jurnalistik.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Forum CSR Jawa Barat 2026. Kegiatan ini menjadi wadah evaluasi sekaligus penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mendukung agenda pembangunan.
Forum yang berlangsung di Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat, Bandung, pada Kamis (11/6/2026) tersebut menjadi puncak kegiatan tahunan Sekretariat Fasilitasi CSR Jawa Barat. Acara ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan pemerintah daerah hingga perusahaan yang terlibat dalam program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) di wilayah tersebut.
Dalam forum tersebut, Pemprov Jabar memaparkan capaian pelaksanaan program CSR sepanjang tahun berjalan. Pemaparan ini sekaligus menjadi momentum untuk menguraikan arah prioritas pembangunan daerah pada periode berikutnya, agar pelaksanaan program tanggung jawab sosial dapat selaras dengan kebutuhan pembangunan.
Sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta ditempatkan sebagai aspek penting untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Jawa Barat. Melalui pertemuan para pemangku kepentingan, program CSR yang berjalan diharapkan dapat terus diperkuat kontribusinya bagi agenda pembangunan daerah.
Pemprov Jabar juga menghadirkan pihak-pihak yang menjalankan program CSR di wilayah tersebut, salah satunya PT HM Sampoerna Tbk (HMSP). Perusahaan ini menyebut Jawa Barat memiliki posisi strategis, baik dari sisi kegiatan operasional maupun pelaksanaan program sosial.
Kepala Urusan Eksternal Sampoerna, Romulus Sutanto, menyampaikan bahwa Jawa Barat memiliki ekosistem ekonomi dan sosial yang dinamis. Menurutnya, perusahaan berupaya menyesuaikan program CSR dengan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan daerah.
Romulus menjelaskan, “Jawa Barat memiliki peran yang sangat penting bagi Sampoerna, dengan ekosistem ekonomi dan sosial yang dinamis. Karena itu, kami terus mendorong inisiatif CSR yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat setempat serta mendukung prioritas pembangunan daerah,” ujar Romulus dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/6/2026). Ia juga menambahkan bahwa kolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan dipandang sebagai bagian dari upaya menjalankan program sosial yang relevan dengan kebutuhan di daerah.
Penghargaan sebagai penguat kolaborasi
Dalam rangkaian Forum CSR Jawa Barat 2026, Pemprov Jabar turut memberikan penghargaan kepada sejumlah perusahaan yang dinilai berkontribusi aktif melalui program CSR. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat kepada perusahaan-perusahaan penerima, termasuk PT HM Sampoerna Tbk.
Pihak Sampoerna yang menerima penghargaan adalah Manajer Hubungan Pemangku Kepentingan Sampoerna, Emmiryzan. Keberadaan penerima dari berbagai perusahaan menunjukkan forum ini tidak hanya berfungsi sebagai evaluasi, tetapi juga sebagai mekanisme pengakuan atas keterlibatan para pelaku program CSR di Jawa Barat.
Secara terpisah, Romulus menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia menyatakan, “Penghargaan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami di Sampoerna. Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta seluruh mitra yang telah memungkinkan kolaborasi yang baik selama ini,” kata dia.
Harapan Pemprov Jabar, penghargaan tersebut dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan di Jawa Barat. Dengan demikian, forum yang menjadi ruang evaluasi dan penguatan kolaborasi ini diharapkan mendorong keterkaitan yang lebih erat antara program CSR yang dijalankan perusahaan dengan prioritas pembangunan daerah.
Pada akhirnya, Forum CSR Jawa Barat 2026 menempatkan kerja bersama sebagai salah satu kunci dalam agenda pembangunan yang berkelanjutan. Melalui pemaparan capaian, penentuan arah prioritas, serta pemberian penghargaan kepada perusahaan yang aktif, Pemprov Jabar sekaligus membuka ruang dialog antara pemerintah daerah dan dunia usaha untuk meneruskan program-program CSR secara lebih selaras dan terarah.
