jurnalistik.co.id – Kemarau panjang telah membuat sumur warga di Desa Pasar Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, mengalami kekeringan. Akibatnya, sebanyak 800 kepala keluarga (KK) harus mencari alternatif air bersih di luar kebutuhan rumah tangga sehari-hari.
Warga setempat menyebut kondisi ini sudah berlangsung sejak sekitar sebulan terakhir. Hartono mengatakan kemarau menyebabkan sumur tidak lagi mengeluarkan air.
“Sudah satu bulan kemarau sumur kami kekeringan . Memang desa kami ini berada di ketinggian sulit air, seminggu tidak hujan sumur kering apalagi sekarang tidak hujan sudah sebulan,” ujarnya.
Keluhan serupa disampaikan Sarihan. Menurutnya, ketika air sumur tidak lagi tersedia, warga akhirnya membeli air bersih dari tempat lain dengan harga Rp 80.000 untuk 1.000 liter.
Dalam praktiknya, air yang dibeli diarahkan untuk kebutuhan yang dianggap paling mendesak. Air tersebut diprioritaskan untuk minum serta kebutuhan mandi balita dan perempuan.
“Paling terdampak itu anak-anak dan perempuan karena mereka wajib menggunakan air bersih. Kaum Bapak Mandi Air Tercemar Untuk kaum bapak, katanya, mereka mandi dengan menggunakan air Sungai Selali. Namun, kondisi sungai dalam keadaan tercemar menyebabkan banyak warga mengalami gatal-gatal,” ucap Sarihan dan Hartono.
Selain persoalan ketersediaan, warga juga menghadapi dampak kesehatan yang muncul selama musim kemarau. Mereka mengaitkan keluhan gatal-gatal dengan aktivitas mandi di Sungai Selali yang disebut tercemar.
Ivan Sawito, pemilik apotek sekaligus Kepala Desa Pasar Pino, menyampaikan bahwa obat untuk keluhan gatal kulit paling banyak dibeli warga sepanjang periode kemarau. Temuan tersebut, menurutnya, sejalan dengan keluhan warga mengenai kondisi air sungai yang digunakan sebagian orang untuk mandi.
Untuk mencari jalan keluar, kepala desa dan perwakilan warga mendatangi PT Sinar Bengkulu Selatan (SBS). Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan tiga permintaan yang dinilai mendesak di tengah kekeringan.
Berita Terkait
Permintaan pertama adalah agar perusahaan menyediakan akses air bersih 24 jam. Kedua, warga meminta revitalisasi sungai, serta ketiga melibatkan tenaga kerja lokal dalam pelaksanaan upaya yang dibutuhkan.
“Kami minta perusahaan menyediakan akses air bersih 24 jam karena kami terdampak dari kegiatan pabrik. Memang di satu sisi perusahaan berdampak positif secara ekonomi namun dari sisi lingkungan juga menjadi perhatian kami,” ucap Ivan.
Menanggapi tuntutan warga, Manajer PT SBS, Achmad H. Simaremare, mengatakan kebutuhan air akan dipenuhi semampu perusahaan. Ia juga menyebut bahwa akses warga terhadap pemanfaatan air sudah dibuka, namun tidak semua pihak bisa langsung menuju area pabrik.
“Selama ini memang kami buka akses bagi warga ke perusahaan untuk memanfaatkan air. Namun memang tidak semua bisa akses ke pabrik. Memang perlu diantar ke rumah-rumah,” kata dia.
Achmad menambahkan bahwa perusahaan menghadapi keterbatasan dalam distribusi air karena ada pembatasan pemanfaatan air permukaan dari BWSS VII Sumatera. Ia menyebut perusahaan juga dibatasi oleh surat izin pengambilan air permukaan (SIPA), sehingga penyaluran tidak bisa dilakukan tanpa pertimbangan atas ketentuan yang berlaku.
Di tengah persoalan air bersih, warga berharap pihak terkait dapat segera memastikan ketersediaan yang lebih layak sekaligus menekan dampak pencemaran yang berkontribusi pada keluhan kulit. Dengan kondisi sumur yang tidak lagi berfungsi optimal, keputusan dan tindak lanjut di lapangan menjadi penentu bagi 800 KK agar kebutuhan dasar dapat terpenuhi secara berkelanjutan.
Dengan menurunnya debit air dari sumur, warga harus mengatur ulang prioritas penggunaan air bersih agar tetap bisa memenuhi kebutuhan dasar. Dalam kondisi seperti ini, air yang terbatas tidak lagi dipakai untuk seluruh keperluan rumah tangga secara merata, melainkan difokuskan pada kebutuhan yang paling mendesak di rumah.
Warga juga menyesuaikan pengeluaran harian karena harus membeli air bersih dari luar. Harga Rp 80.000 untuk 1.000 liter membuat sebagian keluarga menjadikan pembelian air sebagai langkah darurat ketika sumur benar-benar tidak lagi mengalir, sehingga keputusan pemakaian air menjadi semakin ketat.
Pihak perusahaan menyatakan pemenuhan air tidak semata bergantung pada akses, tetapi juga terkait aturan pemanfaatan sumber air. Achmad menjelaskan penyaluran air dibatasi oleh surat izin pengambilan air permukaan (SIPA) serta ketentuan dari BWSS VII Sumatera, sehingga distribusi yang bisa dilakukan perlu mempertimbangkan aspek yang diatur dalam perizinan tersebut. Warga pun berharap proses penanganan berlangsung cepat agar ketersediaan air membaik sekaligus mengurangi dampak pencemaran yang berhubungan dengan keluhan gatal pada kulit.
