori siswa SMA kelas atas akan memangkas sekitar 8 juta penerima,” ujar Agustina.
Agustina menegaskan bahwa meski jumlah penerima manfaat berkurang, program MBG tidak akan mengurangi esensi peningkatan gizi bagi penerima yang layak menerima.
“Dari simulasi sementara, jumlah penerima manfaat dapat berkurang sekitar 8 juta orang. Namun kami tidak menghilangkan esensi intervensi gizi yang dilakukan pemerintah,” tegas Agustina.
Ia menjelaskan upaya refocusing ini dilakukan agar penerima MBG tepat sasaran.
Menurut Agustina, BGN telah melakukan koordinasi langsung dengan Kementerian Kesehatan dan kementerian/lembaga lainnya untuk merealisasikan langkah refocusing tersebut.
“Refocusing ini diperlukan agar bantuan pemerintah lebih tepat sasaran, sehingga tujuan peningkatan gizi tetap tercapai dengan penggunaan anggaran yang lebih efisien,” jelas Agustina.
Dampak pada evaluasi pagu anggaran 2027
Pengurangan penerima manfaat, menurut Agustina, akan berdampak pada kebutuhan anggaran program MBG.
Dengan demikian, pagu indikatif BGN pada 2027 yang sebelumnya mencapai sekitar Rp 270,2 triliun untuk melayani 81,5 juta penerima manfaat akan dievaluasi seiring proses refocusing yang sedang berjalan.
Agustina menyebut pemerintah tengah menghitung ulang kebutuhan anggaran dalam proses refocusing bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.
“Yang jelas akan ada efisiensi lagi. Kami masih meng-exercise berapa yang bisa kita efisiensikan lagi. Tujuannya supaya intervensi gizi tetap tercapai, tetapi penerima manfaatnya lebih fokus,” ujar dia.
Dengan langkah penataan dan refocusing penerima, BGN menempatkan evaluasi pada ketepatan sasaran program MBG, termasuk pada kategori pelajar SMA yang dinilai memiliki uang saku hingga Rp 100 ribu per hari dan dalam kondisi tertentu berada pada kisaran Rp 100 ribu sampai Rp 200 ribu per hari.
Agustina juga menegaskan, target pengurangan penerima melalui skema evaluasi tersebut dibarengi dengan komitmen untuk mempertahankan esensi intervensi gizi yang dilakukan pemerintah bagi penerima yang layak mendapatkan program.
Proses evaluasi penerima manfaat MBG yang melibatkan koordinasi lintas kementerian/lembaga ini diarahkan agar bantuan pemerintah lebih tepat sasaran, sambil menyesuaikan kebutuhan anggaran termasuk pada perencanaan pagu indikatif BGN di tahun 2027.
Dalam rangka penataan tersebut, BGN juga menempatkan evaluasi sebagai bagian dari penyesuaian skema program, terutama pada kelompok yang dinilai sudah tidak lagi berada pada prioritas penerima.
Simulasi yang disebut BGN menunjukkan ada potensi pengurangan sekitar 8 juta penerima, sehingga perhitungan ulang anggaran tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi mengarah pada penajaman penerima yang dianggap lebih layak.
Koordinasi lintas kementerian/lembaga yang telah dilakukan itu, termasuk penghitungan bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas, menjadi dasar untuk merumuskan pagu indikatif di 2027 agar tetap mengutamakan tujuan peningkatan gizi dengan penggunaan anggaran yang lebih efisien.
