jurnalistik.co.id – Lebih dari dua lusin organisasi bisnis di Skotlandia mendesak First Minister John Swinney membatalkan rencana batas harga makanan dan minuman yang bersifat legal. Mereka menilai kebijakan itu “ineffective” dan tidak menyasar akar persoalan mahalnya kebutuhan pokok.
Dalam surat bersama, 23 organisasi menyampaikan keberatan langsung kepada Swinney yang akan memaparkan program pemerintah pada Selasa. Para penandatangan berasal dari berbagai sektor, termasuk representasi ritel, produksi makanan dan minuman, manufaktur, serta distribusi bisnis di Skotlandia.
Surat itu merujuk pada janji Partai Nasional Skotlandia (SNP) dalam manifesto pemilu, yang menyebut perlunya mendorong supermarket besar membatasi biaya “essential items”. Daftar yang disebut mencakup milk, eggs, cheese, dan rice, dengan alasan untuk membantu tekanan biaya hidup.
Namun, pihak yang menentang berargumen bahwa pemberlakuan batas harga secara statutori tidak akan menjawab penyebab utama kenaikan harga pangan. Mereka menilai akar kenaikan justru terkait biaya produksi yang meningkat, biaya pendinginan (refrigeration), serta biaya distribusi.
Kontestasi di sektor ritel dan produsen
Di antara organisasi yang mengirimkan surat tersebut adalah Scottish Retail Consortium (SRC), Food and Drink Federation Scotland, Scottish Bakers, dan Dairy UK. Ewan MacDonald-Russell, deputy head SRC, menyampaikan kepada BBC Radio Scotland Breakfast bahwa rencana ini adalah “appallingly terrible idea”.
Menurut MacDonald-Russell, “Price caps don’t tackle food price inflation.” Ia menambahkan, “They are not a solution, they are a gimmick that sounds quite effective, but it just displaces cost elsewhere. We can’t see a single example of where this has worked.”
Ia lantas menunjuk contoh dari Hongaria. MacDonald-Russell mengklaim penerapan kebijakan batas harga di sana berujung pada kekurangan stok di rak, produk domestik digantikan oleh “cheap imports”, serta memicu ketegangan antara peritel dan pelanggan.
Selain itu, SRC memperingatkan kebijakan ini berisiko membuat toko-toko kecil yang tidak termasuk dalam rancangan legislasi kehilangan daya saing. MacDonald-Russell juga menegaskan bahwa “Scottish consumers benefit from the most affordable food prices in western Europe.”
Berita Terkait
Ia mengakui adanya masalah inflasi harga pangan, tetapi menyebut model penanganan terbaik adalah yang sudah berlaku saat ini. Ia menilai “price caps are going to make that worse” dan menilai kebijakan itu memberikan janji yang semu: “It is giving a false promise that it is going to be able to help with something.”
Dalam pandangannya, skema pembatasan harga berpotensi menaikkan total biaya belanja. “In reality, there is as good a chance it is going to make the overall cost of a shopping basket higher, because the cost of the scheme as well as the cap have to be absorbed by businesses.”
Masalah legalitas dan potensi benturan aturan perdagangan
Rencana tersebut juga diperkirakan memerlukan perubahan pada UK Internal Markets Act of 2020. Undang-undang ini diberlakukan setelah Brexit untuk mencegah hambatan perdagangan dan perbedaan regulasi di antara Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara.
Pihak Pemerintah Skotlandia menyatakan bantuan untuk meringankan biaya hidup adalah prioritas utama. Seorang juru bicara menyampaikan bahwa “Ministers have welcomed engagement with stakeholders, including retailers, food producers and farmers on proposals for food price controls,” serta menambahkan: “A consultation will launch shortly for further views.”
Di sisi lain, dalam proses politik yang lebih luas, rencana Swinney dianggap sebagai upaya menunjukkan komitmen mengatasi kenaikan biaya hidup. Namun, penentang menyoroti sejumlah pertanyaan penting: apakah batas harga benar-benar bekerja di praktik, dan apakah legislasi bisa sampai tahap pembahasan hukum.
Hambatan pertama adalah waktu. Swinney sendiri pernah menyebut prosesnya bisa berlangsung hingga satu tahun. Kedua, pemerintah Skotlandia kemungkinan perlu meminta pemerintah Inggris memberikan pengecualian (exemption) dari internal market act yang dirancang untuk menyelaraskan ketentuan perdagangan di seluruh wilayah.
Ketiga, bila legislasi pada akhirnya disahkan di Holyrood, supermarket tetap memiliki ruang untuk mengajukan gugatan di pengadilan. Kompleksitas itu, menurut pemberitaan, ikut menjelaskan mengapa pemerintah tidak menjadikan batas harga sebagai satu-satunya jalur.
Sebagai langkah lanjutan, Pemerintah Skotlandia disebut telah menggelar rencana pertemuan “summit” dengan produsen makanan dan peritel pekan depan guna mempertimbangkan arah kebijakan ke depan.
