Bisnis & Ekonomi

Investasi dan Hilirisasi Perkuat Penyerapan Tenaga Kerja, Sektor Mamin Tumbuh 10%

×

Investasi dan Hilirisasi Perkuat Penyerapan Tenaga Kerja, Sektor Mamin Tumbuh 10%

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi: Pemerintah Sebut Penyerapan Tenaga Kerja Naik Ditopang Investasi dan Sektor Makanan Minuman

jurnalistik.co.id – Pemerintah menilai peningkatan penyerapan tenaga kerja pada kuartal II-2026 berjalan seiring dengan menguatnya aktivitas investasi dan hilirisasi. Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyoroti kontribusi sektor makanan dan minuman (mamin) yang tumbuh 10 persen.

Airlangga menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II-2026 pada Rabu, 5 Agustus 2026. Ia mengaitkan kinerja ketenagakerjaan dengan dinamika pertumbuhan ekonomi yang terlihat pada periode tersebut.

Menurut Airlangga, investasi memiliki peran langsung dalam mendorong kebutuhan tenaga kerja. ā€œInvestasi kembali 30 persen ke hilirisasi. Kemudian juga di Pulau Jawa itu masuknya ke manufaktur. Jadi sektor itulah yang menjadi salah satu penopang untuk peningkatan penyerapan daripada tenaga kerja,ā€ kata dia dalam konferensi pers yang sama.

Ia menambahkan bahwa perkembangan di sektor-sektor ekonomi juga berkontribusi terhadap meluasnya kesempatan kerja. Dalam penjelasannya, sektor makanan dan minuman menjadi salah satu pendorong karena tumbuhnya aktivitas di rantai nilai terkait.

Airlangga menyebut pertumbuhan mamin bukan sekadar berasal dari konsumsi domestik, melainkan juga dipengaruhi pergerakan wisata. ā€œSektor makanan dan minuman (mamin) juga menjadi salah satu pendorong pertumbuhan tenaga kerja karena tumbuh 10 persen. ā€˜Dari serapan sektor makanan dan minuman dari turis lokal dan wisatawan mancanegara,’ imbuh dia.ā€

Peran pariwisata dan penguatan manufaktur

Pemerintah juga melihat perkembangan ekonomi dari sisi wilayah. Airlangga menyoroti kawasan Bali dan Nusa Tenggara yang mencatat pertumbuhan di atas nasional, yakni 6,1 persen.

Dalam pandangannya, angka tersebut mengindikasikan sektor pariwisata mulai bergerak dan berdampak pada pemerataan kesejahteraan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Ia mengaitkan dinamika tersebut dengan bertahannya aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan wisata.

Sementara itu, Airlangga menjelaskan Pulau Jawa tetap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Ia menyebut kontribusi Pulau Jawa terhadap PDB mencapai 56,4 persen, serta pertumbuhan di wilayah itu lebih tinggi dari nasional, yaitu 5,65 persen.

Dengan komposisi tersebut, pemerintah menilai penyerapan tenaga kerja ikut memperoleh momentum dari rangkaian kegiatan ekonomi di manufaktur dan hilirisasi. Keterkaitan antara investasi, perluasan produksi, dan kebutuhan tenaga kerja disebut menjadi penopang utama yang membuat serapan tenaga kerja terdorong.

Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kondisi ketenagakerjaan pada Mei 2026. BPS menyebut jumlah pengangguran di Indonesia pada Mei 2026 mencapai 7,22 juta orang atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,65 persen.

Airlangga dan BPS sama-sama menempatkan dinamika tenaga kerja dalam kerangka perubahan dibanding periode sebelumnya. Walaupun jumlah pengangguran menurun dibanding Februari 2026, penurunannya hanya sekitar 24.000 orang, sedangkan jumlah pekerja informal justru bertambah.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, M. Edy Mahmud, menjelaskan TPT pada Mei 2026 turun 0,03 poin persentase dibanding Februari 2026 yang sebesar 4,68 persen. ā€œPada Mei 2026, terdapat sebanyak 7,22 juta pengangguran atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,65 persen. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan Februari 2026 sebesar 4,68 persen atau turun sekitar 0,03 persen poin,ā€ jelas Edy dalam rilis BPS di Jakarta pada Rabu, 5/8/2026.

Selain itu, BPS mencatat angkatan kerja pada Mei 2026 mencapai 155,41 juta orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 148,19 juta orang bekerja dan 7,22 juta orang menganggur. Dibanding Februari 2026, jumlah penduduk yang bekerja bertambah 522.000 orang.

Dengan memperhatikan gambaran tersebut, pemerintah menilai bahwa penguatan sektor-sektor produktif, investasi, serta hilirisasi membantu mendorong kebutuhan tenaga kerja. Sementara itu, indikator ketenagakerjaan dari BPS menggambarkan penurunan TPT yang terjadi bersamaan dengan perubahan pada struktur pekerjaan, termasuk kenaikan pekerja informal.