jurnalistik.co.id – Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Tengah mengungkap masih ada puskesmas di sejumlah daerah yang belum memiliki dokter umum. Menurut Dinkes, kondisi ini terkait distribusi tenaga medis yang tidak merata, yang akhirnya ikut memengaruhi kualitas layanan di wilayah terdampak.
Kepala Dinkes Jawa Tengah, Zulfachmi Wahab, menjelaskan bahwa pelayanan di puskesmas yang belum memiliki dokter tetap berlangsung dengan dukungan fasilitas kesehatan di tingkat kabupaten atau kota. “Puskesmas memang ada beberapa yang tidak ada dokternya, tapi masih bisa di-handle oleh wilayah (kabupaten/kota),” kata Zulfachmi.
Zulfachmi menyampaikan penjelasan tersebut saat berada di Kompleks Gubernur Jateng pada Kamis (25/6/2026). Ia menekankan, meski ada puskesmas yang belum memiliki dokter umum, penanganan tidak berhenti begitu saja karena wilayah setempat turut menata dukungan layanan.
Dinkes Jawa Tengah juga menyebutkan bahwa Jateng memiliki 883 puskesmas dan 370 rumah sakit yang tersebar di 35 kabupaten/kota. Namun, Dinkes mengakui belum memiliki angka pasti mengenai berapa banyak puskesmas yang hingga kini masih belum memiliki dokter umum.
Ketimpangan penempatan tenaga kesehatan, lanjut Zulfachmi, berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diterima masyarakat di wilayah terdampak. “Tapi, itu tentu saja akan mengurangi kualitas layanan,” ungkap Zulfachmi.
Distribusi dokter terkonsentrasi di kota besar
Zulfachmi menilai persoalan utama bukan semata ketersediaan jumlah dokter. Ia menjelaskan, secara keseluruhan jumlah dokter umum sebenarnya sudah memadai untuk memenuhi kebutuhan di Jawa Tengah.
Persoalan yang belum terselesaikan, menurutnya, justru terletak pada distribusi dokter yang masih terkonsentrasi di sejumlah daerah perkotaan. “Jadi, untuk Jawa Tengah, masalahnya sebenarnya bukan dari jumlah, tapi distribusi (dokter). Numpuknya di Semarang, numpuknya di Solo, numpuknya di Banyumas,” terang Zulfachmi.
Ia menyebut tenaga medis banyak memilih bekerja di kota-kota besar seperti Semarang, Solo, dan Banyumas. Pola ini membuat puskesmas di wilayah lain lebih sulit mendapatkan dokter umum secara tetap.
Kesenjangan pendapatan jadi pemicu
Dinkes Jawa Tengah juga menemukan adanya kesenjangan pendapatan antara dokter yang bekerja di kota besar dan di daerah kecil. Kondisi itu, menurut Zulfachmi, menjadi alasan sejumlah wilayah terus mengalami kekurangan dokter.
“Jadi ibaratnya di mana banyak gula, pasti semutnya banyak. Jadi pasti ada nilai lebih kalau bekerja di kota dibandingkan dengan di daerah,” imbuh Zulfachmi. Dari penjelasan tersebut, Dinkes memandang perbedaan insentif turut memperkuat kecenderungan dokter untuk menumpuk di wilayah perkotaan.
Dalam konteks layanan kesehatan, Zulfachmi menilai dampaknya tidak hanya berhenti pada ketidakmerataan penempatan. Ketika dokter umum tidak tersedia di puskesmas tertentu, kualitas layanan yang diterima masyarakat di wilayah tersebut ikut terdampak.
Program penempatan dioptimalkan
Untuk mengatasi persoalan yang ada, Dinkes Jawa Tengah menyebutkan langkah yang ditempuh adalah mengoptimalkan pelaksanaan Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI). Program ini diarahkan untuk memperkuat penempatan dokter sehingga kebutuhan layanan di puskesmas dapat lebih terpenuhi.
Dengan penguatan program tersebut, Dinkes berharap distribusi tenaga kesehatan bisa lebih seimbang. Pada saat yang sama, upaya perbaikan distribusi diharapkan turut menjaga kualitas pelayanan agar tidak terus menurun di wilayah yang selama ini kekurangan dokter umum.
Meski Dinkes belum memiliki data pasti mengenai jumlah puskesmas yang belum memiliki dokter umum, pernyataan Zulfachmi menggambarkan bahwa isu distribusi dan kesenjangan pendapatan menjadi benang merah. Perbaikan diharapkan tidak hanya memastikan ketersediaan dokter secara total, tetapi juga memastikan dokter benar-benar hadir di puskesmas sesuai kebutuhan masyarakat.
