jurnalistik.co.id – Pembangunan jalan di Sipiongot, Padang Lawas Utara, dinilai menjadi langkah nyata Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution untuk menghadirkan keadilan pembangunan di wilayah yang selama ini terisolasi.
Menurut penilaian Antropolog Universitas Negeri Medan (Unimed) Zanrison Naibaho, Sipiongot bukan sekadar lokasi proyek infrastruktur, melainkan ruang yang selama puluhan tahun dipahami publik sebagai daerah pedalaman dengan akses yang terbatas dan pembangunan yang belum merata.
Zanrison mengatakan, citra Sipiongot yang selama ini muncul di benak masyarakat lebih sering melekat pada ketertinggalan. Ia menyebut, kondisi itu bahkan membuat wilayah tersebut kerap dijadikan bahan sindiran.
Dalam sudut pandang antropologi pembangunan, Zanrison menjelaskan, Sipiongot memiliki “identitas emosional” yang kuat di tengah kenyataan bahwa pembangunan belum hadir memadai. Ia menyampaikan pandangannya melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com pada Senin (29/6/2026).
“Dari kacamata antropologi pembangunan, Sipiongot ikonik karena dinilai mewakili ruang identitas emosional dan wilayah pedalaman yang terisolasi. Bahkan, sering disebut menjadi bahan sindiran karena ketiadaan pembangunan di sana,” ujar Zanrison.
Ia menilai keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut di bawah kepemimpinan Bobby untuk memperbaiki jalan di Sipiongot menunjukkan adanya analisis prioritas terhadap wilayah yang paling membutuhkan sentuhan pembangunan. Dengan kata lain, perhatian tidak hanya diarahkan ke area yang sudah lebih maju.
“Ibarat orang haus dan yang tidak haus. Tentunya yang haus akan lebih dulu kita beri air minum ketimbang yang sudah kenyang. Ini pula yang menjawab mengapa Bobby Nasution mau menyentuh dan membangun jalan di Sipiongot,” katanya.
Menurut Zanrison, pembangunan jalan tersebut memperlihatkan cara pandang bahwa pemerintah tidak berhenti pada wilayah yang sudah berkembang. Ia melihat, Pemerintah Provinsi Sumut mulai memberi fokus kepada daerah yang selama ini tertinggal.
“Bobby ingin menghadirkan keadilan pembangunan di sana. Bukan hanya membangun daerah kelas atas, tetapi juga kelas bawah,” ucap Zanrison.
Lebih jauh, Zanrison menggambarkan Sipiongot sebagai simbol ketertinggalan karena hampir 80 tahun belum tersentuh pembangunan secara memadai. Ia menegaskan bahwa meski jumlah penduduk di Sipiongot tidak sebesar daerah lain di Sumatera Utara, makna pembangunan jalan di sana tetap penting dalam perspektif antropologi pembangunan.
Ia juga menilai keputusan tersebut tidak bisa dibaca semata-mata dari angka populasi atau kalkulasi potensi elektoral. Dalam kacamata antropologi pembangunan, keberpihakan pada wilayah terisolasi memiliki konsekuensi sosial yang berbeda.
“Kalau dibanding Langkat, tentunya jumlah di sana, Sipiongot, kalah banyak. Namun, dalam antropologi pembangunan, justru ini menjadi magnet bagi banyak orang,” ujar Zanrison.
Senada dengan itu, Zanrison melihat ada kemiripan gaya pembangunan Bobby dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, khususnya dalam pendekatan pembangunan infrastruktur yang menyasar wilayah terpencil.
Ia memandang, langkah perbaikan jalan di Sipiongot menjadi salah satu bentuk keberpihakan yang tidak sekadar mengejar pemerataan secara fisik, tetapi juga mengubah cara wilayah terisolasi diperlakukan dalam agenda pembangunan.
Dengan demikian, pembangunan jalan di Sipiongot dipahami Zanrison sebagai upaya merawat kebutuhan mendasar sekaligus memperkecil jarak sosial antara wilayah yang selama ini tertinggal dan kawasan yang lebih dahulu mendapatkan perhatian pembangunan.
Menurut Zanrison, keputusan memprioritaskan perbaikan jalan di Sipiongot pada akhirnya memberi sinyal bahwa wilayah yang selama ini berada di pinggiran juga mendapat ruang dalam agenda pembangunan. Pergeseran perhatian tersebut tidak hanya berdampak pada kondisi fisik, tetapi juga mengubah cara publik menilai dan memperlakukan daerah yang selama puluhan tahun identik dengan keterbatasan akses.
Dalam pandangannya, keberpihakan semacam itu semestinya dipahami sebagai upaya menyentuh kebutuhan dasar yang selama ini sulit dijangkau, sehingga jarak sosial antarwilayah dapat dipersempit. Ia menekankan bahwa pembangunan yang menyasar area terisolasi membawa konsekuensi yang berbeda dibanding sekadar menjalankan pemerataan berbasis perhitungan angka.
Zanrison juga melihat langkah Bobby memiliki kemiripan dengan pendekatan pembangunan infrastruktur yang pernah dipraktikkan Joko Widodo, yang kerap menempatkan wilayah terpencil sebagai sasaran pembenahan. Meski Sipiongot tidak berhubungan dengan jumlah penduduk terbesar, Zanrison menilai perhatian terhadap daerah seperti itu tetap memiliki makna kuat dalam kerangka antropologi pembangunan, karena memberi perubahan pada cara wilayah terisolasi “dibaca” dalam agenda negara.
