jurnalistik.co.id – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan bahwa kabar mengenai perpindahan sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian PU tidak benar. Bantahan itu disampaikan Dody di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (15/7/2026).
Dody merespons isu yang mengaitkan dugaan mutasi ASN dengan bocornya surat dinas perjalanan ke Amerika Serikat (AS). Menurutnya, tidak ada perubahan yang dimaksud dalam narasi yang beredar. “Enggak ada,” kata Dody.
Ia juga menyatakan bahwa mutasi merupakan bagian dari mekanisme yang lazim dalam pengelolaan pegawai. “Mutasi, mutasi kan biasa aja. Orang pegawai gue 38.600 masa enggak boleh mutasi,” ujarnya. Dengan alasan tersebut, Dody menolak klaim bahwa mutasi dilakukan karena dokumen perjalanan yang disebut bocor.
Dalam pemberitaan dan percakapan di media sosial, sempat muncul narasi yang menyebut ratusan ASN Kementerian PU dimutasi ke sejumlah daerah. Narasi itu dikaitkan langsung dengan beredarnya surat dinas perjalanan dinas Dody ke AS yang kemudian menjadi sorotan publik.
Dokumen perjalanan yang viral itu disebut memuat nama istri Dody, Irma Hermawati, serta anaknya, Aurellia Tsabitha Meidira. Situasi tersebut memicu dugaan pembiayaan perjalanan keluarga Dody ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dody, dalam penjelasan lanjutan, menyinggung responsnya setelah dokumen tersebut ramai diperbincangkan.
Berita Terkait
Dody menyebut setelah surat itu viral, ia membatalkan perjalanan dinasnya ke Amerika Serikat. Ia menyatakan bahwa dirinya sudah beberapa kali berkunjung ke AS, sehingga pada kesempatan kali ini ia memilih rencana lain yang lebih diprioritaskan.
Dalam penjelasan yang ia sampaikan pada Rabu (8/7/2026), Dody menyatakan pembatalan tersebut melalui alasan terkait lokasi kegiatan, termasuk Enang-Enang di Aceh. Ia mengatakan, “Batal batal batal. Enggak, batal batal batal. Kalau ke Amerika batal, karena saya lebih mementingkan ke Enang-Enang, nanti kemudian ke Agam. Lagian saya sudah bolak-balik ke Amerika.”
Dari pernyataan tersebut, Dody menempatkan pembatalan perjalanan ke AS sebagai keputusan yang berdasar pada prioritas pelaksanaan tugas, bukan karena isi atau kebocoran surat dinas. Ia juga menegaskan bahwa keputusan pembatalan dilakukan setelah mempertimbangkan agenda yang ingin diutamakan.
Dengan demikian, Dody menarik garis tegas antara dua isu yang sempat berkembang di ruang publik: dugaan mutasi ASN yang dikaitkan dengan dokumen surat dinas, serta pembatalan perjalanan dinas ke AS yang ia jelaskan memiliki alasan berbeda. Bantahan “Enggak ada” disertai penegasan bahwa mutasi adalah hal yang biasa menjadi bagian dari jawaban Dody atas sorotan yang muncul sejak surat dinas tersebut beredar.
Dalam klarifikasinya, Dody juga menekankan bahwa isu yang beredar di publik tidak seharusnya dipahami sebagai perubahan kebijakan kepegawaian yang dipicu oleh dokumen perjalanan. Ia menempatkan isu tersebut sebagai bentuk respons atas percakapan luas yang bermula dari surat dinas yang kemudian viral, lalu melebar menjadi dugaan mutasi massal. Dengan demikian, menurut penjelasannya, keterkaitan antara surat yang viral dengan dugaan perpindahan ASN tidak menemukan dasar sebagaimana dituduhkan.
Ia pun menggambarkan bahwa pembahasan yang semula terkait dokumen perjalanan berakhir pada satu keputusan yang ia ambil setelah surat tersebut ramai diperbincangkan. Dody menyatakan ia membatalkan rencana perjalanan dinas ke Amerika Serikat, namun alasan pembatalan itu berada pada konteks agenda yang ingin diutamakan. Ia menegaskan pilihannya bukan karena informasi di surat dinas, melainkan karena pertimbangan prioritas pelaksanaan tugas, termasuk kegiatan yang ia sebutkan berada di Aceh dan kemudian di Agam.
