jurnalistik.co.id – Efisiensi anggaran berdampak pada pengadaan buku perpustakaan di Jawa Tengah pada 2026. Angka pengadaan itu turun 23,12 persen atau senilai Rp 115.980.000.
Anggaran pengadaan buku menyusut di 2026
Rahmah Nur Hayati, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Arpusda) Jawa Tengah, mengakui adanya pengurangan anggaran sebesar Rp 115.980.000 pada 2026. Ia menyebut perbandingannya, yakni Rp 501.580.000 pada 2025 menjadi Rp 385.600.000 pada 2026.
Menurut Rahmah, pengurangan tersebut masih dikategorikan “dalam wajar” dan tidak langsung menghentikan upaya penambahan koleksi. Kendati demikian, ia menekankan bahwa langkah yang diambil akan disesuaikan dengan keterbatasan anggaran.
Rahmah menjelaskan komitmennya melalui kerja sama, dengan mengatakan: “Tahun 2025 (anggaran) Rp 501.580.000. Tahun 2026, menjadi Rp 385.600.000. Namun, kami tetap komitmen dengan menjalin kerja sama semua pihak. Sehingga Jateng, tetap jalan meski dengan keterbatasan anggaran.”
Pengadaan lewat kerja sama di luar APBD
Untuk menjaga keberlanjutan layanan, Arpusda berupaya melakukan pengadaan buku dari luar APBD. Fokusnya adalah memastikan literasi di Jawa Tengah tetap terjaga meski pagu pengadaan pada 2026 lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.
Rahmah menyebut pihaknya juga melakukan penguatan melalui jaringan layanan yang telah ada. Di dalamnya terdapat perpustakaan provinsi, perpustakaan desa, serta taman baca desa yang dioptimalkan untuk menggerakkan kebiasaan membaca.
Kolaborasi untuk penambahan koleksi
Rahmah juga membenarkan bahwa pemangkasan anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) turut memengaruhi koleksi buku milik pemerintah daerah. Dampaknya, menurutnya, penambahan koleksi menjadi berkurang.
Untuk merespons kondisi tersebut, penambahan koleksi dilakukan dengan bekerja sama bersama pemerintah desa, Dinas Pendidikan (Disdik), serta satuan pendidikan pada jenjang SMA/SMK/SLB. Pendekatan ini diarahkan agar koleksi tetap dapat diperbarui secara terbatas.
Berita Terkait
Dalam keterangan yang disampaikan, Rahmah menggambarkan kerja kolektif tersebut: “Kami ada Perpustakaan provinsi, perpustakaan desa, dan taman baca desa untuk menggerakkan gerakan gemar membaca. Kami optimalkan koleksi yang ada dan membuat perpustakaan bukan sekadar pinjam buku, tapi juga gerakan literasi.”
Tak mengganggu kualitas layanan
Arpusda menilai pengurangan anggaran tidak mengganggu kualitas layanan perpustakaan. Rahmah menyebut standar yang ditetapkan Perpusnas masih menjadi acuan sehingga layanan tetap dapat dipertahankan.
Ia menambahkan keyakinannya dengan pernyataan: “Pengurangan itu masih dalam batas aman dalam standar yang ditetapkan perpusnas, jadi dia tidak mengganggu kualitas,” imbuhnya. Rahmah juga mengklaim kunjungan perpustakaan tetap bertahan di kisaran 3.000 orang setiap bulan.
Selain layanan yang sudah berjalan, perpustakaan keliling disebut tetap beroperasi di tengah efisiensi anggaran. Dengan demikian, akses layanan tidak sepenuhnya berhenti pada perubahan pagu pengadaan buku.
Imbas pemotongan anggaran Perpusnas RI
Di tingkat nasional, Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Aminudin Aziz sebelumnya menyampaikan bahwa lembaganya mengalami pemotongan anggaran yang “sangat drastis”. Ia menyebut pekerjaan yang terkait literasi menjadi terganggu, termasuk pengiriman bantuan buku.
Dalam rapat Komisi X DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis (16/7/2026), Aminudin menyampaikan: “Bahwa betul dengan penurunan anggaran yang sangat drastis, pekerjaan yang terkait dengan literasi itu menjadi terganggu. Misalnya tadi disampaikan juga terkait dengan bantuan buku misalnya,” ujar Aminudin.
Aminudin juga memaparkan besaran anggaran Perpusnas pada 2026 sebesar Rp 377,9 miliar. Nilai itu disebut nyaris setengah dari anggaran tahun 2025 yakni Rp 721 miliar, meskipun pada 2025 anggaran tersebut juga mengalami efisiensi.
Harapan Arpusda agar 2027 lebih memadai
Rahmah berharap efisiensi tidak kembali menimpa Arpusda Jawa Tengah pada 2027. Harapan tersebut diarahkan agar pengelolaan perpustakaan dapat ditingkatkan secara optimal.
Ia menegaskan penguatan layanan tidak hanya bertumpu pada anggaran, tetapi juga membutuhkan dukungan pada aspek lain. “Management perpus, harus didukung SDM, koleksi, regulasi. Harapannya, anggaran yang ada selalu memadai,” harap Rahmah.
