jurnalistik.co.id – Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat validasi data penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menggandeng sekolah hingga pemerintah daerah. Langkah ini ditempuh agar penyaluran program bisa menjangkau sasaran secara tepat dan merata, tanpa meninggalkan kelompok yang seharusnya menerima layanan.
Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya menegaskan bahwa akurasi data penerima manfaat menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program tersebut. Ia menekankan, validasi dilakukan agar MBG benar-benar tepat sasaran, baik melalui integrasi data dari berbagai wali data maupun verifikasi langsung dari bawah.
“Validasi data penerima manfaat menjadi prioritas kami agar pelaksanaan Program MBG semakin tepat sasaran. Selain integrasi data dari berbagai wali data, kami juga melakukan verifikasi langsung dari tingkat bawah untuk memastikan data yang digunakan benar-benar akurat,” ujar Sony di Jakarta, Senin (2/6/2026), seperti dilansir dari Antara.
Verifikasi dilakukan sampai tingkat desa dan kelurahan
Menurut Sony, proses verifikasi dilakukan melalui koordinasi antara koordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) tingkat kecamatan dengan lurah dan kepala desa. Melalui mekanisme itu, BGN melakukan pendataan sekaligus pencocokan data ibu hamil, ibu menyusui, balita, peserta didik dari PAUD hingga SMA/SMK, termasuk para santri di pondok pesantren.
BGN juga mendorong kepala sekolah, pengelola posyandu, lurah, kepala desa, camat, hingga kepala daerah untuk aktif mengecek data di wilayah masing-masing. Untuk menjaga transparansi, hasil validasi data penerima manfaat kini dapat diakses publik melalui dasbor validasi data penerima manfaat yang disiapkan BGN.
Jika ada ibu hamil, ibu menyusui, balita, peserta didik, maupun santri yang belum terdata atau belum menerima layanan MBG, informasi itu dapat segera disampaikan ke BGN melalui Koordinator SPPI Kecamatan atau hotline WhatsApp 0851-1139-4466. Skema ini diharapkan membuat koreksi data bisa berlangsung lebih cepat di lapangan.
BGN menjelaskan bahwa data penerima manfaat yang digunakan saat ini berasal dari pendataan awal pada Mei hingga Juli 2024. Pengumpulan data tersebut melibatkan Babinsa dan dilakukan secara bertingkat hingga tingkat Kodam sebelum diserahkan kepada tim persiapan pelaksanaan Program MBG.
Pada masa awal itu, BGN masih menghadapi keterbatasan sumber daya. Selain belum memperoleh dukungan anggaran operasional, jumlah personel BGN juga masih sangat terbatas. Karena itu, koordinasi formal lintas instansi belum dapat dijalankan secara optimal seperti yang diharapkan.
Meski begitu, BGN menyebut penguatan koordinasi antar-kementerian serta partisipasi aktif pemerintah daerah dan masyarakat akan membuat validasi data semakin akurat hingga tingkat desa dan kelurahan. Data yang valid dipandang sebagai fondasi penting agar Program MBG dapat menjangkau seluruh kelompok sasaran secara tepat, merata, dan berkelanjutan.
Dengan pola kerja seperti itu, BGN ingin memastikan setiap data yang masuk tidak berhenti di level administrasi, tetapi benar-benar dicek ulang sesuai kondisi di lapangan. Karena itu, peran sekolah, posyandu, aparatur desa, hingga pemerintah daerah menjadi penting untuk saling melengkapi informasi yang tersedia. BGN menilai, semakin banyak pihak yang terlibat dalam pengecekan, semakin kecil pula peluang terjadinya ketidaksesuaian data yang bisa menghambat penyaluran program.
Di sisi lain, keterbukaan melalui dasbor validasi juga diposisikan sebagai cara untuk mempercepat koreksi jika ada data yang belum masuk atau belum sesuai. BGN berharap mekanisme pelaporan dari Koordinator SPPI Kecamatan dan hotline yang disiapkan dapat dimanfaatkan secara aktif oleh masyarakat maupun perangkat daerah. Dengan begitu, pembaruan data tidak hanya bergantung pada proses internal, melainkan juga didorong oleh pengawasan bersama agar Program MBG berjalan lebih tepat, merata, dan konsisten menyentuh kelompok yang menjadi sasaran.
