jurnalistik.co.id – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menyatakan akan melibatkan perusahaan dalam upaya membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Menurut Nanik, keterlibatan pihak nonpemerintah dapat ditempuh melalui skema CSR untuk mendukung kebutuhan pembangunan layanan gizi di wilayah tersebut.
Dalam kesempatan berbeda, Nanik menyapa wartawan sebelum konferensi pers di Kantor Pusat BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026). Konferensi pers itu memperkenalkan dua Wakil Kepala BGN yang baru, yakni Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono, sekaligus menyampaikan arah perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026.
Kerangka yang disampaikan Nanik menekankan perbaikan tata kelola MBG 2026 dimulai dari pengoptimalan efisiensi anggaran. Ia kemudian menyampaikan rencana lanjutan terkait pembangunan SPPG di daerah 3T sebagai bagian dari upaya tersebut.
Usai dilantik di Istana, Jakarta, Senin (8/8/2026), Nanik mengatakan BGN berencana melibatkan perusahaan untuk membangun SPPG di wilayah 3T. Ia menilai perusahaan dapat ikut membantu pembangunan SPPG melalui skema CSR.
Skema CSR untuk SPPG 3T
Nanik menjelaskan skema yang dapat ditempuh BGN tidak hanya bergantung pada satu sumber dukungan. Ia menyebut bahwa perusahaan dapat turut berperan, khususnya untuk mendukung wilayah yang membutuhkan perhatian pembangunan SPPG.
Untuk wilayah yang belum ditangani oleh investor, Nanik menyatakan akan mencari pola kerja sama atau sumber pendanaan lain yang relevan. Hal itu ia sampaikan melalui pernyataan berikut: “Tapi untuk wilayah-wilayah yang belum digarap oleh investor, kami akan coba kerjasamakan atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN, atau mungkin ada hibah dari luar negeri,” kata Nanik.
Dalam pandangan Nanik, pendekatan tersebut menjadi salah satu cara agar pembangunan SPPG tetap dapat berjalan. Ia juga menegaskan kemungkinan pembiayaan melalui CSR BUMN dan kemungkinan hibah dari luar negeri bila skema lain belum mampu menjangkau wilayah tersebut.
Nanik menambahkan BGN membuka pintu bagi perusahaan besar swasta untuk ikut membiayai SPPG di daerah 3T melalui skema CSR. Ia menyampaikan bahwa keterlibatan sektor usaha diposisikan sebagai dukungan yang dapat memperkuat proses pembangunan layanan gizi di wilayah yang membutuhkan.
Ia menilai keterlibatan perusahaan juga dapat diselaraskan dengan keberadaan kepentingan usaha di suatu tempat. Nanik menyatakan, “Atau mungkin juga kalau di tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar misalnya berinvestasi, masa sih bikin dapur untuk masyarakat di situ enggak mau, kan enggak mahal juga. Jadi CSR mereka kan juga punya CSR,” ujar dia.
Dengan penjelasan itu, Nanik menegaskan bahwa kontribusi CSR dari perusahaan dapat disesuaikan dengan kondisi lokasi dan keberadaan perusahaan. Ia juga menempatkan keterlibatan tersebut sebagai upaya mempertemukan kepentingan perusahaan dengan dukungan nyata bagi layanan gizi masyarakat.
Ia menyebut rencana tersebut dilakukan dalam rangka mengurangi penggunaan APBN dalam program MBG. Dengan demikian, pembangunan SPPG di daerah 3T diharapkan memperoleh dukungan tambahan tanpa semata-mata bertumpu pada pembiayaan negara.
Efisiensi anggaran dalam MBG
Selain membahas skema pembiayaan, Nanik menyampaikan fokus yang ia berikan sebagai pimpinan BGN. Ia memberi atensi pada efisiensi anggaran agar program MBG tidak membebani anggaran negara.
Nanik menjelaskan bahwa langkah yang diambil ditujukan agar beban anggaran dapat ditekan, tetapi program gizi tetap berjalan dengan target yang telah ditetapkan. Ia menekankan perlunya kehati-hatian agar efisiensi tidak berujung pada perubahan tujuan program.
Dalam pernyataannya, Nanik menyampaikan: “Kami concern pada efisiensi anggaran. Agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan gizi,” ujar Nanik. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa fokus efisiensi anggaran menjadi bagian dari cara BGN mengawal pelaksanaan program MBG.
Dengan mengaitkan dukungan melalui CSR, BGN menempatkan keterlibatan perusahaan sebagai salah satu jalan untuk menopang kebutuhan pembangunan SPPG di daerah 3T. Nanik juga menegaskan bahwa rencana ini sejalan dengan perhatian BGN terhadap cara agar program tidak menambah tekanan pada APBN.
Secara keseluruhan, arah yang disampaikan Nanik menunjukkan bahwa BGN berupaya memperluas dukungan pembiayaan SPPG melalui kemitraan dan skema nonpemerintah. Ia menekankan pemanfaatan CSR, baik dari perusahaan swasta maupun BUMN, serta menyebut kemungkinan hibah dari luar negeri untuk wilayah yang belum digarap investor.
Upaya tersebut, menurut Nanik, dilakukan agar efisiensi anggaran dapat terjaga dalam implementasi MBG. Pada saat yang sama, ia menyatakan bahwa target pemberian gizi tidak berubah, sehingga tujuan program tetap dipertahankan sambil menata beban anggaran negara.
